Meski sistem kelas berdasarkan kelompok usia sulit dihindari, sistem pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan kecerdasaan dan preferensi siswa.
Mengapa kurikulum sekolah yang terlalu berpusat pada kelas harus beringsut ke arah pembelajaran yang lebih memperhatikan keragaman individu?
Baiklah, pagi ini saya membaca buku "Rethinking School", karya Susan Wise Bauer (2018). Perlu diingatkan bahwa sistem kelas yang tersusun berdasarkan kelompok umur bukanlah suatu keniscayaan, melainkan pilihan.
Pada awal sejarah pendidikan di kebanyakan negara, kelas disusun bukanlah berdasarkan kesamaan umur, melainkan kesamaan minat akan mata pelajaran. Alhasil, orang dari ragam usia bisa dalam kelas yang sama sejauh meminati pelajaran yang sama. Dalam tradisi pesantren, hal itu disebut dengan praktik bandongan atau wetonan.
Sistem kelas berdasarkan kelompok usia mulai diperkenalkan di Prusia (Jerman dan sekitarnya) pada awal abad ke-19, sebagai strategi untuk merestorasi kekuatan militer Prusia pasca kekalahan yang memalukan dari tentara Perancis di bawah Napoleon pada perang Jena dan Auerstadt pada 1806.
Dalam rangka menanamkan semangat tempur dan menumbuhkan kembali kebanggaan Prusia sebagai bangsa gemar berperang, para pemimpin Prusia mengorganisasikan sekolah seperti unit-unit militer.
Siswa dikelompokkan ke dalam peleton-peleton berdasarkan kesamaan umur di bawah komando seorang kepala skuadron; suatu sistem persekolahan sebagai transisi lurus menuju pelayanan militer. Karena pertimbangan efisiensi, sistem sekolah seperti ini lantas diadopsi berbagai negara, hingga saat ini seolah menjadi norma.
Meski sistem kelas berdasarkan kelompok usia sulit dihindari, sistem pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan kecerdasaan dan preferensi siswa.
Oleh karena itu, di tingkat sekolah menengah, mata pelajaran wajib (mandatory subjects) dibuat ringkas, untuk memberi lebih banyak ruang bagi pelajaran pilihan (elective subjects).
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
