Atatürk-Erdoğan: Di Peron Stasiun Sirkirji

Peron Stasiun Sirkirji (Sirkeci), Istanbul, Turki menjadi saksi bisu berakhirnya, untuk selama-lamanya, Kekhalifahan Ottoman (Utsmaniyah) Turki.  Ini adalah sebuah akhir tragis dari sebuah bab panjang dalam sejarah Turki. Sejak itu, Turki menjadi sebuah republik, Republik Turki yang didirikan oleh Mustaf Kemal Atatürk.

Gelar  Atatürk.—yang berarti  Bapak bangsa Turki, sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinannya dalam pembentukan Turki modern—diberikan oleh Parlemen, setelah kelahiran  Republik Turki, 23 Oktober 1923.

Sebelum kemerdekaan didahului oleh penandatanganan Perjanjian Lausanne, Swiss, 24 Juli 1923. Perjanjian yang menentukan batas-batas wilayah Republik Turki sebagai kelanjutan dari Kekhalifahan Ottoman, ditandantangani oleh wakil Turki di satu pihak; dan pihak lain adalah Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Yunani, Romania, dan Kerajaan Serbs, Kroasia, serta Slovania (Yugoslavia). Penandatanganan Perjanjian Lausanne, menandai berakhirnya PD I.

Kurang dari setahun sebelumnya, 1 November 1922, Majelis Nasional Agung Turki menghapus Kekhalifahan Ottoman. Padahal, baru empat tahun sebelumnya, Sultan Mehmed VI, naik tahta. Setelah Sultan Mehmed VI diturunkan dan kesultanannya dihapus, Majelis Agung Nasional Turki, pada tanggal 19 November 1922 mengangkat Abdul Mecit (Abdulmejid II) sebagai khalifah. Mulai 24 November 1922, Abdul Mecit mulai memerintah dari Istanbul (Eugene Rogan, 2015).

Akan tetapi, tidak seperti para pendahulunya ketika Kekhalifahan Ottoman masih jaya, Abdul Mecit hanya menduduki tahta selama 16 bulan. Oleh karena pada tanggal 3 Maret 1924, Majelis Nasional Agung Turki mengeluarkan undang-undang yang mengakhiri hidup kekhalifahan, memutuskan ikatan antara Turki (baru) dengan Kekhalifahan Utsmaniyah. Undang-undang tersebut juga mengakhiri Abdul Mecit  sebagai khalifah. Dan, Abdul Mecit serta seluruh keturunannya dilarang tinggal di wilayah Republik Turki (John Freely, 1996).

Penghapusan kekhalifahan menjadi topik penting media pada masa itu. Koran Le Temps (5 Maret 1924), misalnya, menganggap situasi baru ini sebagai revolusi dalam struktur politik, sosial, dan agama negara Turki. Koran ini juga menyatakan keputusan Majelis Nasional Agung sebagai hasil dari ideologi nasionalis dan sekular Mustafa Kemal Atatürk (Gazia Dogan, 2016).

Inilah bab terakhir yang tragis itu.

Pada malam harinya, Abdul Mecit dan seluruh anggota keluarganya yang sebelumnya tinggal di Dolmabache Sarayi, Istana Dolmabache, sebuah bangunan indah yang berdiri di tepi Selat Bosphorus, harus meninggalkan tempat itu. Mereka diantar ke Stasiun KA Sirkirji (Sirkeci). Di stasiun sudah menuggu KA Simplon Express.

Kereta itu akan membawa mereka ke tempat pembuangan. Ketika akhirnya KA Simplon Express bergerak meninggalkan Stasiun Sirkirji membawa Abdul Mecit dan keluarganya meninggalkan Istanbul, saat itulah lembaran terakhir Kekhalifahan Ottoman ditutup. Ditutup untuk selamanya.

Mereka tidak pernah kembali lagi ke Turki. Khalifah terakhir, Abdul Mecit meninggal di Paris, 23 Agustus 1944, dan dimakamkan di Madinah.

Turki Baru

Sejarah Turki modern dimulai dengan lahirnya Republik Turki, 1923. Sistem politik Turki modern didominasi oleh Kemalisme dan secara langsung atau tidak langsung diperintah oleh militer.

Dalam Modernization of Turkey under Kamal Ataturk dinyatakan berdirinya Republik Turki menandai awal orientasi ideologi baru yakni “Turki Sekular Modern.” Tetapi, modernisasi Turki tidak dapat dicapai selama monarki konstitusional tetap masih ada. Karena itu, pembaharuan pertama yagn dilakukan adalah penghapusan Sultan dan kemudian diikuti penghapusan kekhalifahan pada tahun 1924.

Menurut M Jameelah (1975), penghapusan kedua hal tersebut—sultan dan kekhalifahan—mengejutkan dunia Muslim karena keduanya adalah simbol persatuan di antara umat Muslim seluruh dunia. Namun,  Atatürk berpendapat perubahan radikal tersebut harus dilakukan untuk memberikan kedaulatan kepada bangsa Turki.  Dalam pandangan Atatürk , penghapusan kedua hal tersebut akan membuka era baru bagi struktur ketatausahaan (administrative) Turki. Pendek kata, menurut Atatürk, semua dilakukan untuk kemajuan bangsa Turki.

Kemalisme menjadi inti dari Republik Turki modern pada 1930-an. Menurut Gazia Dogan, istilah Kemalisme, sebagai ideologi, diciptakan oleh Ahmet Cevat, seorang ahli bahasa Turki, penerjemah, dan penulis, pada tahun 1930. Dalam artikelnya, about the Great Turkish Revolution, “tentang Revolusi Turki Hebat”, Ahmet Cevat menggambarkan Mustafa Kemal sebagai “Panduan Besar.” Pada Desember 1930, Ali Naci Karacan, seorang wartawan, menyatakan di koran Inkilap (Revolusi) bahwa “harus ada Kemalisme di Turki sebagai ideologi seperti komunisme di Uni Soviet dan fasisme di Italia.”

Dua komponen utama Kemalisme adalah nasionalisme dan sekularisme. Pemikiran politik Barat-lah yang menginspirasi para pendiri Republik Turki. Atatürk melihat bahwa masyarakat Ottoman pasca PD I, banyak mengalami kemunduran, baik secara politik, sosial, maupun kultural. Untuk dapat menegaskan diri di antara kekuatan Eropa lainnya, masyarakat membutuhkan perubahan radikal.

Misi Atatürk adalah menjadikan bangsa Turki setara dengan bangsa Eropa secara sosial, pendidikan, dan kultural serta menjadikan Turki bagian dari komunitas internasional bansa-bangsa modern. Dengan kata lain, Atatürk ingin “menjadikan Turki negara Eropa” (Trias Kuncahyono, 2018).

Karena sebagian besar rakyat Turki  belum terpapar ide-ide seperti itu, Atatürk, arsitek Turki modern, memaksakan cita-cita ini pada negara dan masyarakat. Kemalisme, dengan demikian, tetap ideologi dominan negara dan politik dan dilindungi oleh militer.

Apa yang terjadi di Turki pada waktu itu, menurut Erik  J Zürcher (2010) bukan hasil perkembangan alamiah yang tidak dapat dielakkan, tetapi merupakan hasil dari tindakan yang disengaja dari para pemimpin yang dimotivasi secara ideologis. Jadi lahirnya Turki baru, Turki modern dengan Kemalisme tidak hanya terjadi secara bertahap, tetapi juga pemenuhan suatu takdir, layaknya anak ayam yang harus sabar berada di dalam telur, sampai saatnya tiba kulit telur pecah dan keluar, menikmati dunia baru. Ini juga menggambarkan pencapaian fase sejarah yang lebih tinggi.

Proses panjang itu pernah dijelaskan oleh Atatürk pada tanggal 15 Oktober 1927. Di depan para wakil rakyat Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP), di Ankara, Atatürk menyampaikan pidato yang sangat terkenal Büyük Nutuk (Pidato Akbar Terbuka), selama lebih dari 36 jam disampaikan selama enam hari berturut-turut. Ia menjelaskan tentang proses lahirnya Republik Turki, negara Islam pertama dalam sejarah yang menjadi negara-bangsa modern dan demokrasi.

Menurut Aysel Morin & Ronald Lee (2010) Nutuk menandai titik balik nasionalisme Turki dengan memperkenalkan serangkaian mitos dan konsep baru yang kuat ke dalam wacana publik, seperti republik, demokrasi, kedaulatan bangsa, dan sekularisme. Atatürk menyebut konsep tersebut sebagai “harta yang sangat berharga” milik bangsa Turki, “fondasi” negara baru mereka, dan prasyarat “eksistensi” mereka di masa depan. Dan, pidato itu dipandang sebagai salah satu sumber utama sejarah Turki modern, terutama oleh kaum Kemalis ortodoks.

Turki Erdogan

Zaman terus bergerak, perubahan-perubahan pun terus terjadi. Turki pun tak terkecuali. Pada tanggal 28 Juni 1996, untuk pertama kalinya sejak pembentukan Republik Turki pada tahun 1923, perdana menteri Turki adalah seorang pemimpin yang mengakui identitas personal dan filosofi politiknya adalah didasarkan pada Islam (M Hakan Yavuz, 2003).

Dengan memenangi 21,3 persen dari seluruh total suara (menguasai 158 kursi di Parlemen yang beranggotakan 550 orang), Partai Kesejahteraan (Refah Partisi/RP), pimpinan Necmettin Erbakan dapat membentuk pemerintahan koalisi bersama dengan Partai Jalan Benar (Dogru Yol Partisi/DYP) pimpinan Tansu Çiller.

Koalisi antara perdana menteri pro-Islamik Necmettin Erbakan dan  Tansu Çiller sekularis ini, menurut M Hakan Yavuz, mencerminkan ketegangan dualistik yang melekat dalam identitas  Turki kontemporer dan janji untuk datangnya era baru dalam interaksi masyarakat-bangsa Turki.

Namun, “perubahan” itu tak berlangsung lama, karena militer yang sejak berdirinya Republik Turki bertugas mengawal Kemalisme, melakukan “kudeta lunak” pada tanggal 28 Februari 1997. Sejarah seperti berulang. Pada tahun 2002, apa yang pernah terjadi pada tahun 1996 terjadi lagi.

Dari 18 partai politik yang ikut pemilu Parlemen, hanya dua partai yang memenuhi ambang batas (10 persen) untuk bisa duduk di Parlemen: Partai Pembangunan dan Keadilan (Adalet ve Kalkinma Partisi/AKP) yang meraih 34,26 persen (363 kursi) dan CHP yang memperoleh 19,40 persen (178 kursi). Inilah awal AKP memegang kekuasaan hingga kini.

Kemenangan AKP pimpinan Recep Tayyip Erdoğan ini merupakan tantangan besar bagi Kemalis. Ada interpretasi kemenangan AKP ini antara lain sebagai sikap kelelahan rakyat terhadap kudeta militer yang setiap kali terjadi. Selain itu juga karena adanya proses konsolidasi demokrasi, yang menciptakan ruang publik untuk pemilu yang bebas dan adil. Akibatnya memang menghasilkan dua kekuatan besar yang saling berhadap-hadapan:  nasionalis sekuler dan Islamis, menerima perlunya pemilihan dan supremasi hukum sebagai jalan ke depan menuju demokratisasi (Md Muddassir Quamar, 2020).

Setelah berkuasa, Erdoğan dengan AKP mampu mengatasi militer dan memperoleh dukungan dari spektrum politik yang luas. Namun, Muddassir Quammar mencatat, perilaku otoriter Erdogan — yang telah memerintah negara itu sejak tahun 2003, pertama sebagai perdana menteri (hingga 2014) dan kemudian sebagai presiden (2014 sampai saat ini)—menimbulkan keprihatinan serius akan masa depan Turki dan demokrasi.

Ada beberapa perkembangan dalam 18 tahun pemerintahan Erdogan—yang dideskripsikan oleh beberapa orang sebagai “Sultan neo-Ottoman”—yang menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan di antara bagian masyarakat. Insiden, seperti persidangan Ergenekon (2008-13), protes Gezi Park (2013) dan kudeta gagal Juli 2016, menggarisbawahi keresahan di sebagian masyarakat, kaum cerdik pandai, dan  militer.

Sementara dalam catatan Ceren Şengül, (2020) Erdoğan kelihatan jelas niatnya untuk menciptakan “Turki baru.”  Pertanyaannya adalah “Turki baru” seperti apa yang akan diciptakan Erdoğan menjelang ulang tahun ke-100 Republik Turki pada tahun 2023 mendatang.

Kaum Kemalis juga melihat bahwa warisan Mustafa Kemal Atatürk—sekularisme—dalam bahaya. Meski hingga saat ini, secara konstitusional Turki masih negara sekular, tetapi kaum Kemalis mengatakan Turki akan berubah menjadi “Iran yang lain.”

Kalau dahulu, Turki baru, yang diarsiteki Mustafa Kemal Atatürk, lahir karena Turki lama (Ottoman) dianggap tidak hanya sudah tua (didirikan akhir abad ke-13 dan bertahan hingga abad ke-20), tetapi juga lapuk (Erik J Zürcher, 2010), apakah sekarang Turki baru dengan Kemalismenya juga sudah dianggap tua dan lapuk. Dan, karena itu, Erdogan dengan partainya akan membangun—sudah dimulai—Turki yang lebih baru lagi sesuai dengan visi dan  misinya serta ideologinya yang dipeganya selama ini?

Rasanya kisah seperti yang terjadi di peron Stasiun Sirkirji, bisa terjadi lagi.

***