Akan Fokus Bangun SDM, Pemerintah Wajib Andalkan Guru

Sabtu, 4 Mei 2019 | 12:40 WIB
0
70
Akan Fokus Bangun SDM, Pemerintah Wajib Andalkan Guru
Gambar: proxsisgroup.com

Mulai tahun ini pemerintah berencana mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke sumber daya manusia (SDM). Pengalihan tersebut dilakukan bukan karena keberadaan infrastruktur sudah terpenuhi, namun supaya pembangunan berimbang. Patut diakui, selama empat tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, infrastruktur di Indonesia cukup maksimal terbangun dan merata, meski ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi.

Pembangunan SDM dimaksudkan tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek dan menengah, akan tetapi lebih kepada jangka panjang. Orientasinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas, mengimbangi pertumbuhan populasi, serta menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Manusia Indonesia diharapkan mampu hidup dan beradaptasi sesuai kondisi dunia yang terus mengalami perubahan.

Ke depan, ada sekian banyak misi Indonesia, antara lain pada 2025 dan 2030 ditargetkan bisa menempati posisi urutan teratas kekuatan ekonomi global, masing-masing 10 besar dan selanjutnya 5 besar dunia. Tentu selain sektor ekonomi, sektor-sektor unggul lainnya ikut terangkat pada waktu yang bersamaan.

Dalam rangka menyongsong usia 100 tahun merdeka, pada 2045 Indonesia juga punya beberapa visi besar yang diperuntukkan bagi generasi muda saat ini di masa depan, yang mencakup 5 aspek yakni demokrasi, politik, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan. Visi yang disebut untuk para "Generasi Emas" ini belakangan dirancang oleh para pemuda-pemudi dari 34 provinsi dan organisasi diaspora pada 2018 yang lalu.

"Ini benar-benar untuk masa depan mereka, karena Indonesia 100 tahun nanti, milenial ini akan ada di puncak usia produktif mereka. Mereka akan berumur 40-51 tahun, jadi memang ini dokumen untuk mereka," kata Dino Patti Djalal, Ketua Indonesian Diaspora Newtwork Global (IDN Global) yang turut membimbing para pemuda-pemudi tadi (Jakarta, 11/2/2019).

Produktivitas generasi muda di sini berarti yang terarah, dan supaya bisa terarah maka wajib terdidik dan terampil. Kira-kira demikian gambaran singkat angan-angan yang ingin dicapai Indonesia beberapa tahun ke depan.

Untuk membangun SDM andal dan memiliki daya saing tinggi, pemerintah Indonesia telah mencanangkan banyak hal terkait perhatiannya pada dunia pendidikan.

"Ada lima hal, pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah dan proses belajar-mengajar peserta didik, pendidikan vokasi untuk menghadapai revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta," kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI (10/10/2018).

Langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan sudah sangat tepat. Manusia mandiri, kompeten dan produktif memang harus dibentuk lewat pendidikan, baik jalur formal, informal dan non formal.

Pemerintah ternyata semakin sadar bahwa untuk mencetak generasi muda yang akan berprofesi di bidang jasa, manufaktur, industri dan sebagainya mau tidak mau harus berurusan dengan yang namanya sekolah dan lembaga pelatihan. Maka sangat tepat pula ketika salah satu sasaran pos anggaran pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru.

Di tangan guru (di sekolah) lahir seorang pemimpin hebat, pengusaha kawakan, manajer mumpuni, politisi yang merakyat, dan pemerhati sosial dermawan. Dan selanjutnya lewat tangan guru pula para koruptor dan kaum apatis terbentuk. Dua produk pendidikan berbeda ini sangat bergantung pada sistem pengajaran dan pola asuh yang digunakan para guru di sekolah. Artinya betapa rumitnya menjadi seorang guru, tidak boleh asal-asalan dan terpaksa. Di tangan mereka masa depan bangsa ditentukan. 

Karena para guru merupakan tulang punggung dalam mempersiapkan generasi muda berkualitas, maka mereka pun wajib membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan optimal, tak lupa kompetensi sosialnya yang terus diasah. Mereka terpaksa dituntut mengaktualisasi kemampuannya sesuai perkembangan dan kebutuhan zaman.

Bicara mengenai kompetensi, masing-masing guru tentu tidak sama, semuanya tergantung pada latar belakang pendidikan, minat dan kemauan. Meski demikian, kiranya ada hal-hal tertentu yang dijadikan sebagai ukuran standar supaya seorang guru layak dianggap profesional. Perihal profesionalisme adalah urusan para guru dan pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, dan diharapkan kedua belah pihak saling bekerjasama dan mengerti apa sebenarnya yang dibutuhkan negeri ini untuk ditunaikan.

Guru, Butuh Tanda Jasa atau Tanda Tangan?

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan ini sebenarnya tidak boleh lagi digaungkan, dan kalaupun tetap dilakukan maka harus ditempatkan pada pemahaman yang tepat, karena buktinya tanda jasa para guru nyata adanya. 

Siapa bilang guru tidak bertanda jasanya? Ungkapan tadi sesungguhnya terarah pada motivasi guru yang ingin terus mengabdi mencerdaskan bangsanya tanpa kenal lelah, tidak hitung-hitungan jeri payah, dan tulus melayani tanpa berharap pujian. Sekali lagi ungkapan tadi lebih menggambarkan sisi mulia profesi guru, tidak dalam arti mengesampingkan penghargaan layak terhadapnya.

Setiap guru wajib dihargai, tidak terkecuali penghargaan berupa materi atau sejenisnya. Seseorang yang telah dinyatakan sebagai guru dan selanjutnya berkarya harus dijamin kesejahteraannya. 

Karena pelayanan dan pengabdian guru sangat tidak mungkin maksimal bila kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Pihak mana yang paling memikirkan ini, ya pemberi kesempatan kerja atau mengajar. Ingat, tugas sebagai guru itu melekat penuh 24 jam. Tugas guru tidak berhenti usai jam mengajar di sekolah, akan tetapi lebih banyak dibawa pulang sampai ke rumah.

Selanjutnya, pemerintah sebagai penerima manfaat produk atau lulusan juga mesti ikut memikirkan nasib para guru, karena tidak sedikit sekolah terutama sekolah swasta yang jauh dari sanggup memenuhi gaji layak para guru.  

Betul bahwa pemerintah sudah memberikan beragam insentif, namanya macam-macam padahal nominalnya juga belum seberapa, namun terkadang insentif tersebut tidak rata menyasar seluruh guru, apalagi mereka yang berkarya di pelosok-pelosok dan berstatus sebagai guru honorer. Akhirnya apa yang terjadi, status "honorer" (kehormatan) cuma sebatas label, nyatanya tidak mendapat penghormataan itu.

Dengan kondisi serba terbatas yang dialami para guru (honorer), kiranya negeri ini sulit memimpikan pengabdian di dunia pendidikanmenjadi semakin baik dan misi meningkatkan kualitas SDM tentu akan jauh dari harapan. Para guru yang merasa tidak dianggap kemudian hilang semangat dan cenderung bekerja seadanya. Mereka akan melaksanakan tugasnya setara dengan penghargaan yang diperoleh.

Mampukah Pemerintah Menjamin Kesejahteraan Para Guru Seluruhnya?

Harusnya bisa, buktinya ada banyak negara yang mampu melakukan itu. Misalnya Luksemburg, Jerman, Swiss, Denmark, Australia, Spanyol, Meksiko dan Norwegia. Di antara kedelapan negara tersebut bahkan ada yang menggaji guru dengan jumlah fantastis, hingga miliaran (rupiah) per tahun. Dan faktanya tak satu pun di antaranya yang jatuh miskin hanya karena menempatkan para gurunya pada posisi termulia.

Semoga saja dengan peralihan fokus pembangunan, anggaran yang sebelumnya digelontorkan besar-besaran di infrastruktur betul dialihkan juga ke pengembangan SDM, khususnya bidang pendidikan, dan lebih khusus lagi ke peningkatan kesejahteraan para guru. Seandainya anggaran dirasa kurang, tidak mungkin rakyat yang begitu mencintai bangsanya ini menutup mata untuk menambah kontribusinya. Asal sumbangan pajak (yang dialokasikan) benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi. 

Sekali lagi, masa depan bangsa ini berada di bawah kendali para guru. Guru harus sejahtera demi Indonesia maju.

***