Palu-Donggala dan Pesan dari Tsunami Aceh untuk Elite di Jakarta

Empat belas tahun lalu, saat gempa dan tsunami menghantam Aceh, ada pemandangan menarik di tengah bencana yang menarik perhatian saya: saat dua pihak yang adu kekuatan senjata--Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri--memilih gantung senjata. Mereka yang awalnya saling memusuhi, bahkan acap terlihat saling bekerja sama membantu korban bencana. 

Jangan bilang, kan itu karena terbantu perjanjian damai di Helsinki. Sebab perjanjian damai itu sendiri baru tercapai berbulan-bulan setelah gempa dan tsunami. Lantaran kesepakatan tersebut baru tercapai di bulan Agustus 2005.

Cerita di atas justru terjadi sebelum perjanjian di Finlandia tersebut tercapai. Para kombatan alias petempur yang awalnya acap saling tembak dan saling serang itu sudah memilih untuk menghentikan permusuhan ketika di depan mata mereka terjadi sebuah bencana.

Mereka menurunkan senjata dan menaikkan rasa kemanusiaan yang mereka punya. Kalaupun mereka menyandang senjata saat berada di lokasi untuk evakuasi dan sebagainya, senjata itu hanya disandang di belakang badan, namun mereka mengedepankan rasa kemanusiaan.

Di antara potret paling menyentuh bagi saya saat itu adalah potret itu. Betapa, permusuhan hingga dendam bisa terlupakan, dan mereka mampu menggantikannya dengan semangat kemanusiaan. Meskipun telah 14 tahun lewat, namun potret humanis ini paling mengesankan, setidaknya bagi saya yang saat itu masih berada di Aceh.

Ironisnya, ketika hari ini bencana yang mirip terjadi di Sulawesi Tengah dan menghantam Palu hingga Donggala, perseteruan politik justru mengalihkan perhatian publik dari lokasi bencana ke skenario demi skenario pemburu kekuasaan.

Meskipun saya pribadi sudah diidentikkan dekat salah satu kubu dalam persaingan menjelang Pilpres, namun di tengah bencana di Sulteng, juga memiliki harapan agar tak ada yang mesti diributkan. Sebab keributan hanya memecah perhatian dan konsentrasi banyak pihak yang sedang bekerja untuk menuntaskan masalah di Sulawesi.

Sayang sekali, saya melihat kecenderungan bencana di Sulawesi justru telah diubah menjadi amunisi politik untuk menyerang pemerintah. Di sini, mau tidak mau, kubu yang menjadi sasaran serangan pun mau tak mau akhirnya harus meredamnya atau setidaknya mengimbangi. 

Tak jarang, saling serang di sini--entah lewat media atau sekadar media sosial--telah mengaburkan perhatian terhadap bencana yang sejatinya menjadi prioritas saat ini.

Ada potret di media sosial terkait bagaimana ulah segelintir orang yang meletakkan kepentingan politik di atas kemanusiaan, justru makin melukai mereka yang terjun langsung di lokasi bencana. 

Itu terjadi persis saat salah satu pentolan pendukung salah satu calon presiden justru menjadikan isu Palu dan Donggala untuk menyerang pemerintah. Sebut saja Dahnil Anzar Simanjuntak, yang belakangan makin sering meramaikan media, juga rajin menuangkan "pukulan-pukulan"-nya lewat media sosial, terutama Twitter.

Belum lama, ia menuliskan cuitan berisikan link berita tentang acara International Monetary Fund-World Bank di Bali. Ia  mengemas berita tentang acara tersebut dengan membenturkannya dengan bencana di Palu. Sontak, kritikan pedas pun datang dari pemilik akun @candkanthi yang menunjukkan kegerahannya lantaran isu bencana dijadikan senjata politik.

"Sekarang saya tanya, kalian sudah ngapain? Presiden sudah mengunjungi kami di sini 2 kali tanpa membuat gaduh, tanpa menggunakan hasil kerjanya untuk menyerang kalian," tulis Kinanthi, pemilik akun @candkanthi.

"Kalian sudah berbuat apa? Bahkan bupati yang kalian usung saja mengusir pengungsi yang cuma meminta air. AIR!"

Pemandangan ini sedikitnya cukup mewakili luka masyarakat di tengah bencana, lantaran musibah yang baru saja menimpa mereka justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Apalagi terpampang langsung di depan korban bencana, bagaimana sebagian elite politik hanya berbicara tapi tidak melakukan apa-apa. 

Pemandangan dipamerkan oleh pentolan salah satu kubu capres tersebut tentu saja bisa dikatakan tidak beradab. Tidak terlihat adanya empati, walaupun ia berusaha memoles pernyataannya di media sosial seolah itu ditujukan untuk korban bencana.

Ada yang dilupakan, bahwa korban bencana dan siapa saja yang berada langsung di tengah bencana, lebih peka dan lebih mampu merasa bagaimana suatu pemandangan yang mereka lihat. Maka itu ketika elite politik hanya memasak, merebus, hingga menggoreng isu-isu bencana untuk kepentingan politik, mereka di lokasi bencana jauh lebih mampu merasakan ke mana arah sebuah pernyataan elite.

Itu hanya sebuah contoh kasus, ketika ambisi politik dan persaingan di dalamnya justru menanggalkan sesuatu yang sejatinya dibutuhkan oleh korban atau bahkan juga oleh mereka yang sedang bekerja untuk membantu korban; pikiran sehat. 

Satu sisi tidak menjadi sebuah persoalan besar ketika dalam persaingan politik hanya sebagian kecil yang khilaf. Itu dapat dikatakan khilaf, jika hanya satu atau dua orang. Persoalannya adalah ketika narasi yang mirip justru dilakukan oleh banyak figur publik lainnya yang sekubu dengannya.

Silakan saja perhatikan salah satu capres yang akan melawan petahana, alih-alih menonjolkan perhatian terhadap korban bencana, ia justru terdepan memimpin serangan terhadap pemerintah. 

Ada kesan, saat pemerintah sedang berkonsentrasi pada bencana yang beruntun datang--dari Nusa Tenggara Barat hingga Sulawesi Tengah--justru terlihat oleh kubu capres tersebut sebagai kesempatan untuk menyerang.

Maka itu, di luar posisi saya yang juga berada di salah satu kubu politik tersebut, saya pikir itu menjadi sebuah pemandangan politik yang sangat buruk. Betapa ketika negara sedang menghadapi situasi buruk, elite politik justru memamerkan tabiat buruk dan menonjolkan ambisi berkuasa. Bencana pun akhirnya dijadikan senjata untuk menghantam kalangan yang mereka pandang sebagai lawan.

Masygul. Realita itu sempat membuat saya pribadi heran, lantaran capres itu sendiri adalah mantan jenderal, paham tentang perang, dan semestinya lebih mengenal sikap ksatria. 

Namun justru yang semestinya bisa diharapkan jadi yang terdepan untuk turut membantu korban bencana dengan apa yang ia bisa, justru jadi terdepan memamerkan sikap-sikap ambisius, yang mengesankan bahwa politik jauh lebih penting daripada urusan kemanusiaan.

Dulu, saat bencana terjadi di Aceh, prajurit yang bertempur dapat dikatakan sebagian besar adalah serdadu berpangkat kelas tamtama dengan bintara. Namun mereka bisa menampilkan sikap ksatria, mengedepankan misi kemanusiaan, dan melupakan urusan pertempuran. Sementara 14 tahun kemudian, justru ada mantan jenderal yang menonjolkan sikap yang terasa jauh berbeda dibandingkan para prajurit berpangkat rendah itu.

Di sini sisi masygul saya muncul. Prajurit berpangkat rendah mampu menunjukkan sikap yang agung, sedangkan yang pernah berpangkat tinggi justru menampilkan mental rendah.

Begitu juga dengan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang notabene telah dilabeli sebagai musuh negara, separatis, dan sebagainya. Di tengah banyak label buruk ditimpakan kepada mereka, para kombatan itu masih mampu menunjukkan sisi baik sebagai manusia, tidak mengusik usaha pemerintah saat itu yang ingin menyelesaikan masalah kemanusiaan.

Ada bencana yang membutuhkan banyak tangan, dan mereka yang dipandang sebagai musuh negara itu juga mau turun tangan, dan bahkan kerap membaur dengan TNI untuk mengevakuasi korban dan sebagainya.

Itu yang bikin saya masygul melihat kekuatan oposisi, yang sejatinya juga merupakan kekuatan dibutuhkan sebagai pengimbang. Alih-alih mereka menunjukkan rasa turut terpanggil untuk membantu korban bencana, kok malah terkesan lebih rendah dibandingkan GAM yang pernah dicap musuh negara. 

Entahlah. Elite-elite politik memang bisa membingkai semua pekerjaan mereka dengan berbagai rasa bahasa, hingga yang buruk pun terlihat baik. Namun yang pasti, rakyat terutama di lokasi bencana, lebih membutuhkan banyak kebaikan, lebih banyak tangan.

Saya pribadi justru berharap, jika GAM dan TNI yang berseteru di Aceh dulu bisa bahu-membahu bekerja sama membantu korban bencana, kenapa tidak dalam musibah di Palu dan Donggala kedua kekuatan politik yang berseteru menunda saling hantam tapi bersama membantu mereka.

Presiden Jokowi sejauh ini hampir tidak pernah berbicara politik. Ia bahkan tak merespons kecaman atau cibiran terhadapnya. Ia datang ke lokasi, bahkan melakukan rapat di pelataran bandara untuk menjawab masalah yang ada, menemui rakyat korban bencana, tanpa banyak bicara.

Tidak ada komentar darinya untuk melawan balik lawan politik yang menyerangnya. Saya pikir akan luar biasa juga jika lawan politiknya pun bersepakat untuk mengutamakan dulu penanggulangan bencana, dan mengedepankan urusan kemanusiaan. 

Ya, jika memang memiliki itikad bahwa berpolitik adalah untuk membuka ruang lebih luas untuk rakyat; bukan sekadar memanfaatkan nama rakyat untuk kepentingan politik sesaat.

***

(@zoelfick)