Kontestasi Pilpres 2019 sudah berlalu. Namun, peredaran berita bohong (hoax) masih saja menyebar di tengah masyarakat lewat media sosial atau portal-portal berita. Keadaan ini memang secepatnya disudahi demi kemajuan bangsa dan negara kita tercinta.
Cukuplah kelelahan kita menghadapi berita bohong dan bernuansa provokatif terjadi di musim kampanye kemarin. Kini, tensi panas politik sudah harus diredakan dengan semangat kebersamaan. Bersama menangkal berita bohong dan bersama-sama menjaga ukhuwah di dunia maya.
Di jaman post-truth seperti sekarang, pengaruh berita hoax memang sangat kuat. Celakanya, publik tak dibekali kemampuan memfilter apakah informasi yang ia terima benar adanya, atau hanya berita yang sengaja dibikin untuk mencari sensasi dan mengundang provokasi semata.
Faktanya, berita hoax sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai berita asli, dilengkapi dengan data-data yang seolah-olah itu adalah fakta. Kemunculan berita hoax ini disebabkan ada pihak-pihak ingin membuat situasi menjadi kacau dan mengambil keuntungan dari sana.
Lantas, apa yang bisa diperbuat Pemerintah dan masyarakat pada umumnya?
Pertama, pemerintah bisa mengambil peran sebagai verifikator, baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun yang bisa diajak bekerja sama. Setiap berita hoax dan palsu yang menyerang kebijakan sebuah instansi, tidak lagi memerlukan waktu lama untuk diklarifikasi. Klarifikasi tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk grafis maupun video yang diproduksi dalam waktu singkat dan didistribusikan lewat jalur tradisional maupun media sosial atau situs resmi.
Kedua, pemerintah bisa juga melakukan pendekatan terhadap akun-akun berpengaruh (influencer) bisa itu bersifat selebriti, tokoh nasional atau figur khusus pegiat sosial media. Ini untuk memberikan pengertian sejauh mana bahaya isu-isu liar yang berkembang di media sosial. Media sosial bekerja sebagai penggiring opini, sehingga akun-akun berpengaruh mempunyai peran besar. Akun-akun berpengaruh ini bisa dalam bentuk akun personal asli maupun akun kelompok.
Ketiga, bekerja sama dengan Google untuk menghapus konten hoax dari mesin pencari mereka.
Keempat, pemerintah membuat satu situs atau aplikasi resmi yang bisa menjelaskan pada masyarakat mana saja situs yang berbahaya untuk dibuka, karena kontennya yang hoax, atau berita-berita apa saja yang ternyata tidak benar. Ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat.
Terakhir, melibatkan masyarakat umum secara langsung dengan membuat suatu komunitas yang bertujuan untuk memerangi hoax karena peran serta masyarakat juga dibutuhkan bagi pemerintah dalam persoalan ini. Komunitas ini dapat membantu pemerintah dengan cara melaporkan berita-berita hoax yang beredar dan menyampaikan kebenaran atas suatu berita hoax.
Studi membuktikan, solusi yang terakhir dengan metode progresif persuasif memang terbukti manjur. Momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-74 saat ini sebenarnya mampu dijadikan pijakan untuk membulatkan semangat persatuan dalam melawan hoax.
Sebagai bentuk eksekusi gerakan aksi tangkal hoax, Pemerintah bisa saja mengadakan perlombaan antar komunitas anti hoax dari tingkat akademisi kampus, pegiat sosial media hingga masyarakat umum. Masing-masing komunitas peserta lomba diwajibkan mengajukan proposal bagaimana menangkal hoax ke tingkatgrass-road.
Lalu, proposal yang memenangkan kontestasi ini diterapkan menjadi sebuah program permanen yang dilaksanakan sampai ke tingkat RT dan RW di seluruh Indonesia. Dengan cara ini, semangat kebersamaan untuk menangkal hoax bisa dilaksanakan secara menyeluruh ke seluruh pelosok Tanah Air.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews