Peran pemerintah melalui sikap kedua Dirjen tersebut harus menginspirasi cara kerja seluruh tingkatan pemerintahan dari tingkat atas hingga desa.
Melalui “Sejahtera Initiatives”, sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat yang bergerak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pemberdayaan, Pemprov Jatim telah mencoba menyerap dan memberdayakan ekonomi masyarakat.
Untuk memberdayakan perekonomian pesantren, Sejahtera Initiatives telah mempertemukan sejumlah pesantren dengan para eksportir. Pertemuan itu diadakan di Varna Culture Hotel, Senin (29/4/2019).
Hadir dalam pertemuan bertajuk Forum Group Discussion (FGD) itu dihadiri oleh Dirjen Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Samsul Widodo dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial, Andi ZA Zulung.
Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan, dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejahtera Initiatives perlu turun bergerak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pemberdayaan.
“Sehingga dianggap perlu untuk turut serta menyusun dan membuat program pemberdayaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan bekerjasama baik dengan pemerintah maupun stake holder swasta,” ujar Ketua Sejahtera Initiatives Eko Ernada.
Dalam paparannya, Andi Dulung mengatakan salah satu problem utama Jatim yang harus dituntaskan adalah tingginya jumlah masyarakat miskin. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan sosial yang tinggi juga.
Di lain pihak, lanjut Andi Dulung, Jatim memiliki pesantren yang sangat banyak, lebih dari 6 ribu pesantren. Jumlah pesantren yang besar sangat potensial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
Hal senada disampaikan oleh Syamsul Widodo apabila pesantren ini bisa berkembang dengan dipertemukan dengan pelaku bisnis, akan memunculkan pemberdayaan ekonomi pesantren. Oleh karena itu, pemerintah dan LSM seharusnya mengambil peran sebagai perantara antara pesantren dan pelaku bisnis.
Siti Saidah, seorang praktisi industri pengolahan kelapa dari pondok pesantren Wirausaha Al-Ihya Pandeglang menjelaskan, pesantren sangat mampu menjadi basis pendongkrak ekonomi masyarakat.
Saat ini, ujar Saidah, dia sudah mengembangkan pabrik pengolahan santan kelapa dan tepung kelapa. Bahkan 80 persen produk pesantren ini di ekspor ke sejumlah negara.
Selain eksportir produk kelapa, Sejahtera Initiatives juga menghadirkan eksportir kopi, Java Bright. Chief Operating Officer (COO) Java Bright, Surya Prasetya, sangat berharap adanya kerjasama dengan pesantren dalam mengembangkan usahanya.
Saat ini, lanjut Surya, Java Bright akan mengekspor kopi ijen ke sejumlah negara di Eropa. Sayangnya, proses perdagangan ini kurang memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Untuk itu, Java Bright mendirikan pabrik di pusat produksi kopi di Ijen, Bondowoso.
“Sehingga diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyaraat di sekitarnya, termasuk pesantren,” kata Surya. Kemajuan teknologi juga menjadi penting dan menginspirasi dalam FGD, baik untuk pelaku kebijakan maupun bisnis.
Dirjen PDTT yang menyambut percepatan dampak teknologi bisa menjadi contoh, sehingga pemerintah mampu mengentaskan kemiskinan dengan cepat dengan dorongan teknologi yang semakin canggih, serta mengakomodasi dan memfasilitasi segenap stake holder/start up yang sama-sama bekerja untuk rakyat.
Demikian dengan Dirjen PFM, yang membuka jalan sebuah sistim digital database dalam memetakan level kemiskinan dan mengawal langsung pemberdayaan masyarakat, termasuk pendistribusian bantuan kepada penerima manfaat dengan cara digital (non tunai).
Dalam pertemuan ini telah diinisiasi pendirian pabrik tepung kelapa di salah satu pesantren di Bangkalan. Sedangkan di Bondowoso akan didirikan pabrik pengolahan kopi kualitas ekspor. Kedua program ini melibatkan pesantren untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
Dirjen PFM Andi Zulung mengungkap salah satu masalah utama di Jatim yang harus segera dituntaskan. Yakni, tingginya jumlah masarakat miskin. “Kondisi ini mengakibatkan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi,” katanya di Surabaya, Senin (29/4/2019).
Dengan keberadaan pesantren yang mencapai 6 ribuan, “Jumlah pesantren yang besar sangat potensial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Selain memiliki banyak pesantren, Jatim juga dinilai memiliki potensi dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Andi Zulung ikut mendukung adanya sistim digital database dalam memetakan level kemiskinan.
Hal ini bertujuan mengawal langsung pemberdayaan masyarakat. “Termasuk pendistribusian bantuan kepada penerima manfaat dengan cara digital (non tunai),” ungkap Andi Zulung.
Founder “Sejahtera Initiatives” Harun Al Rasyid mengapresiasi hasil pertemuan ini. ”Kami salut pada Dirjen PFM, Andi Dulung, dan Dirjen PDTT, Samsul Widodo. Terutama, dalam memanfaatkan revolusi 4.0 sebagai sarana untuk memerangi kemiskinan di Indonesia,” kata Harun kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (30/4/2019).
Hal itu dipercaya akan berdampak jangka panjang terhadap perekonomian Indonesia berbasis digital, 5-10 tahun ke depan. “Oleh karenanya, sangat masuk akal jika Indonesia masuk lima besar negara dengan laju pertumbuhan ekonomi di dunia,” katanya.
Peran pemerintah melalui sikap kedua Dirjen tersebut harus menginspirasi cara kerja seluruh tingkatan pemerintahan dari tingkat atas hingga desa. Ditambahkan dan dikembangkan dengan pelibatan peserta yang tidak hanya pesantren dan pelaku bisnis dari pesantren.
“Tapi ada juga start up seperti Lumpang,” tutur Harun kepada Pepnews.com.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews