Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional maka pemerintah menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara optimal. Upaya tersebut merupakan salah satu strategi jitu untuk mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selama pandemi, hampir semua sektor kena imbasnya, tak terkecuali UMKM. Mereka hampir megap-megap saat harus survive, karena daya beli masyarakat menurun drastis. UMKM harus memutar otak bagaimana cara meningkatkan penjualan sementara dunia sedang dilanda pandemi, dan perekonomian agak melambat.
Pemerintah berusaha keras untuk menolong pengusaha UMKM, karena mereka sangat berjasa untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Pasalnya, 90% pebisnis di Indonesia adalah UMKM, sehingga jangan sampai mereka bangkrut dan berpengaruh pada kondisi finansial negara.
Untuk mendukung pengusaha UMKM maka ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dan sudah berlangsung sejak tahun 2020. Di antaranya restrukturisasi kredit, dan subsidi dari pemerintah amat berguna karena kondisi UMKM yang sedang keliyengan. Pertolongan ini demi percepatan program ekonomi nasional.
Asosiasi UMKM meminta kepada Presiden Jokowi agar akses ke restrukturisasi kredit bisa diperpanjang, alasannya karena kondisi ekonomi belum normal. Dalam artian, kondisi finansial belum 100% pulih, walau tidak ada resesi. Akan tetapi daya beli masyarakat masih agak rendah dan belum naik kembali seperti masa sebelum pandemi berlangsung.
OJK sebenarnya sudah memperpanjang restrukturisasi kredit hingga 2023, dan Presiden Jokowi masih mencari solusi untuk memenuhi permintaan UMKM tersebut. Dalam artian, semua lapisan memang terdampak efek pandemi, terutama UMKM. Namun perlu dicari jalan keluarnya, agar ada subsidi tanpa mengganggu kesehatan finansial negara.
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyatakan bahwa akses pembiayaan UMKM ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Misalnya mereka (UMKM) yang punya kredit dan mendapatkan restrukturisasi, lantas akan top up kredit, lalu kesulitan. Ini yang akan dipecahkan, dalam artian UMKM bisa mendapat pinjaman modal tambahan dengan lebih mudah.
Pemerintah memang fokus menolong UMKM karena merekalah tulang punggung perekonomian negara. Jika UMKM jaya maka negara juga jaya. Jangan sampai UMKM adi hancur dan banyak yang terpaksa gulung tikar di masa pandemi, lalu menambah angka pengangguran di Indonesia. Hal ini akan sangat memusingkan karena berdampak pada aspek psikologis dan sosiologis masyarakat.
UMKM wajib dibantu demi percepatan program ekonomi nasional. Memang UMKM sepintas berada di kasta paling bawah dari lapisan pengusaha, tetapi tidak bisa diremehkan begitu saja. Justru jumlah mereka yang banyak menjadi kekuatan tersendiri, sehingga jika UMKM kuat maka perekonomian negara juga ikut kuat.
UMKM terbukti tahan banting dalam menghadapi masa-masa sulit. Berkaca dari krisis ekonomi 1998 lalu, malah pengusaha kecil dan menengah seperti mereka yang mampu bertahan di masa sulit. Sedangkan di masa pandemi mereka juga perlu untuk survive lagi, demi asap dapur yang mengepul, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian negara.
Ketika pengusaha UMKM dibantu oleh pemerintah maka mereka bisa bertahan dan tidak menutup usahanya begitu saja. Saat ada restrukturisasi kredit maka mereka diuntungkan karena jumlah cicilan berkurang, meski masa pembayarannya diperpanjang. Mereka bisa fokus memperbesar usaha dan tidak terbebani oleh besarnya kredit dari Bank.
UMKM wajib dibantu oleh pemerintah demi percepatan program ekonomi nasional, karena jika UMKM berjaya maka finansial negara juga jaya. Perekonomian di Indonesia ditopang oleh para pengusaha UMKM karena 90% dari pebisnis adalah level kecil dan menengah. Pengusaha UMKM senang karena selalu dibantu oleh pemerintah, terutama di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews