Lampung Butuh Kepala Daerah yang Berpikir dan Bekerja “Liar”

Baru saja tiga menteri: Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; serta Menteri Pariwisata dan Eknomi Kreatif, Wishnuhutama Kusubandio, mengunjungi Provinsi Lampung pada Sabtu, 25 Juli 2020.

Mereka datang ke Lampung, tepatnya di komplek wisata Menara Siger di Bakauheni, Lampung Selatan. Maksud dan tujuan mereka adalah mendukung percepatan pembangunan Wisata Tertpadu di Bakauheni.

Tentunya, sektor wisata seperti bisnis maritim, resort, kuliner, dan ekonomi kreatif adalah target pengembangannya.

Kedatangan tiga menteri ini jelas bukan tiba-tiba, tetapi punya kebijakan strategis untuk mengembangkan Lampung secara keseluruhan. Lampung jangan tertidur terus sepanjang masa. Padahal lokasinya hanya 150-an kilometer dari jantung pemerintahan (Istana Negara di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat) ke Bakauheni, atau 250-an kilometer ke Bandar Lampung.

Untuk mencapai Lampung, seseorang hanya butuh waktu 20 menit naik pesawat terbang dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, atau sama waktunya dengan orang mengisap satu batang tokok filter. Bila mengendarai mobil lewat Selat Sunda, sesorang hanya butuh waktu 3 jam dari Istana Negara untuk sampai di bibir pantai Bakauheni dengan menumpang Feri ekspres.

Lampung ibarat tetangga Jakarta yang punya segalanya, tetapi tidak pernah “dihias” oleh sang pemangku kepentingan lokal. Lampung laksana puteri cantik yang tak pernah dipersolek, namun dibiarkan tergolek di kamar tidur oleh orangtuanya, sehingga sang puteri menjadi gadis tua yang tidak pernah didatangi jejaka atau duda.

Nah, di era sekarang –yang mana persaingan antardaerah kian sengit dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran warganya, tugasnya kepala daerah di Lampung untuk berpikir dan bekerja di luar kebiasaan lama (tupoksi –tugas pokok dan fungsi). Kepala daerah jangan lagi bekerja seperti tenaga administrasi –pagi ke kantor sore pulang. Tetapi dia harus berani bekerja lebih “liar”agar Lampung bisa dipercantik agar mendatangkan kemakmuran bagi warganya.

Kepala daerah baik itu bupati, walikota, dan gubernur, yang memiliki kewenangan mengelola keuangan jangan lagi berpikir dan bekerja dengan mengandalkan kebiasaan lama, yakni men-drive pembangunan daerah dengan bertumpu kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau suntikan dana dari Pusat semata.

Kepala daerah mestinya harus sanggup berpikir dan bekerja seperti seorang salesman. Target kerja sebagai salesman adalah mendatangkan uang (investasi) bagi daerahnya agar roda ekonomi bisa diputar lebih kencang. Di sini, kepala daerah harus bekerja ekstra keras, khususnya dalam membangun jaringan ke luar, syukur bila mampu sampai ke manca negara.

Kepala daerah mesti membuka akses bagi masuknya investasi sederas mungkin dari luar dengan menempatkan pembantunya yang punya kecakapan sebagai seorang salesman, bukan birokrat semata. Pembantunya, khususunya yang berkait dengan urusan perekonomian mesti lincah menjalankan visi kepala daerahnya yang menempatkan pembangunan berbasis investasi sebagai tujuannya.

Investasi yang dibuka bagi pemodal tentunya jangan serampangan tetapi diselaraskan dengan potensi daerah di Lampung agar pergerakan ekonomi mendatangkan kemakmuran bukan kerusakan. Hindari investasi yang tidak ramah lingkungan. Bukalah investasi yang padat modal. Pertanian, pengolahan hasil pertanian, wisata, dan peternakan/perikanan adalah jenis investasi yang cocok untuk dikembangkan, karena Lampung mayoritasnya berlatar petani dan pekerja kantoran.

Dengan bervisi investasi sebagai penggerak utama ekonomi daerah, kepala daerah selanjutnya bisa dengan leluasa menempatkan APBD sebagai kekuatan dasar untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, kesehatan, air bersih, perumahan, jalan, irigasi, dan pusat kebudayaan menjadi lebih baik lagi.

Jika berani berpikir dan bekerja secara liar, sekiranya tidak sulit bagi kepala daerah untuk memakmurkan warganya. Sudah banyak contoh kepala daerah di Indonesia yang membawa kemajuan bagi daerahnya dengan berani bekerja secara liar, dua di antaranya adalah di Banyuwangi, Jawa Timur dan Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dua daerah ini tadinya tidak pernah dihitung, namun sekarang maju pesat berkat banjirnya investasi, baik dari dalam dan luar negeri.

Dengan kekuatan APBD dan investasi swasta, daerah di Lampung bisa dibangun lebih tangguh dan cepat. Fasilitas publik dibangun dengan tumpuan APBD, sedangkan perekonomian digerakkan oleh investasi swasta. Pola seperti ini ibarat  mengendarai mobil bermesin turbo,  --powerfull dalam mencapai titik finish –makmur. *

Krista Riyanto, Penulis dan mantan Jurnalis

***