Kemarahan Prabowo Seharusnya Dijadikan Otokritik Jurnalis Indonesia

Dimarahi, diumpat, dibentak, diomelin, diteror, digebukin, bahkan, mungkin juga kehilangan nyawa, adalah sebuah resiko profesi seorang jurnalis. Jangan pernah mengeluh soal ini kalau Anda benar-benar ingin menjadi seorang jurnalis sejati.

Jurnalis tidak perlu manja ingin diperlakukan layaknya seorang pejabat atau selibriti. Jurnalis juga bukan profesi yang “super sakti”, sehingga kebal hukum, kebal caci-maki, kebal teror, dan “kebal mati”. Jurnalis harus siap dengan resiko itu.

Ditolak untuk sebuah wawancara oleh nara sumber, bukan sesuatu yang harus diratapi. Tapi, justru jadikan cambuk untuk bisa menembus narsum sampai “menyerah” dan bersedia untuk diwawancarai. Di sini perlu kepiawaian kerja jurnalis.        

Beberapa kali saya mengalami kondisi seperti saat bertugas di lapangan. Ketika saya menjadi jurnalis di majalah EDITOR di Bandung, saya pernah “disidang” sekelompok “anak kolong” yang keberatan kalau kasus pencurian koin telepon ditulis.

Pasalnya, kasus pencurian koin telepon yang waktu itu melibatkan seorang anak kolong yang kala itu ditangani oleh sebuah Polsekta di jajaran Polwiltabes Bandung. Mereka “intrgogasi” saya dengan beragam pertanyaan yang bersifat menekan.

Bahkan, mereka mendesak agar saya membuka siapa nara sumber yang menceritakan perihal kasus pencurian koin telepon milik PT Telkom tersebut. Dengan nada sedikit mengancam, si keluarga tersangka pun sempat menyebut asal mereka.

Sampai akhirnya, mereka juga bertanya soal asal saya. Saya jawab: “Saya juga anak kolong yang kebetulan berasal dari Madura”. Begitu saya jawab seperti itu, mereka mulai merendah dan meminta agar EDITOR tak menurunkan tulisan itu.

Namun, saya tak bisa menjamin bisa memenuhi permintaan mereka. Akhirnya, mereka saya minta menghadap langsung ke Kepala Biro EDITOR di Bandung yang saat itu dipimpin oleh Mas Aris Amiris. Ternyata, Mas Aris lebih galak dari saya!

Permintaan mereka tak bisa dipenuhi. Tulisan pun tetap terbit tanpa gangguan berarti. Itulah prinsip kerja jurnalis profesional yang diajarkan selama bekerja di EDITOR. Jangan pernah bekerja dengan keraguan! Jika memang salah tulislah salah!

Jangan khawatir, takdir di garis tangan Anda tidak akan pernah tertukar! Ketika Presiden Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) menjelang kejatuhannya diisukan dengan “skandal” Ariyanti Gate, semua media mainstream berusaha mengejar narsum.

Salah satunya adalah KH Abdullah Faqih, pengasuh Ponpes Langitan, Widang, Tuban. Tapi, tidak ada satupun media yang berhasil wawancara dengan salah seorang Kiai Khos di NU itu. Mbah Faqih dulu yang merestui Gus Dur maju Presiden.

Saat semua media gagal “menembus” Mbah Faqih, alhamdulillah, saya yang telah bergabung dengan majalah FORUM Keadilan berhasil wawancara dengan kiai kharismatik NU tersebut. Inilah hasil kerja jurnalis, mengejar narsum secara massif!

Ditolak atau diterima oleh narsum untuk sebuah tugas jurnalistik menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Sebagai jurnalis, tentunya kita juga wajib menghormati “hak tolak” narsum yang enggan diwawancarai. Menolak justru merugikan dirinya.

Tak semua tugas jurnalis bisa dengan mudah dilakukan. Saya pun pernah ditolak oleh Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos Group, paska pendudukan Redaksi Jawa Pos oleh Banser pada Sabtu malam, 6 Mei 2000 terkait pemberitaan di Jawa Pos paginya.

Sebelumnya, majalah TEMPO ketika itu mulai kritis pada pemerintahan Gus Dur, kemudian mengusut kasus Bulog, maka Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dituduh menerima suap dari Bulog sebesar Rp 35 miliar.

Setelah diprotes, Tempo segera meralat, tetapi terlanjur beredar, sehingga dikutip beberapa media lainnya tanpa konfirmasi, karena memang ada semacam keinginan mencari perkara untuk mediskreditkan posisi Presiden Gus Dur.

Akhirnya Jawa Pos edisi pada 6 Mei 2000, mengutip berita salah tersebut, tanpa check and recheck, maka beberapa anggota Banser protes ke redaksi Jawa Pos, mereka ingin ketemu Pemred, tapi karena tak dilayani, maka kerumunan semakin banyak

Mereka ada yang memaksa masuk ke ruang redaksi, yang ini membuat mereka yang semula acuh menjadi panik. Dengan masuknya rombongan berseragam loreng itu, kalangan redaksi akhirnya tidak bisa bekerja dengan tenang.

Dengan alasan kantornya diduduki Banser, esoknya Jawa Pos tidak terbit. Ketika besoknya Koran tidak terbit, maka publik nasional heboh dengan menuduh Banser menduduki redaksi Jawa Pos, karena itu segera mendapatkan simpati publik.

Persoalan lokal Surabaya itu kemudian menjadi isu nasional, bahkan dengan cepat menjalar pada level internasional, sehingga memojokkan Banser, NU, dan Gus Dur yang selama ini mengaku sebagai pelopor kebebasan pers.

Mas Dahlan – demikian saya biasa sapa Dahlan Iskan – tentunya menjadi narsum yang wajib dikejar oleh jurnalis. Meski saya terbilang kenal dekat, tapi untuk kali ini tidak mudah untuk dimintai klarifikasi. Pimpinan FORUM sudah telepon langsung.

Namun, Mas Dahlan tetap menolak untuk sebuah wawancara. Padahal, ini sudah masuk ke Rapat Redaksi untuk Forum Utama ketika itu. Upaya lobi yang saya lakukan sejak siang itu belum berhasil juga memaksa Mas Dahlan untuk “buka mulut”.

Ketika ia masuk ke Ruang Redaksi, saya masih bisa mengikutinya dan berbaur dengan awak Jawa Pos yang kala itu dengan Pimred Arief Affandi. Saya memang cukup kenal dengan beberapa teman jurnalis di Jawa Pos karena sering pinjam foto.

Upaya untuk dekati Mas Dahlan agar mau bicara saya lakukan juga dengan memijat kedua punggungnya hingga sempat diledek dengan guyonan, “Ada tukang pijat baru nich”! Sampai akhirnya Mas Dahlan “terlepas” karena masuk ke ruang Lab Foto.

Karena tidak mau mengganggu aktivitas redaksi, akhirnya saya keluar Ruang Redaksi dan menunggu di lobi pintu masuk Redaksi Jawa Pos. Baru dini harinya, saya berhasil “pegang” Mas Dahlan yang terkejut karena ternyata saya masih menunggunya.

Alhamdulillah, saya berhasil buka “mata hati” Mas Dahlan hingga mau diwawancarai setelah menanti selama sekitar 12 jam di Graha Pena, Surabaya. Itulah perjuangan sebagai jurnalis! Hal serupa bisa dilakukan jurnalis lainnya jika punya will, tentunya.  

Otokritik Jurnalis

Kekesalan capres Prabowo Subianto kepada sejumlah media mainstream terkait pemberitaan “Reuni 212”, Minggu (2/12/2018), yang disampaikan di puncak Hari Disabilitas Internasional si Jakarta, Rabu (5/12/2018), patut dijadikan otokritik bagi jurnalis.   

Dalam kesempatan itu, Prabowo mempersoalkan objektivitas media saat meliput Reuni 212 di Monas. Prabowo menegaskan, jumlah massa yang menghadiri Reuni 212 lalu mencapai 11 juta peserta.

“Buktinya media hampir semua tidak mau meliput 11 juta lebih orang yang kumpul, belum pernah terjadi di dunia,” tegas Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (5/12/2018).

Menurutnya, Reuni 212 merupakan kejadian pertama kali di dunia karena ada jutaan manusia yang mau berkumpul tanpa dibiayai oleh pihak manapun. Ia menekankan jutaan massa hadir atas biaya sendiri dan bahkan saling membantu sesama peserta lainnya.

Atas fakta itu, Prabowo pun meragukan netralitas jurnalis saat meliput aksi yang ia hadiri itu.
“Hei media-media yang tidak mau mengatakan ada belasan juta orang atau minimal berapa juta orang di situ, kau sudah tidak berhak menyandang predikat jurnalis lagi,” tegasnya.

“Kau boleh kau cetak, boleh kau ke sini dan ke sana, saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis,” ujar Prabowo. Ia kemudian menyebut media saat ini kerap berbohong dan banyak memanipulasi rakyat. Hal itu semakin terbukti dari pemberitaan Reuni 212.

Menurut Prabowo, media sedang menelanjangi diri sendiri dengan tak ingin memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jurnalis menurut Prabowo telah mengkhianati profesi mereka sendiri sebagai wartawan saat melakukan peliputan Reuni 212.

“Mereka menelanjangi diri di hadapan rakyat. Ada belasan juta mereka tidak mau laporkan. Mereka mengkhianati tugas sebagai wartawan,” kata Prabowo. Ia meminta, masyarakat tak lagi menghormati profesi jurnalis karena menurutnya sudah tak lagi objektif.

“Tidak usah, saya sarankan kalian tidak usah hormat sama mereka (wartawan) lagi. Mereka hanya anteknya orang yang ingin hancurkan Republik Indonesia,” katanya. Kekesalannya pun berlanjut pada sesi wawancara dengan media.

Prabowo menolak pertanyaan dari sejumlah media yang menurut dia sudah tak lagi objektif. Bahkan secara terang-terangan Prabowo mengomeli beberapa jurnalis yang mengajukan pertanyaan padanya.

“Kau dari mana?" tanya Prabowo kepada wartawan CNNIndonesia.com. “Kau tulis 30 ribu, tidak kau tulis 11 juta. CNN itu yang bilang 30 ribu, bilang pada redakturmu. Itu kan tidak objektif. Tidak boleh dong,” ungkap Prabowo.

“Kebebasan pers jurnalisme itu harus objektif memberi tahu apa adanya,” tambah Prabowo dengan nada kesal. Di akhir sesi wawancara, ia kembali menegaskan tidak akan memberi keterangan apapun kepada media yang dia anggap tidak jelas.

Menurut Prabowo, ucapannya pun pasti sudah tidak akan disiarkan juga. “Saya cuma mau TV One. Kamu TV One, saya cuma mau kasih statement ke TV One,” lanjut Prabowo. Kekesalan Prabowo seharusnya bisa dijadikan otokritik bagi jurnalis Indonesia.

Adakah yang salah dengan tugasnya selama ini sehingga Prabowo mengambil sikap tersebut? Berlakulah adil dalam menulis berita. Jangan terjebak dengan kepentingan kelompok tertentu. Adalah hak Prabowo untuk menolak diwawancarai oleh jurnalis.

Jangan kecewa dengan sikap Prabowo. Karena itu justru bisa merugikan jurnalis sendiri. Kita justru ditantang untuk memaksa “buka hati” Prabowo agar dia kembali mau bicara. Apapun, sebagai pemimpin politik, Prabowo masih tetap butuh jurnalis!

***