Komunikasi Krisis penanganan Covid-19 oleh Istana Presiden maupun Kemenkes amat kedodoran. Sejak awal risiko ancaman dampak sosial ekonomi wabah Corona cenderung dientengkan Menkes.
Walaupun Presiden Joko Widodo tidak pernah sedikit pun mengungkapkan identitas dan alamat dua warga Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19, tapi Senin kemarin masyarakat kemudian dengan mudah memperoleh informasi tentang siapa mereka berdua dan alamat mereka.
Bahkan rumah mereka sampai dipasangi police line. Profesi mereka berdua dibeberkan. Akibatnya muncul cibiran, cercaan dan stigmatisasi. Privasi mereka benar-benar dilanggar oleh Negara dan masyarakat.
Akibatnya Presiden Joko Widodo hari Selasa sampai membuat konferensi pers lagi, dan menekankan perlunya privasi pasien Covid-19 dijaga.
Konyolnya, kedua pasien yang melakukan voluntary test, malah baru tahu bahwa mereka dinyatakan positif setelah Presiden didampingi Menkes Terawan hari Senin resmi mengumumkan.
Ini menunjukkan Komunikasi Krisis penanganan Covid-19 baik oleh Istana Presiden maupun Kemenkes, amat kedodoran. Sejak awal risiko ancaman dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 ini cenderung dientengkan oleh Menkes maupun pejabat tinggi lain.
Padahal sebenarnya di Indonesia cukup banyak pakar yang mampu memberi masukan tentang Komunikasi Krisis terhadap bencana alam dan wabah penyakit. Antara lain Dr Puspitasari, alumnus S3 Ilmu Komunikasi UI. Dosen Pasca Sarjana Kajian Ketahanan Negara UI ini tahun 2016 menulis buku "Krisis Komunikasi". Isinya amat relevan dengan situasi saat ini.***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews