Presiden Amerika Serikat itu, Donald Trump itu, berpikir. Hanya satu detik, untuk membuat putusan penting itu: membatalkan serangan ke Iran!
"Berapa yang akan mati?“
"Sekitar 150 orang."
Lalu Presiden Amerika Serikat itu, Donald Trump itu, berpikir. Hanya satu detik. Untuk membuat putusan itu: membatalkan serangan ke Iran.
Waktu itu, Jumat kemarin, tentara Amerika sudah siap berangkat. Persiapan sudah matang. Sudah ditentukan obyek vital pertahanan Iran mana saja yang akan diserang. Dengan cara Amerika. Dari jauh.
Saat keputusan 'batal' itu diambil waktunya tinggal 10 menit.
Kalau putusan itu tidak diambil dalam 30 menit itu 150 orang meninggal. Begitulah dialog antara Trump dan jenderal-jenderalnya.
Saat serangan itu dilakukan tentu para jenderal masih di ruang operasi. Bersama presiden. Dan mereka akan langsung melihat kematian itu.
"Apakah proporsional?" tanya Trump di ruang itu.
Yang mereka tembak jatuh hanya drone. Yang tidak berawak dan tidak dipersenjatai. Begitu kata Trump. Seperti diberitakan New York Times.
Drone yang dijatuhkan Iran memang bukan sembarang drone. Ukurannya mirip pesawat 737 Boeing. Sayapnya juga selebar itu. Beratnya 16 ton. Seberat 17 kontainer yang mengangkut terigu.
Dari gambaran di ruang operasi itu Trump terlihat sosok yang 'in command'. Ia bisa tampil sebagai panglima tertinggi. Punya prinsip. Apa pun itu. Punya otoritas yang kuat --dan ia menggunakan otoritas itu. Punya bekal kemandiriannya yang otoritatif --tidak mudah dipengaruhi jenderal-jenderalnya. Atau penasihat politiknya. Dengan risiko lingkaran terdekatnya kecewa.
Di sekitar Trump memang ada pecandu perang.
Ada yang spesialis ingin perang dengan Iran.
Ada yang spesialis Tiongkok.
Ada yang spesialis Korea Utara.
Kelompok ini tentu akan terus cari alasan agar Trump mau menyerang. Kalau perlu alasan itu dibuat.
Soal drone itu misalnya. Kemampuan terbangnya bisa 60.000 feet. Dua kali lebih tinggi dari Boeing 737. Setinggi kemampuan pesawat Concorde. Tapi drone Amerika hari itu terbang begitu rendah. Apa maksudnya?
Iran menafsirkan itu sebagai provokasi. Dan Iran menyiarkan secara terbuka koordinat posisi drone saat ditembak jatuh: di perairan pantai Iran. Amerika mengatakan drone itu masih di perairan internasional di selat Hormuz.
"Sebetulnya drone itu dikawal pesawat militer," ujar pejabat pertahanan Iran. "Namun kami hanya menembak jatuh dronenya," tambahnya. "Kami tidak mau perang, meski kami siap untuk mempertahankan diri. Kami sudah melayangkan protes ke Amerika lewat Swiss," tambahnya.
Memang Swiss-lah yang mendapat mandat dari Amerika. Untuk mewakili kepentingannya dengan Iran. Sampai hari ini Iran masih tidak mau melakukan kontak langsung dengan Amerika.
Adakah kini Iran sudah kebal provokasi? Tidak mudah lagi terpancing? Bahkan tidak perlu lagi demo-demo 'ganyang Amerika'?
Sebaliknya Trump. Ia terus mengulangi pernyataannya. Tidak ingin perang dengan Iran. Tapi Trump akan terus menekan Iran. Melalui sanksi ekonomi. Dan sanksi itu akan terus diperberat. Setiap bulan.
Di Washington memang ada juga aliran ini: fokus Amerika harus ke Tiongkok. Menyerang Iran hanya akan menguntungkan Tiongkok. Padahal kawasan timur Asia itu juga lagi 'mendidih'. Xi Jinping lagi sangat mesra dengan Vladimir Putin. Juga dengan Kim Jong-Un. Secara beruntun presiden Tiongkok itu ke Rusia dan Korea Utara. Dengan sangat mesranya. Bersamaan dengan itu kapal induk baru Tiongkok, Liaoning, meninggalkan pangkalannya di Dalian. Berlayar menuju ke selatan. Ke arah selatan Taiwan.
Demo di Hongkong juga masih terus berlangsung. Setidaknya akan sampai tanggal 28 Juni. Begitulah kehendak sebagian aktivis. Agar terlihat dari Osaka. Tempat berkumpulnya para pemimpin dunia. Dalam forum G-20. Meski aktivis lainnya menghendaki berhenti. Demo itu sudah mulai mengganggu kehidupan warga.
Ada baiknya kita tidak usah memikirkan semua itu. Jangan-jangan memang hanya saya sendiri yang tertipu. Agar tidak menulis sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi.
Dahlan Iskan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews