Dalam waktu hanya lebih dari satu bulan sejak dilantik, Erick Thohir sudah memahami permasalahan yang dihadapi BUMN.
Sejak dilantik (23/10/2019) yang lalu, Menteri BUMN, Erick Thohir memperlihatkan progresifitas kerjanya, dalam membenahi BUMN dibawah naungan kementeriannya. Mulai dari merombak direksi dan komisaris BUMN, sampai mendeteksi BUMN mana saja yang menyumbang profit pada negara.
Selama ini publik mungkin tidak terlalu mengetahui profit 210 triliun yang disumbangkan BUMN pada negara sumbernya dari mana saja. Ternyata, dari 142 perusahaan BUMN yang ada hanya 15 BUMN yang menyumbang profit sebesar 210 triliun pada negara, 127 BUMN yang lainnya hanya jadi "benalu".
Demi untuk meningkatkan kinerja sejumlah BUMN, selama empat tahun terakhir pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp105,5 triliun untuk BUMN. Bantuan modal ini dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Artinya profit yang dihasilkan BUMN sebesar 210 triliun itu belumlah berarti apa-apa, karena bantuan pemerintah pun nilainya hampir sama besar dengan profit yang dihasilkan, atau separuh dari nilai profit. Yang lebih tidak realistis lagi, profit tersebut dihasilkan hanya dari 15 BUMN.
Selama ini publik tidaklah terlalu tahu permasalahan yang dihadapi BUMN, sejak Erick Thohir jadi Menteri BUMN, secara transparan akhirnya publik ikut tahu persoalan yang berkecamuk di internal berbagai BUMN yang bermasalah selama ini.
Seharusnya, kalau saja 127 BUMN lainnya ikut menyumbang profit, atau, minimal tidak merugi, mungkin profit BUMN bisa lebih ditingkatkan lagi. Tapi pada kenyataannya, jangankan memberikan keuntungan, yang ada malah menjadi beban pemerintah.
Dari PMN senilai Rp. 105,5 triliun yang digelontorkan, Untuk PLN besaran modal yang telah diberikan sebesar Rp35,1 triliun atau sebesar 33 persen dari total PMN. Sementara untuk PT Hutama Karya (HK) total PMN mencapai Rp16,1 triliun.
Dalam waktu hanya lebih dari satu bulan sejak dilantik, Erick Thohir sudah memahami permasalahan yang dihadapi BUMN. Progresifitas Kementerian BUMN dalam membenahi BUMN sangat dibutuhkan, namun tentunya harus didukung oleh direksi dijajaran BUMN yang memiliki loyalitas yang tinggi pada negara.
Bos BUMN Tukang Nyinyir
Yang bikin Erick Thohir jengkel lagi, ada bos BUMN tukang Nyinyir. Erick menganggap pejabat BUMN seperti itu sebagai seorang yang tidak memiliki loyalitas pada negara. Kecewa pada pemerintah tapi nyinyirnya keluar, nyinyir di media, sehingga persoalan di internal dibuka di media.
Dilansir Detik.com, Erick menyebut, ada dua hal yang harus dimiliki oleh direksi BUMN, pertama, akhlak yang baik. akhlak yang baik mesti dimiliki oleh bos BUMN. Sebab, jabatan direksi merupakan amanah. Kedua, memiliki loyalitas pada pemerintah, juga pada President.
"Satu akhlak, karena ini kan amanah, mereka kan putra-putri terbaik ketika dikasih kesempatan untuk memimpin ya mesti akhlaknya dulu yang baik," katanya di Pacific Place Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2019).
"Yang kedua penting sekali bahwa mereka itu punya loyalitas yang jelas kepada pemerintah, kepada presiden. Kalau mereka sendiri mengkritisi, tapi kerja di BUMN bukan berarti saya anti kritisi tapi harus dikritisi tapi langsung. Jangan lewat media. Kalau dia kerja di BUMN mengkritisi BUMN tapi lewat media itukan nggak etis. Orang cari makan di BUMN," paparnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews