Pilpres Bukan Perang

Minggu, 24 Februari 2019 | 06:44 WIB
4
223
Pilpres Bukan Perang
Deklarasi Pemilu Damai (Foto: Istimewa)

Jika dibandingkan dengan tiga Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) terakhir sejak pertama kali diadakan Pilpres secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 yang memunculkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk dua periode, maka Pilpres 2019 kali ini memang paling seru. Apalagi, kontestasi yang digelar kali ini merupakan ulangan dari lima tahun silam, antara Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Lebih seru lagi lantaran sejak awal Pilpres digelar pada bulan Oktober 2018 kontestasi Pilpres 2019 sudah langsung menghadapkan dua Capres yang sudah berkontestasi sejak lima tahun silam. Tiada Capres yang lain. Maka Pilpres yang memang dirancang untuk memungkinkan dilangsungkan dua tahap, menjadi satu tahap dengan rentang waktu yang dua kali lebih panjang dari Pilpres 2014.

Jika lima tahun silam kampanye terbagi dua kali, masing-masing tiga bulan di tahap pertama dan tahap kedua, maka pada Pilpres 2019 kali ini langsung berhadapan dua kubu Capres dalam masa kampanye panjang. Bahkan hampir selama tujuh bulan sejak masa kampanye digelar pada 23 Oktober 2018 sampai digelarnya Pemilu dan Pilpres 2019 pada 17 April nanti.

Tidak mengherankan jika pendukung para Capres tajam terbelah menjadi dua, antara pendukung Capres petahana Joko Widodo Cawapres Ma’ruf Amin dan pendukung oposisi Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno. Sebegitu serunya kontestasi sampai-sampai muncul ujaran sebutan antara kelompok satu dengan yang lain.

Kelompok pendukung Capres 02 Prabowo Subianto menyebut kelompok pendukung Capres 01 Joko Widodo sebagai “kecebong” dan sebaliknya pendukung 01 menyebut (terutama dalam percaturan Pilpres di medsos) pendukung 02 dengan sebutan “kampret”.

Persaingan di medsos memang terlihat lebih tajam, jika dibandingkan dengan di dunia nyata. Tajam sekali, sampai-sampai tercatat ujaran-ujaran yang menjurus pada olok-olokan yang saling menjatuhkan dan bahkan menjurus pada ujaran kebencian. Bahkan kata-kata yang semestinya tak pantas, seperti goblok, dungu, pembohong dan bahkan tudingan (partai terlarang) PKI sempat dilontarkan pada Capres yang masih berposisi Presiden, Joko Widodo.

Belum lagi gelaran doa, yang menggambarkan kontestasi Pilpres 2019 ibarat sebuah peperangan, pihak satu mengkapirkan yang lain, atau mengibaratkan pilpres 17 April 2019 nanti ibarat perang. Seperti “zero sum game”, yang menang berjaya, yang kalah hancur. Atau satu pihak mengklaim, jika tak menang maka “kami kawatir tidak ada lagi yang menyembah Mu...,”

Menyikapi perkembangan tak sehat sejak akhir tahun lalu itu, sekelompok (30 orang) penulis yang dipromotori oleh “homeless media” PepNews.com sepekan lalu pada 17 April 2019 (pagi hari menjelang digelarnya acara Debat Pilpres yang kedua Minggu malam), membuat Deklarasi Penulis untuk Pemilu dan Pilpres Damai 2019 di Hotel Santika, Slipi Jakarta Barat. Ketigapuluh deklarator mengunggah deklarasi damai, untuk menghadapi sikap intoleransi, radikalisme, terorisme dan juga penyebaran berita-berita bohong hoaks.

Acara deklarasi Minggu pagi itu, juga dimeriahkan dengan gelaran pembicara tokoh penulis-penulis muda, Zulfikar Akbar, Eli Salomo salah satu tokoh mahasiswa pada pergerakan reformasi 1998, serta pemrakarsa dan sekaligus pendiri PepNews, Pepih Nugraha.

Fenomena yang terakhir, penyebaran hoaks, memang menggelembung pada Pilpres kali ini. Ditandai dengan kasus hoaks Ratna Sarumpaet – yang dikabarkan dipukuli sekelompok orang tak dikenal di Bandung padahal bengep karena operasi plastik di Jakarta – sampai kabar viral bahwa di Tanjungpriok masuk tujuh kontainer berisi @10 juta surat suara datang dari China yang sudah dicoblos di sisi salah satu paslon.

Belum lagi dengan entengnya masing-masing pihak menyebut pendukung lain sebagai goblok, dungu, pembohong, kapir. Atau tidak mengapresiasi apa yang dilakukan pihak Capres satu yang telah membangun infrastruktur, di antaranya menyambungkan proyek jalan Tol Trans Jawa -- dengan komentar suara emak-emak, “Kami Tidak Makan Infrastruktur”, “Buat Apa Membangun Tol tak Berguna dengan Utang” dan sebagainya. Lengkap sudah, suasana kampanye Pilpres diwarnai dengan ujaran kebencian.

Padahal, para pendahulu kita, para patriot Indonesia di masa lalu sudah memberi contoh akan gelaran Pemilu Demokratis yang tercatat “paling demokratis dalam sejarah bangsa Indonesia” yakni Pemilihan Umum 1955 untuk memilih anggota legislatif pertama sejak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

Padahal, Pemilu 1955 itu digelar pada saat situasi dan suasana negeri kurang kondusif – dengan kenyataan beberapa daerah di Jawa dan di luar Jawa dirundung kekacauan – terutama pergolakan (pemberontakan) DI/TII (Darul Islam, Tentara Islam) pimpinan Kartosuwirjo.

Dalam keadaan negara genting saat itu, anggota Angkatan Bersenjata dan Polisi ikut memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan pun, dituturkan dalam catatan, datang bergilir ke tempat pemilihan dengan aman. Pemilu 1955 yang waktu itu bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante, berjalan dengan aman, tenteram dan bahkan dilukiskan sebagai “pemilu paling demokratis”.

Jumlah kuirsi Dewan Perwakilan Rakyat yang diperebutkan pada 1955 berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu 1955 itu dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan waktu itu dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap...

Pemilu demokratis di awal Republik Indonesia itu, dilangsungkan dua tahap pada 29 September 1955 diikuti 29 partai politik dan individu, dan tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

Lima besar dalam Pemilu 1955 waktu itu adalah Partai Nasional Indonesia mendapat 57 kursi DPR, dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Partai-partai lain yang mendapat kursi di bawah 10 di antaranya selain PSII (8 kursi), ada Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5) dan lain-lain yang di antaranya berbasis primordial kesukuan, atau ideologi lain.

Para pendahulu bangsa kita sudah memberi contoh demokratis dan aman pada 64 tahun silam, mosok di era Indonesia Modern kali ini kita mau melangsungkan Pilpres dalam suasana perang? Zero Sum Game? Yang menang berjaya atas yang lain, dan yang kalah kudu hancur?

Padahal, Capres Prabowo misalnya, sudah mencontohkan dalam debat kedua kemaren, bahwa dirinya mengakui yang baik, dan menerima yang sudah baik untuk diteruskan – meskipun ia katakan, ia akan memilih strategi berbeda jika terpilih jadi Presiden.

Atau ujara Capres petahana, Joko Widodo berkali-kali dalam kampanye – tak hanya selama Pilpres 2019, akan tetapi juga lima tahun silam di Pilpres 2014, bahwa “Pemilu dan Pilpres adalah sebuah pesta rakyat, yang digelar damai tanpa rasa ketakutan,” atau saling benci tentunya. Mengapa harus dibangkit-bangkitkan semangat perang, dan meruntuhkan satu pihak dengan yang lain?

Zaman sudah sedemikian maju, setelah 74 tahun merdeka. Serba terbuka, nyaris tanpa tedeng aling-aling informasi mengalir tersebar dengan cepat, serta merta dan meluas. Mengapa mesti ditarik kembali ke masa jahiliyah?

Pilihan memang tidak bisa dua untuk menduduki posisi Presiden. Tetapi setelah Pilpres yang kalah tentunya terus membawa rakyat yang mendukungnya untuk ikut membangun negeri. Bukan menghancurkan negeri dengan perang kebencian, perang kepentingan yang tidak toleran.

Mari menggelar Pemilu dan Pilpres kali ini dengan hati damai dan sejuk...

***

Jimmy S Harianto, wartawan senior tinggal di Jakarta