Jangan Politisasi Rupiah, Kalau Menang Anda Pun Takkan Bahagia!

Rabu, 12 September 2018 | 05:10 WIB
0
33
Jangan Politisasi Rupiah, Kalau Menang Anda Pun Takkan Bahagia!

Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) begitu perkasa, tak ada satu negara pun menolak pernyataan itu. Itulah Dolar AS, mata uang negara adidaya Amerika Serikat (AS). Keperkasaannya bukan datang begitu saja.

Bila kita menengok sejarahnya ke belakang, tepatnya pasca Perang Dunia II, AS merupakan salah satu negara pemenang perang, sehingga AS tidak seperti negara-negara lain yang porak-poranda akibat perang. Karena itu, Amerika Serikat diharapkan bantuannya untuk negara-negara lain yang hancur sedemikian rupa.

Bantuan Amerika itu, bentuknya dengan memberikan utang atau pinjaman dalam mata uang dolar. Sebagai jaminan, negara-negara yang mau utang harus menyerahkan emas kepada AS. Dengan begitu, tentu saja Amerika hampir menguasai emas di seluruh dunia. Secara praktis, jadilah dolar yang disokong emas itu dipercaya sebagai mata uang dunia.

Soal jaminan emas ini, tak terlepas dari kesepakatan negara-negara menang perang yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesepakatan itu dibuat pada tahun 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat. Ketika itu, AS, Inggris, dan beberapa negara lainnya, menandatangani kesepakatan atau perjanjian untuk membangun sebuah sistem nilai tukar mata uang dunia, dan Dolar AS disepakati karena lebih stabil dari mata uang lainnya.

Namun, sejak tahun 1971, Amerika Serikat tidak lagi menggunakan emas sebagai standar mata uangnya. Akibatnya, nilai mata uang negara-negara lain, yang terlanjur menggunakan Dolar AS sebagai acuannya, ikut mengalami fluktuasi harga bila ada kebijakan atau sesuatu dengan Amerika Serikat.

Jangan Politisasi Rupiah untuk Kepentingan Sesaat

Alangkah tidak eloknya ketika nilai Dolar AS merangkak naik terhadap Rupiah, ada segelintir politisi dari kubu Koalisi Prabowo-Sandiaga, yang memanfaatkanya untuk menyerang Presiden Inkumben Joko Widodo (Jokowi). Mempolitisasi Rupiah akan memberikan sentimen negatif, yang tentu saja dampaknya begitu besar kepada rakyat, bangsa, dan negara kita, dalam jangka waktu yang tak bisa diprediksi kapan berakhirnya.

Kekhawatiran ini, seperti yang disampaikan Ekonom Institute For Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, yang meminta agar masalah Rupiah  jangan ditarik ke ranah politik, karena dapat memberikan sentimen negatif. Menurut Bhima, pihak oposisi untuk tidak bermain-main dengan pelemahan rupiah di ranah politik, yaitu dengan memanfaatkan isu itu untuk menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Dari pihak Pemerintah, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, juga menegaskan politisasi rupiah adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara.

"Kita jangan memain-mainkan politik untuk currency ini karena dampaknya pada semua rakyat kecil. Jadi kalau semua itu orang melakukan [politisasi rupiah] itu saya kira itu pengkhianatan pada negara," kata Luhut.

Seperti yang diutarakan Ekonom INDEF, Pelemahan rupiah ini faktornya sangat struktural dan fundamental, bukan semata karena kesalahan rezim Jokowi. Bahkan, Bhima menegaskan oposisi bakal terkena imbasnya, apabila terus menari-nari di atas pelemahan rupiah saat ini.

JIka oposisi terus-menerus mengipasi pelemahan itu, dan seandainya Prabowo Subianto menang di Pilpres 2019, dengan posisi Dolar AS yang semakin menguat terhadap rupiah,  tentunya Pemerintahan baru itu juga akan terseok-seok mengatasi masalah rupiah tersebut.

Ketergantungan Indonesia dan dunia terhadap Dolar AS yang begitu besar, membuat tak satupun negara bisa keluar dari krisis moneter dengan mudah,  tanpa campur tangan Amerika dan negara besar lainnya. Bahkan bisa jadi, ketergantungan Indonesia itu akan semakin besar terhadap Dolar AS. Sebesar apapun bantuan keuangan yang diberikan oleh IMF atau Bank Dunia, semuanya adalah utang dan IMF atau Bank Dunia itu merupakan kepanjangan tangan Amerika dan negara besar lainnya. Yunani adalah salah satu contoh negara yang dianggap gagal. Dan, kita semua tentu tak ingin Indonesia seperti Yunani.

SBY Minta Kader Demokrat untuk Tidak Politisasi Rupiah

Larangan untuk mempolitisasi  rupiah ini juga datang dari Mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam hal ini, SBY meminta segenap kadernya tak menjadikan isu pelemahan rupiah sebagai bahan menyerang pemerintah.

Oleh karena itu, jika pihak oposisi ingin mengkritik Pemerintahan Jokowi, berikanlah kritik yang konstruktif agar tidak menjadi sentimen negatif. Selain itu, kritik konstruktif ini lebih cenderung menciptakan ketenangan di masyarakat.

Apa yang dikemukakan SBY kepada kader-kadernya untuk tidak ikut mempolitisasi rupiah merupakan tindakan yang bijak juga tepat. Meskipun Partai Demokrat berada di barisan Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno, sikap SBY ini lantaran dirinya pernah duduk selama 10 tahun sebagai Presiden, sehingga mengetahui dengan pasti bahwa politisasi terhadap rupiah justru akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi Indonesia,baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Apa pun alasannya, tempatkan semua tindakan kita itu di atas kepentingan rakyat. Jangan karena ingin mendapatkan kekuasaan, membuat kita menghalalkan segala cara dalam berpolitik. Politisasi rupiah tentunya akan mengundang sentimen negatif, dan rakyatlah yang akan menanggung akibat terburuk dari semua itu. Jangan bikin negara ini menjadi negara gagal!

 

***