Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 telah berdampak pada krisis multidimensi. Sektor perekonomian menjadi sektor yang terpukul akibat pagebluk ini. Beruntung pemerintah dengan sigap mengeluarkan kebijakan ekonomi yang cepat dan terukur dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan itu membawa tren pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejak kuartal II-IV 2020.
Terbaru, pemerintah mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan besaran Rp699,43 triliun. Dana PEN 2021 ini meningkat dari alokasi sebelumnya sejumlah Rp695,2 triliun atau meningkat 20,63 persen dari realisasi anggaran PEN 2020. Kenaikan anggaran PEN diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional terutama mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2021.
Secara spesifik, pemerintah mengalokasi anggaran PEN 2021 untuk lima bidang. Bidang itu adalah kesehatan Rp176,3 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, program prioritas Rp125,1 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dan insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun.
Presiden Joko Widodo menjelaskan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan meneruskan program bantuan sosial tahun 2020 ke 2021. Menurut Presiden, program bansos membantu masyarakat lapisan bawah dalam pemenuhan kebutuhan dan daya beli masyarakat.
Agar lebih efektif, program bansos dilengkapi dengan pembukaan lapangan kerja berkelanjutan. Perluasan kesempatan kerja berkelanjutan tersebut dapat dilakukan pelaku usaha, diantaranya UMKMN. Untuk itu, pemerintah memberi bantuan kepada pelaku UMKM di penjuru negeri.
Tujuan dari pemberian bantuan yaitu agar UMKM dapat berproduksi kembali secara maksimal dan memberikan prioritas belanja pemerintah untuk produk-produk dalam negeri serta membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi baru dan kebangkitan usaha-usaha skala besar.
Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), realisasi program PEN hingga akhir 2020 mencapai Rp579,8 triliun. Angka ini setara dengan 83,4 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menuturkan, secara umum PEN optimal dalam mendorong perekonomian. Hal itu bukan omong kosong. Sebab berdasarkan beberapa survei, yaitu Indonesia High Frequency, World Bank, dan lainnya menyebutkan program perlindungan sosial yang terdapat di anggaran PEN mampu membantu daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi.
Dana PEN juga berhasil membuat cakupan perlindungan sosial dan targeting menjadi lebih baik. Sementara untuk sektor UMKM, intervensi mampu membuat mayoritas UMKM bertahan.
Kunta mengatakan, dana PEN terserap 100 persen di klaster UMKM dan pembiayaan korporasi. Sektor UMKM menyerap anggaran Rp112,44 triliun atau 96,7 persen dari pagu.
Sementara sektor pembiayaan korporasi, dana PEN dipergunakan untuk mengatasi problem manajemen arus kas, restrukturisasi, konsolidasi utang, serta menyediakan modal kerja bagi perusahaan nasional. Sementara itu Program Pembiayaan Investasi kepada Koperasi terealisasi Rp1,29 Triliun, dan Program Banpres Pelaku Usaha Mikro mencapai Rp28,80 Triliun.
Seluruh kebijakan ekonomi pemerintah tersebut berhasil membawa perekonomian Indonesia dari masa sulit. Bank Indonesia mencatat, perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 4,1 persen hingga 5,1 persen. Inflasi juga terjaga di bawah 2 persen. Data lainnya, perbankan Indonesia sangat kuat, likuiditas melimpah, dan tren suku bungan yang terus mengalami penurunan.
Perkembangan ini tentu sangat membanggakan. Saya optimistis jika pemulihan ekonomi nasional yang terpengaruh pandemi Covid-19 segera terwujud. Dengan demikian, Indonesia dapat bangkit kembali dengan perekonomian yang lebih sehat.(Achmad Faisal)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews