JAKARTA — Pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, di Istana Negara, Jakarta.
Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan menjadi salah satu bentuk penghormatan negara atas jasa Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan serta membangun fondasi ekonomi nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan di tengah beragam reaksi publik terhadap keputusan tersebut.
“Mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan bangsa saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan menjaga persatuan di tengah arus digitalisasi dan perbedaan pandangan.
“Pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan kesiapan aparat keamanan dalam menjaga situasi nasional tetap kondusif.
“Kami telah menyiapkan langkah antisipatif agar situasi tetap aman dan damai. Namun yang terpenting adalah peran aktif masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan pesan persaudaraan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan semangat Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan NKRI.
“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghormati jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keamanan serta persaudaraan di masyarakat,” tegasnya.
Dukungan terhadap penganugerahan gelar tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah.
Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai Soeharto sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa.
Ia menyebut keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilannya dalam program Repelita dan swasembada beras sebagai warisan nyata pembangunan nasional.
Pemerintah menyerukan seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan negara, menjaga ketenangan, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu keamanan serta persatuan bangsa. (*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
