Yang sering tak dikemukakan, mungkin dilupakan, siapa Jokowi dalam konteks perubahan kepolitikan. Kemenangan Jokowi atas Prabowo pada Pilpres 2014, gamblang menjelaskan kemauan sebagian besar rakyat Indonesia.
Pemilu, atau Pilpres, dalam negara demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Bukan di tangan ulama, akademisi atau pengamat, aktivis LSM. Bukan lembaga polling, apalagi di tangan Amien Rais dan Rizieq Shihab.
Lepas dari cacat teknis, demokrasi Indonesia dinilai cukup baik. Majoritas rakyat sudah dewasa dan matang. Justeru elitenya, terutama para politikusnya (apalagi jika kalah bertanding), yang tak siap. Tak siap kalah, bahkan tak siap menang. Jadinya susah move on sampek matek, atau euphoria hingga hilang kewaspadaan.
Dari sejak Ken Arok, Majapahit, Sukarno hingga paska Soeharto longsor, situasi kepolitikan kita menyodorkan kenyataan buruk. Partai hanya melahirkan oligarki. Rakyat diposisikan hanya sebagai objek demokrasi, bukan subjek pelaku.
Dalam titik jenuh demokratisasi itu, dua periode Pilpres dimenangkan SBY (2004 dan 2009), demokrasi kita melahirkan pecundang. Politik lagi-lagi menipu. Reformasi politik, dan birokrasi hanya kata-kata. Demokrat sebagai partai penguasa, banyak menghasilkan koruptor di tataran elitenya.
Kepemimpinan SBY tak sesuai mimpi rakyat yang terbuai kegantengan dan kegagahan militer (setelah sebelumnya citra kepemimpinan sipil tak moncer di bawah Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Padahal tiga presiden sipil ini, besar sumbangannya dalam perubahan ketatanegaraan kita yang lebih demokratis).
Maka ketika Prabowo dikalahkan Jokowi 2014, majoritas rakyat memang menginginkan perubahan. Beberapa di antaranya tentu belum meyakini, mengingat Jokowi anak bajang ahistoris. Bukan turun Begawan atau menak. Tak ada apa-apanya dibanding Prabowo, yang punya peci model Bung Karno, army-look, dengan menunggang kuda berharga milyaran.
Jokowi antitesis segalanya. Cungkring, tukang mebeul, rakyat jelata, ndesit, wagu, mbegu, cethu, kleru. Tak punya retorika.
Tetapi ia menjungkirbalikkan keadaan, sebagaimana rakyat balik kanan grak. Capek ditipu terus-terusan para elite. Rakyat mengganti kacamata kudanya, dan melihat kinerja Jokowi. Dua kali walikota, beberapa bulan gubernur, dan mencuri perhatian dunia internasional karena berbeda. Ora sebaene.
Ia anti-mainstream, anti-formalisme, anti-aturan, anti-protokoler, anti-jaim. Sebanyak 30-ribu aturan perda dan perpres dia babat, tapi dimentahkan MK. Ia Ahok dalam bentuk atau komodifikasi yang lain. Yang lebih bisa bermain catur, dan suka berolahraga memanah.
Ia pandai mengirimkan pesan dan simbol-simbol, yang membuat rakyatnya pandai pula menafsir. Tetapi elite politik, beserta pengamat dan akademisi, sering luput mengartikan. Bukan karena sok tahu, tapi lebih soal agenda mereka sendiri-sendiri.
Rakyat jatuh cinta, antusias, dan mendapatkan pembebasan. Kita lihat nanti, di Pilpres 2019, apakah suara yang dulu ragu, akan mengalir menambah suara Jokowi, karena lawannya kelompok macet dan frustrasi. Politik Jokowi adalah dekonstruksi. Itu yang tak mampu dilakukan generasi Prabowo, yang sudah ketinggalan kereta. Apalagi isu yang dibawa sekedar politik identitas, partisan, dan bau klenik, khas generasi analog.
Ini abad yang berlari, seperti puisi Afrizal Malna. Dan Jokowi adalah prototype politisi dengan kesadaran sinergitas masa kini. Partisipatif dan mendengarkan. Rakyat antusias karena terbebas dari konformisme dan kompromisme. Kemenangan Jokowi ialah symbol.
Ia potret jaman. Generasi baru politik Indonesia, yang ideologinya adalah kinerja, sinergitas, mendengarkan, melayani, kesederhanaan dan kejujuran. Ia rakyat jelata. Ada yang tak suka? Tentu! Siapa?
Mereka yang dengan sendirinya tak suka jargon kerja-kerja-kerja, tak suka revolusi mental, dan para korban visi itu. Bisa dipastikan para koruptor, bandit anggaran, para mafia perminyakan atau pertambangan, mafia harga di daerah-daerah luar Jawa seperti Papua atau Kalimantan, politikus busuk, pns yang males-malesan dalam mengabdi, capres yang ngehek, bahkan mungkin mafia jaringan AS.
Di luar kebencian mereka, kemeriahan dan antusiasme rakyat bersama Jokowi terasakan. Jokowi bersama perubahan jaman. Ia bukan generasi analog yang sibuk dengan analogi dan reka-reka. Ia generasi politisi abad digital, dengan presisi data. Ia tahu persis captive market. Ia bisa mengkalkulasi berapa pembencinya. Dan dengan dingin, dengan seni bermain politiknya, dengan cengar-cengirnya, ia bekuk lawannya satu-satu.
Ada yang diam-diam mengakui kecerdasan Jokowi, dan mengatakan ia bisa lebih kejam dari Ahok. Padahal, saya kira itu karena ia tak punya agenda pribadi dan kelompok. Jika ia raja tega, karena kepentingannya melulu bagi negara-bangsanya. Ia menyiratkan ajakan agar cara pandang dan sikap kita yang mesti berubah.
Ia tak pandai retorika, bahkan mungkin tak artikulatif. Tapi, jika yang jagoan retorika bisa dibekuknya, kampret apalagi yang kau dustakan?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews