Masyarakat Papua secara tegas menolak HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember 2019. Kebanyakan warga Papua yang memeluk agama Kristiani cenderung lebih menghormati bulan Desember karena di dalamnya ada perayaan Natal.
Mereka tidak ingin mengotori perayaan Natal dengan HUT OPM yang identik dengan kekerasan.
Menjelang hari besar umat Kristiani tentunya Natal ini memberikan makna tersendiri. Layaknya hari besar lainnya, umat agama yang tidak merayakan juga harus menghormati. Bagaimana jika momentum Natal ini diintervensi acara lainnya yang memiliki esensi menyimpang dari tujuan sebenarnya. HUT OPM yang akan dilaksanakan pada 1 Desember mendatang ditolak mentah-mentah oleh warga Papua sendiri. Lalu, untuk apa perayaan ini diperingati, jika warganya saja menolaknya? Untuk siapa sebetulnya momentum ini?
Jika dirunut, mengapa seringkali hal-hal yang menimbulkan keresahan seperti ini bertepatan dengan hari besar? Sehingga pelaksaannya sendiri malah dianggap akan merusak momentum hari penting lainnya. Apalagi, HUT OPM ini hanya dilaksanakan segelintir orang yang masih nekat merayakan hari ulang tahun yang sebetulnya tidak memiliki esensi apapun. Sebab, sebagaimana yang kita tahu, Papua tidak merdeka, dan tidak akan pernah dilepas oleh Indonesia, Papua adalah NKRI serta NKRI ini harga mati!
Bukan hanya masyarakat Papua saja yang menolak secara tegas. Kabarnya Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Yapen yakni Mika Runaweri memastikan di daerahnya tak akan ada perayaan 1 Desember yang populer dengan HUT OPM. Dirinya, bahkan dengan tegas menyebutkan bahwa di Yapen tidak mengenal perayaan tersebut. KNPI Yapen yakin dan akan memastikan pihaknya menolak keras jika ada ajakan untuk melakukan perayaan 1 Desember ini.
Mika mengklaim jika, Pemuda dan masyarakat di Kepulauan Yapen telah hidup dalam kenyamanan dan kedamaian. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya mewujudkan situasi yang baik, sehingga tak ada kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat umum, seperti perayaan organisasi separatis ini. Mika menambahkan sebagai orang asli Papua, tugas yang harus dilakukan ialah menjadi bagian dari pembangunan dalam bingkai NKRI.
Ia menilai, tak perlu lagi membuat hal yang tidak penting. Saat ini harus fokus dalam membina pemuda sebagai generasi penerus bangsa, agar mampu menjadi anak Bumi Cendrawasih yang bisa dibanggakan masyarakat secara luas, yakni sebagai generasi penerus bangsa yang berprestasi. Maka dari itu, KNPI Kepulauan Yapen mengimbau dan mengajak turut serta utamanya warga asli Papua agar tidak terprovokasi dengan berbagai acara maupun kegiatan yang tidak jelas. Terlebih jika kegiatan tersebut dapat memunculkan konflik dan bersilangan dengan pemerintahan.
Sementara itu, Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk antisipasi pengamanan. Hal ini bertujuan untuk, mencegah hal-hal tak diinginkan jelang HUT OPM yang kian intens digaungkan. Masalah ini juga dinilai akan menjadi perhatian agar Papua terus berhati-hati dari segi politisnya. Mengenai segi keamanan Mahfud menyatakan segalanya telah memenuhi standar.
Namun, Mahfud MD tidak merincikan secara gamblang upaya antisipasi apa yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kendati demikian, ia memastikan situasi teranyar di Bumi Cendrawasih itu berlangsung kondusif. Selain itu, negara juga waspada terhadap kemungkinan munculnya opini terkait Papua yang sebetulnya tidak terjadi. Yang mana, hal ini malah akan menimbulkan polemik yang berakibat dengan situasi keamanan yang tidak kondusif. Namun, Mahfud mengutarakan bahwasanya hal semacam ini telah memiliki SOP tersendiri.
Dirinya memastikan pihak aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang nantinya melanggar aturan. Termasuk aparat keamanan jika terbukti melakukan pelanggaran selama proses pengamanan berlangsung.
Beragam penolakan ini harusnya bisa diterima oleh kelompok pengusung paham separatis ini. Jika orang asli Papua saja menolak keras untuk merdeka dari Indonesia, lalu HUT OPM ini ditujukan untuk apa dan siapa? Terlebih, masyarakat Papua menyatakan bahwa organisasi ini tidak menawarkan keamanan, namun seringkali menimbulkan keresahan warganya. Selain itu, warga Papua tentunya lebih memilih fokus ke perayaan Natal desember mendatang daripada terlibat dalam acara yang tidak jelas tujuannya tersebut. Kendati demikian seluruh warga tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, sebab OPM ini dinilai cukup ekstrim saat melakukan pergerakkan.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews