Pesta Ngabuburit di DKI Jakarta, Perang Pemerintah Lawan Kerdil Pikiran

Artikel tentang kecerdasan Indonesia (baca: kebijakan Jokowi) dan aparat TNI/Polri dan rakyat Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 hampir naik. Namun begitu hari pertama Ramadan berlangsung, ngabuburit di seantero Jakarta terjadi. Duh, ada yang berbeda. TNI/Polri yang menjadi salah satu tulang punggung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah all-out dalam menghadapi wabah Corona.

Jibaku Cegah Mudik untuk Putus Mata Rantai Covid-19

Dari mulai kebijakan Jokowi dan pelaksanaannya di tingkat Kapolri dan TNI, semuanya berjibaku untuk menyelamatkan negeri. Idham Aziz mengeluarkan Instruksi Kapolri. Ini kelanjutan penanganan di level lapangan. Peran TNI/Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pertahanan disebut jelas oleh Instruksi Kapolri.

“Dalam setiap kegiatan kemasyarakatan Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan lain,” kata Kapolri Jenderal Idham Aziz di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Kondisi darurat. Inti dari seluruh kebijakan Pemerintahan Jokowi adalah memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Maka diperlukan kesiapsiagaan, bukan hanya Siaga 1. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat.

Sebelumnya kebijakan Jokowi terkait mudik ditindaklanjuti dengan tegas. Para pelancong dan orang yang mencoba pulang mudik ke kampung dan desa secara tegas dikembalikan oleh Korlantas Polri. Disuruh putar balik ke Jakarta meskipun sudah sampai ke gerbang tol Ngawi.

"Sebanyak 1.689 kendaraan diputarbalikkan di dua pos penyekatan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta Jumat (24/4/2020).

Korlantas Polri sebagai penindak lanjut pelaksanaan kebijakan Jokowi dan Kapolri melakukan penyekatan di gerbang tol seluruh Tol Trans Jawa. Selain itu penyisiran juga dilakukan di banyak terminal untuk mencegah mereka mudik. Pekerjaan yang melelahkan dan perlu kesabaran ekstra. Karena menurut catatan ada sekitar 24% dari jutaan warga Jabodetabek ngeyel ingin mudik.

Melawan Kaum Kerdil Pikiran

Jibaku mencegah mudik ini rupanya tidak diikuti dengan penerapan social distancing di wilayah PSBB di Jabodetabek. Di kawasan Pasar Tanah Abang, sejak sehari sebelum Ramadan, kumpulan manusia berjibun di berbagai titik. Praktis tidak menunjukkan sense of crisis, rasa sedang mengalami keadaan krisis, bahkan pandemi.

Para kaum kerdil pikiran ini mengambil pembenaran tahyul. Bahwa yang paling beriman dan kuat akan selamat. Virus akan dikalahkan oleh kekuasaan Tuhan. Benar. Namun mereka lupa bahwa ikhtiar adalah bagian dari skenario rangkaian terjadinya takdir itu sendiri.

Yang nekat menciumi orang terpapar Covid-19 pasti akan terinfeksi, betapa pun tingginya keimanan. Dan, celakanya virus Corona tidak mengenal keimanan, agama dan etnik, juga jabatan.

Dalam tataran kebijakan di tingkat DKI Jakarta, Anies seharusnya tegas bertindak. Seharusnya Satpol PP di DKI Jakarta diperintahkan oleh Anies Baswedan bersama TNI/Polri membubarkan ngabuburit di Jakarta. Anies Baswedan harus kencang memerintahkan pembubaran khalayak ramai.

Kaum yang kerdil pikiran dibiarkan bertindak konyol berkerumun melawan keputusan Pemerintah, tentang social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Maklumat Kapolri dan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ngeyel. Koplak. Dan, hal begini dibiarkan oleh Anies, atau dia tidak peduli keadaan di lapangan.

Belum lagi tentang bantuan ke warga. Anies praktis hanya mengandalkan bantuan sosial dari APBN. Porsi APBD DKI sangat kecil dalam mengatasi Covid-19 (dan para anggota DPRD DKI Jakarta tenang bak berenang di kolam penuh uang dan ikan Doi – bukan Koi).

Anies Baswedan tak malu dengan kebijakan Kapolri. Idham Aziz memerintahkan penyisiran jika ada warga yang tidak bisa makan, tidak menerima bantuan sosial, tidak terdata. Dana kontinjensi Polri akan digelontorkan untuk keperluan tersebut. Kapolri Idham Aziz mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat yang terdampak virus Covid-19.

"Setiap Polres menyediakan 10 ton beras dan sembako lain untuk bisa segera disalurkan bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan bansos." kata Jenderal Idham di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Perang Pemerintah Lawan Kaum Kerdil Pikiran

Maka melihat perkembangan di lapangan, termasuk strategi dan kebijakan Jokowi yang mengangkat Doni Monardo, dukungan dan langkah praktis inovatif TNI/Polri dalam pelaksanaan di lapangan dalam memerangi Covid-19, sejatinya merupakan perang Pemerintah melawan kaum kerdil pikiran.

Perang ini terkait pemikiran di kalangan masyarakat yang termanifestasi dalam tindakan melawan keputusan dan arahan Pemerintah – meskipun untuk kepentingan semua orang. Belum lagi yang disebutkan oleh Erick Thohir tentang gentayangannya mafia alkes – yang polisi banyak membongkar.

Ditambah politikus dan LSM semprul yang tetap memanfaatkan Covid-19 sebagai alat untuk memojokkan Pemerintahan Jokowi dan Aparat Keamanan memberangus teroris di Poso, Jatim, Jateng dan Jabar. Juga seperti ketegasan Polisi menangani ajakan Ravio Patra pun digoreng.

Sense of urgency dan sense of crisis harusnya dimiliki oleh para politikus, termasuk Anies, Ridwan Kamil dan sebagainya. Anies dan RK seharusnya meniru Risma, Ganjar, Kapolri, dan warga di RT dan RW yang berjibaku melawan Covid-19. Anies dan RK jauh dari kualitas strategi dan kepiawaian Jokowi dalam menangani Covid-19.

Ninoy Karundeng, penulis.

***