Masyarakat Diminta Menolak Provokasi Demonstrasi Terkait Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto

Jakarta - Keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Di beberapa daerah, muncul ajakan demonstrasi menolak keputusan tersebut. Namun, pemerintah bersama aparat keamanan dan sejumlah tokoh daerah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi, namun tidak boleh mengganggu stabilitas dan ketertiban umum. Ia menilai saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru, bukan lagi perang fisik, melainkan menjaga kesatuan di tengah derasnya arus digitalisasi dan perbedaan pandangan politik.

“Mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Prasetyo mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang mencerminkan cinta tanah air, termasuk dalam menjaga kedamaian sosial. Ia menyebut bahwa pahlawan masa kini bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang, melainkan setiap warga negara yang berperan menjaga harmoni dan gotong royong di lingkungannya.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, memastikan aparat keamanan telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif. Polri bersama TNI dan pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar tidak ada pihak yang memanfaatkan isu ini untuk menimbulkan kegaduhan publik.

“Kami telah menyiapkan langkah antisipatif agar situasi tetap aman dan damai. Namun yang terpenting adalah peran aktif masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan pesan persaudaraan,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya gesekan sosial. Semangat Hari Pahlawan yang baru saja diperingati harus dijadikan momentum untuk memperkuat persatuan, bukan justru memecah belah bangsa dengan isu-isu yang menyesatkan.

“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghormati jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keamanan serta persaudaraan di masyarakat,” katanya.

Dari daerah, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack) menilai bahwa aksi-aksi penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketegangan politik. Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang beradab dan sesuai nilai-nilai budaya bangsa.

“Kami menerima aspirasi, kan aspirasi yang lain juga kami terima, tapi kan secara ketimuran lah. Karena itu, segala bentuk unjuk rasa yang berpotensi memecah persaudaraan harus dihindari,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sebaiknya menyalurkan pendapat melalui jalur konstitusional, bukan dengan aksi jalanan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Menurutnya, keputusan pemerintah terkait gelar pahlawan sudah melalui mekanisme hukum dan penilaian mendalam dari berbagai lembaga resmi negara.

Imbauan untuk menolak provokasi ini menjadi penting di tengah situasi sosial-politik yang mudah dipengaruhi oleh informasi di media sosial. Pemerintah berharap masyarakat semakin bijak dalam menyaring informasi dan tidak terjebak pada narasi yang bersifat memecah belah. Upaya menjaga stabilitas nasional dinilai merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa.