Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur Langkah Penting Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Oleh: Juana Syahril

Sinkronisasi pembangunan menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang tidak terarah dan tidak selaras antarwilayah berpotensi menimbulkan ketimpangan yang semakin melebar. Karena itulah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginisiasi penyusunan program pembangunan melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), sebuah forum besar yang menyatukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional.

Inisiatif ini menegaskan bahwa sinkronisasi pembangunan bukan sekadar proses koordinatif, tetapi langkah strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berdampak pada pemerataan akses, kesempatan, dan kesejahteraan. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti mengatakan pentingnya arah pembangunan yang memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing daerah. Visinya menggambarkan pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak utama pemerataan.

Sektor Sumber Daya Air menjadi salah satu sektor kunci yang memerlukan sinkronisasi kuat antarwilayah. Peningkatan kapasitas tampungan air nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan air, memastikan ketersediaan air baku, dan mendukung kebutuhan domestik serta industri. Rasio kapasitas air baku terpasang juga ditingkatkan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber air yang aman dan terjangkau.

Dalam konteks pangan, pemerintah menargetkan peningkatan persentase luas baku sawah beririgasi, sekaligus memastikan layanan irigasi yang didukung waduk berjalan optimal. Upaya ini memperkokoh produktivitas pertanian dan menjamin distribusi air yang lebih merata. Efisiensi pemanfaatan air irigasi juga ditingkatkan untuk mendukung modernisasi pertanian yang lebih ramah lingkungan. Tidak hanya itu, perlindungan kawasan prioritas dari daya rusak air serta peningkatan keandalan daerah irigasi menjadi bagian penting dari strategi menyeluruh untuk mengurangi risiko sekaligus meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.

Pada sektor Jalan dan Jembatan, sinkronisasi pembangunan diarahkan untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah dan menurunkan biaya logistik nasional. Target penurunan waktu tempuh di lintas utama jaringan jalan nasional menjadi langkah strategis untuk mempercepat distribusi barang, memperpendek rantai pasok, dan menstimulasi aktivitas ekonomi.

Waktu tempuh yang lebih efisien memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat, terutama bagi wilayah yang selama ini terkendala keterbatasan akses. Dengan adanya koordinasi yang tepat antara pusat dan daerah, pembangunan jalan dan jembatan dapat dilakukan secara merata, menghubungkan daerah produksi dengan pasar, serta membuka peluang ekonomi baru di wilayah terpencil. Peningkatan konektivitas yang dilakukan secara sinkron dan terarah merupakan pilar penting untuk melanjutkan pemerataan ekonomi yang inklusif.

Pemerataan akses layanan dasar menjadi fokus utama sektor Cipta Karya. Pemerintah menargetkan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman, sanitasi layak, serta peningkatan persentase pengolahan sampah melalui fasilitas resmi. Upaya ini tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kenyamanan serta produktivitas ekonomi.

Sinkronisasi pembangunan di sektor ini terlihat dari penerapan standar keandalan bangunan di ratusan kabupaten/kota, memastikan bahwa kualitas bangunan publik dan hunian masyarakat memenuhi standar keselamatan. Dengan pembangunan yang merata, masyarakat di seluruh wilayah baik kota besar maupun daerah terpencil dapat merasakan layanan dasar yang setara. Pembangunan Cipta Karya yang terkoordinasi memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup, daya dukung lingkungan, dan daya saing ekonomi wilayah.

Sektor Prasarana Strategis menjadi komponen penting dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas karena pendidikan merupakan landasan utama pembangunan ekonomi jangka panjang. Begitu pula pembangunan fasilitas perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan secara signifikan untuk memastikan kesetaraan layanan publik di berbagai daerah.

Sinkronisasi pada sektor ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai arah pemerataan, Kementerian PU menyiapkan tiga strategi sinkronisasi utama. Pertama, penyusunan program pembangunan harus selaras dengan Asta Cita, yakni prioritas nasional yang menekankan pemerataan ekonomi, layanan dasar, dan penguatan wilayah. Program disusun berdasarkan potensi daerah masing-masing sehingga hasilnya dapat dirasakan secara konkret.

Kedua, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan melalui dukungan pada jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, pembangunan kawasan pangan, energi, dan air nasional, revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, serta mendukung program gizi seperti Makan Bergizi Gratis. Seluruh program diarahkan untuk memperkuat akses layanan publik di berbagai wilayah.

Ketiga, pemerintah menegaskan perlunya meningkatkan sinergi serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pembangunan tidak berjalan terpisah-pisah. Sinkronisasi menjadi kunci agar setiap pembangunan memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan setara.

Sinkronisasi pembangunan diperkuat melalui dukungan lintas lembaga. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menegaskan komitmen untuk mengawal harmonisasi program infrastruktur agar pembangunan terarah dan memberi dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, mengatakan bahwa Rakorbangwil menjadi tahap awal penyelarasan program sesuai amanat regulasi nasional. Penetapan lokus prioritas seperti kawasan pangan, energi, air, komoditas unggulan, pertumbuhan, afirmasi, konservasi, dan kawasan rawan bencana menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan menjamah karakteristik wilayah secara seimbang.

Dengan sinkronisasi yang kuat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan terarah, efisien, dan memberikan manfaat yang merata. Kolaborasi lintas sektor, penajaman prioritas wilayah, serta penguatan layanan dasar menjadi dasar penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta