Pemerintah terus memperluas cakupan vaksinasi Covid-19. Tujuannya agar seluruh WNI, bahkan di wilayah pelosok sekalipun, mendapatkan haknya untuk divaksin corona.
Sudahkah Anda disuntik vaksin? Sejak awal tahun 2021, vaksinasi adalah program yang dilakukan dengan sangat serius.
Pertama, suntikan digratiskan sehingga tidak memberatkan rakyat. Kedua, vaksin sudah halal MUI dan lolos uji BPOM. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolak vaksinasi. Apalagi saat ini untuk masuk ke Mall dan beberapa tempat umum lain harus menunjukkan bukti telah divaksin.
Pemerintah akan memperluas cakupan vaksinasi agar menjangkau ke seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa cakupan vaksinasi menjangkau 35% dari total populasi sasaran di Indonesia. Dalam artian, sepertiga penduduk sudah mendapatkan vaksinasi. Namun masih terus dipercepat vaksinasi nasional karena targetnya pada maret 2022 100% penduduk sudah divaksin.
Menteri Budi melanjutkan, dalam seminggu sudah ada 10 juta suntikan vaksin, sehingga melebihi target, karena target awalnya adalah 1 juta vaksinasi per hari. Untuk meningkatkan angka ini maka dilakukan vaksinasi massal dan vaksinasi door to door, sehingga makin banyak yang mendapatkan injeksi dan bebas corona.
Kemenkes mentargetkan di 1 daerah minimal 20% laju vaksinasi, dan baru 2 provinsi yang belum mencapainya, yakni Lampung dan Sumatera Barat. Untuk mempercepat laju vaksinasi maka distribusi vaksin makin dipercepat dan ditata dengan seksama, sehingga tiap provinsi di Indonesia mendapatkan jatah vaksin dan warganya tidak menunggu terlalu lama saat akan diinjeksi.
Memang ada jarak antara vaksinasi pertama dan kedua, biasanya 2 minggu. Ketika jarak vaksinasi kedua lebih dari 2 minggu maka masyarakat gelisah, apakah mereka masih mendapakan jatah vaksin?
Namun mereka tidak usah khawatir karena pendistribusian vaksin terus dilakukan agar merata ke seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat langsung mendapatkan haknya untuk divaksin corona.
Distribusi vaksin memang sangat penting untuk memperluas cakupan vaksinasi, agar tidak hanya menumpuk di DKI Jakarta. Untuk memperlancar distribusi maka dibantu juga oleh pihak TNI, karena tugas mereka selain mengamankan negara juga mengayomi masyarakat, termasuk membantu warga dalam hal vaksinasi. Distribusi akan berjalan dengan lancar dan masyarakat di Wamena atau Gorontalo, yang jauh dari Jakarta, juga bisa divaksin.
Container-container besar berisi vaksin dikirim ke seluruh provinsi di Indonesia, agar semua warga diinjeksi vaksin corona, dari Sabang sampai Merauke. Selain memperluas cakupan vaksinasi, ini adalah sebuah cara untuk mengimplementasikan pancasila yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat harus mendapatkan haknya untuk sehat dan bebas corona.
Presiden Jokowi meminta agar tiap ibukota provinsi memiliki 70% warga yang telah divaksin. Namun dari 34 ibu kota provinsi, baru 7 kota yang mencapai angka tersebut. Ini adalah PR bagi Kementrian Kesehatan agar mempercepat vaksinasi di daerah-daerah tersebut, sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang telah disuntik vaksin corona dan mendapatkan kekebalan tubuh yang bagus.
Pemerataan memang harus dilakukan agar seluruh rakyat sudah divaksin sampai 2 kali. Apalagi menurut data dari tim satgas penanganan covid, terjadi kenaikan kasus corona di luar Jawa. Jangan sampai vaksinasi hanya berpusat di Jawa dan di daerah lain agak terabaikan.
Pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional agar merata ke seluruh daerah di Indonesia. Cakupan vaksinasi makin diperluas, agar seluruh WNI sudah diinjeksi dan mendapatkan imunitas tubuh yang baik. Distribusi vaksin harus ditata dengan baik agar sesuai dengan prinsip keadilan. (Alfisyah Dianasari)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews