Minggu lalu (12/3) beberapa lembaga survei merilis hasil kecenderungan pemilih terhadap pasangan capres dan cawapres 01 dan 02. Rata-rata hasilnya memang menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi dan Kyai Ma'ruf Amin masih unggul dibandingkan dengan Prabowo Sandi. Apalagi melihat hasil debat cawapres tadi malam membuat pasangan Prabowo Sandi makin terbenam.
Nah, ngomong-ngomong soal elektabilitas, ternyata ada hasil terbaru dari 6 lembaga survei yang bisa dipercaya metodologinya. Beda dengan hasil survei internal BPN yang tak mau diungkap seperti apa instrumennya, metodologi dan variabel lainnya.
Ya, pokoknya hasilnya menurut mereka elektabilitas Jokowi masih di bawah 50 persen. Jauh seperti hasil beberapa lembaga survei ternama lainnya seperti LSI Denny JA, SMRC, dan lain-lain.
Melansir pemberitaan Bangkapos, ada 6 lembaga survei yang baru merilis hasil elektabilitas Jokowi vs Prabowo satu bulan sebelum Pilpres 2019. Seperti apa sih hasilnya? Yuk kita tengok saja ya.
Survei dilakukan dari 25 Feb hingga 5 Maret dengan 2,478 responden
Sebagai pembanding dengan hasil survei BPN menyebutkan bahwa elektabilitas Prabowo berada angka 48% sedangkan Jokowi berada di angka 46%. Hasil ini malah sempat disindir oleh Jusuf Kalla, "Mengapa tak 100 persen sekalian saja?" katanya.
Hasil survei dari Kompas ini memang mengejutkan banyak pihak. Bahkan muncul anggapan bahwa kini Kompas sudah tidak netral lagi kemudian disangkutkan dengan satu dua orang di Kompas yang dikabarkan dekat dengan Prabowo.
Jokowi sudah menanggapi bahwa survei Kompas menjadi alarm bagi dirinya dan juga pendukungnya untuk terus berkerja dan jangan merasa aman atau merasa sudah berada di comfort zone.
Hasil ini juga membuka mata TKN untuk lebih memanfaatkan kinerja dengan berkampanye door to door seperti yang dilakukan oleh BPN. Militansi BPN dalam berkampanye memang didukung oleh relawan yang siap dan berani turun ke jalan langsung.
Kini, sisa waktu yang ada bisa dilakukan TKN untuk menetralisasi kampanye hitam yang selama ini terbukti memang dilakukan oleh beberapa relawan BPN yang militan sampai-sampai menggunakan kampanye hitam.
Benar-benar jadi pekerjaan rumah yang berat bagi TKN di sisa waktu yang ada.
Benar bahwa elektabilitas belum tentu menggambarkan hasil akhir. Dan ini yang terjadi pada saat Pemilukada DKI Jakarta yang menumbangkan petahana. Tak perlu dibahas lagi bagaimana petahana bisa tumbang hingga akhirnya kini orangnya pun sudah melenggang dari balik jeruji.
Upaya untuk mencounter kegiatan door to door yang dilakukan oleh BPN jelas harus diantisipasi dengan matang. Meskipun mereka mengaku berkampanye program-program Prabowo Sandi yang masih dalam awang-awang, tak menutup kemungkinan ada dugaan disisipkan black campaign yang memang selama ini terbukti dilakukan oleh simpatisan maupun pendukung Prabowo Sandi di beberapa daerah.
Salah satu kasus yang terbaru selain emak-emak Pepes adalah seorang ustaz di Banyuwangi. Video kampanye hitamnya viral di sosial media. Ia kemudian ditangkap dan kini masih dalam pengusutan pihak berwenang.
Gerakan masif inilah yang perlu diantisipasi. Tuduhan PKI, Jokowi Anti Islam, dll memang masih menggema hingga ke pelosok-pelosok desa. TKN perlu menggerakkan mesin partai koalisi terutama di daerah-daerah "rawan".
Tidak mungkin Jokowi sendiri yang harus mengcounter berita-berita miring tentang dirinya. Apalagi pasca penangkapan ketua umum PPP Romahurmuziy oleh KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi seleksi jabatan di Kementerian Agama.
Kerja Jokowi jadi makin berat.
Sosok-sosok ustaz seperti Yusuf Mansur, TGB, maupun kyai yang selama ini berada di barisan Jokowi maupun KH Ma'ruf Amin perlu turun tangan langsung untuk meluruskan berita-berita fitnah yang menyudutkan Jokowi.
Apa yang dilakukan oleh KH Ma'ruf Amin sudah tepat dengan memberikan closing statement pamungkas dalam debat cawapres di Hotel Sultan Minggu Malam (17/3). Secara tidak langsung KH Ma'ruf Amin menampar dengan keras BPN yang selama ini membiarkan fitnah, hoaks terus menerus diproduksi untuk menyudutkan Jokowi.
Closing statement yg dikeluarkan @Kiyai_MarufAmin semalam bener2 bikin merinding. Memerangi hoax bukan cuma tugas Pakde @jokowi & Abah Kiyai, tp juga tugas kita sbg anak muda yg cerdas! #01IndonesiaMaju pic.twitter.com/vCL5TYQm65
--- Milenial Penjaga Jokowi (@JagaJokowi) March 18, 2019
"Kami mengajak (masyarakat) dan melawan hoaks karena hoaks merusak tatanan bangsa. Melawan fitnah (banyak yang bilang ketika Jokowi menang Pilpres 2019) seperti kementerian agama dibubarkan, pelajaran agama dilarang, azan dilarang, zina di legalisir. saya bersumpah demi Allah selama hidup saya akan lawan yang akan melakukan itu semua," kata KH Ma'ruf Amin.
Sebagai penutup, hasil elektabilitas maupun hasil debat cawapres jelas menunjukkan sekali lagi bahwa Jokowi Amin berada di atas angin. Namun, 30 hari jelang Pemilu 2019 apapun bisa terjadi. Jokowi dan Amin diharapkan bisa tetap dalam jalurnya dan tidak tergoda untuk mengeluarkan statement yang bisa memicu "api".
TKN harus menjadi garda paling depan melindungi Jokowi Amin dari serangan hoaks yang seolah dibiarkan oleh kubu sebelah. Meski tugas dan tanggung jawab TKN semakin berat di detik-detik terakhir, niscaya hasil kerja keras tidak akan pernah mengingkari.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
