Pemerintah mengimbau semua pihak untuk mewaspadai provokasi yang mungkin dimunculkan pada peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hari jadi kelompok separatis itu jatuh pada 1 Desember mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan isu politik terkait HUT OPM menjadi perhatian bersama. Penting pula diantisipasi agar isu itu tidak menimbulkan kerusuhan di Bumi Cenderawasih.
"Kalau isu keamanan sudah standar yang dilakukan. Kalau segi politis itu kadang kala membangun opini yang tidak-tidak, yang tidak diduga tiba-tiba muncul opini yang sebenarnya di lapangan tidak ada," ujar Mahfud.
Mahfud menegaskan pemerintah tetap mengantisipasi semua isu tersebut. Aparat keamanan punya strategi dan akan melakukan pendekatan keamanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Setiap pelanggar hukum akan ditindak, termasuk jika dilakukan internal aparat.
Publik diimbau agar mewaspadai berbagai manuver yang akan dilakukan OPM jelang 1 Desmber 2019. Mengingat dari pantauan tahun sebelumnya, kelompok tersebut sering membuat kericuhan dan menggangu stabilitas keamanan pada tiap 1 Desember. Selain itu, berbagai rangkaian kericuhan yang terjadi di Papua beberapa waktu silam juga bersumber dari masifnya peredaran hoax dan provokasi di media sosial. Hal tersebut memancing kerusuhan yang melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat.
Masifnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi dimanfaatkan kelompok OPM untuk menjalankan misi separatisme. Oleh karena itu, semangat literasi dan konfirmasi setiap berita yang diterima perlu dilakukan agar tidak termakan isu yang merugikan kepentingan bersama. Pada bulan agustus 2019 silam, pemerintah pernah membatasi internet di Papua guna membendung provokasi OPM agar kondisi keamanan di Papua segera pulih.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memastikan tidak ada rencana pembatasan akses internet sebagai langkah antisipasi peringatan HUT OPM tahun ini. "Tidak ada. Ada enggak disorder? Saya tidak bisa bicara kemungkinan. Dalam keadaan normal, tidak ada pembatasan," ucapnya.
Menurut dia, langkah pembatasan akses internet hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, yakni civil disorder atau gangguan sipil, potensi kekacauan, atau hal-hal lain yang membahayakan kedaulatan negara, seperti hoaks dan provokasi.
Pembatasan internet, imbuh Johnny, bisa juga dilakukan ketika terjadi civil disobedience, misalnya penyalahgunaan media sosial untuk peredaran narkotika, pornografi, dan kericuhan yang mengancam stabilitas nasional.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews