Mempertanyakan Bansos DKI dan Aa Gym

Berdasarkan keterangan langsung dari Presiden Jokowi, Pemerintah Pusat menggelontorkan Dana Bansos bagi warga terdampak covid-19 di wilayah JABODETABEK (Provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten), yaitu sebesar Rp.600.000 selama tiga bulan (April, Mei Juni).

Dana ini disalurkan dari Kemensos ke Dinas Sosial masing-masing Provinsi. Tujuan utamanya memberikan social safety net khususnya bagi para perantau agar mereka tidak perlu melakukan mudik, namun masih bisa tetap hidup di tempat mereka mencari nafkah yaitu sekitaran wilayah jabodetabek. Sehingga dengan mereka tetap di tempatnya masing-masing, bisa memutus penyebaran covid-19 ke daerah-daerah.

Jadi sumber dana BANSOS ini jelas, dari alokasi APBN. Bukan APBD. Pun jika setiap daerah menganggarkan jaring pengaman sosial tersendiri bagi warganya dari alokasi APBD nya masing-masing, maka ini berbeda lagi dengan BANSOS khusus bagi wilayah Jabodetabek yang dikucurkan Pemerintah Pusat.

DKI Jakarta

Minggu ini Pemprov DKI sudah mulai menyalurkan BANSOS kepada warganya sejalan dengan mulai diberlakukannya status PSBB di DKI.

Namun dari siaran pers yang dilakukan oleh Gubernur DKI baik secara langsung maupun di laman medsos Pemprov DKI, ada beberapa pertanyaan yang timbul karena ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasinya oleh Daerah.

1. Dari keterangan Gubernur DKI di depan Ustadz Abdullah Gymnastiar (AA Gym), beliau menerangkan bahwa BANSOS disalurkan dalam bentuk sembako seminggu sekali.

Sementara Pemerintah Pusat menggelontorkan BANSOS sebesar Rp600.000 selama 3 bulan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK senilai 2,2 Triliun. [ 1.200.000 KK x 3 bulan x Rp.600.000 = +/- 2,2 T ]

Artinya implementasi Pemprov DKI yaitu menyalurkannya dengan cara sbb:
= Rp.600.000 : 4 minggu
= Rp.150.000*

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DKI maupun Pemprov DKI tidak memberikan keterangan secara clear berapa nilai paket BANSOS yang disalurkan kepada warga DKI per minggu nya.

Apakah benar Rp.150.000?

Atau jika dipotong biaya lain-lain, seperti biaya packing & delivery, berapa nilainya pemotongan tsb dan menjadi berapa nilai paket BANSOS nya?

Apakah benar nilai Rp600.000 yang dinikmati oleh 2,6 juta jiwa atau 1,25 juta KK sesuai dengan anggaran dari Pempus?

Tidak pernah ada pernyataan yang clear diucapkan oleh Pemprov DKI mengenai besaran anggaran yang digelontorkan untuk BANSOS di wilayah DKI.

Selama ini Pemprov DKI tidak pernah mengumumkan akan memberikan jaring pengaman sosial dari alokasi APBD nya. Sebaliknya untuk implementasi PSBB, Pemprov DKI memohon anggaran BANSOS tsb kepada Pemerintah Pusat.

Jadi penulis ambil kesimpulan penyaluran BANSOS Pemprov DKI berasal dari anggaran Pemerintah Pusat melalui Kemensos tadi.

Kejelasan mengenai eksekusi anggaran ini dan transparansinya kepada publik sangat penting agar tidak ada warga seperti Azizah Kurniawan (lihat gambar), yang mensalahpahami antara penganggaran Pempus dan Pemda.

Para regulator seharusnya selalu memberikan informasi-informasi yang mencerahkan dan meliterasi warga masyarakat, alih-alih beretorika yang menyesatkan untuk mencari panggung politik.

2. Ini mungkin pertanyaan sepele, namun juga perlu dituliskan dan dijelaskan jawabannya untuk menghindari prasangka-prasangka dan kesalahpahaman berikutnya dari pihak manapun.

Yaitu kemana MIE INSTAN yang seharusnya ada pada paket sembako BANSOS Pemprov DKI?

Jika mendasar pada keterangan di laman Pemprov DKI, disebutkan bahwa paket sembako terdiri dari: Beras, Daging Ayam/Sapi Kemasan, Minyak Goreng, MIE INSTAN, Biskuit, serta Masker Kain dan Sabun. Namun tidak terlihat penampakan MIE INSTAN. Yang ada justru Sarden Kaleng yang tidak disebutkan dalam rincian.

Penggantian item juga seharusnya hal yang harus dijelaskan, karena akan menyangkut vendor atau supplier, lelang pengadaan barang, dst.

Jawa Barat

Penulis tergelitik menyaksikan wawancara atau dialog antara Gubernur DKI & Aa Gym. Sebagai warga Jawa Barat, saya mempertanyakan perhatian yang begitu besar dari seorang Aa Gym sebagai ustad kondang dari Jawa Barat kepada Provinsi DKI.

Pertanyaan nakalnya, kenapa sih A' perhatian sekali kepada kinerja Gubernur DKI, padahal Aa punya Kepala Daerah sendiri yang kinerjanya seharusnya lebih besar lagi untuk diawasi, dibandingkan Kepala Daerah yang lain?

Tercatat Gubernur Jabar pernah memberikan keterangan bahwa dari alokasi APBD akan digelontorkan BANSOS sebesar Rp500.000 untuk sekian bulan dari anggaran Rp3-5 Triliun. Jadi jumlah jiwa atau KK nya belum ditetapkan secara pasti. Kemungkinan karena masih dalam pendataan.

Untuk BANSOS ini, akan disalurkan dalam bentuk SEMBAKO senilai Rp350.000 dan uang senilai Rp150.000, bagi warga Jawa Barat terdampak covid-19 yang HAMPIR MISKIN. Artinya di luar dari penerima jaring pengaman sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (PKH, Bantuan Sembako Non Tunai, dlsb).

Jika ditambah dengan gelontoran dana dari Pemerintah Pusat, artinya warga Jawa Barat yang berhak akan menerima 2 jenis BANSOS, yang pertama dari APBD Pemprov Jabar untuk seluruh wilayah Jawa Barat dan kedua dari Pemerintah Pusat untuk wilayah Bogor, Depok & Bekasi.

Namun dari kedua BANSOS yang sudah dianggarkan, belum ada satu pun yang telah disalurkan. Sementara warga terdampak sudah mengalami dampaknya sejak Social Distancing diberlakukan pertengahan Maret lalu.

Wahai Aa Gym yang kami hormati, mengapa tidak mengejar Gubernur Jabar saja, agar menyegerakan penyaluran kedua BANSOS tersebut, alih-alih concern sekali kepada kinerja Gubernur DKI?

Jika hal tersebut yang Aa lakukan, akan sangat memberi kebermanfaatan yang sangat besar untuk warga Jawa Barat, kampung halaman Aa sendiri.

Demikian, semoga tidak ada pihak manapun yang merasa berkeberatan atas pertanyaan-pertnayaan  dari penulis. Semoga dengan kerjasama kita bisa melewati wabah ini sesegera mungkin. Bukan dengan nyinyir, mengeluh dan saling menyalahkan pastinya..

#HN

***