Berbahaya, 110 Juta Data Penduduk Indonesia di Tangan Asing

Rabu, 14 Maret 2018 | 06:51 WIB
0
774
Berbahaya, 110 Juta Data Penduduk Indonesia di Tangan Asing

Benar sekali apa yang dikatakan kawan, permasalahan e-KTP tidak sekedar korupsi, tapi ada masalah yang tak terhingga besarnya, yaitu menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada 110 juta penduduk Indonesia di tangan perusahaan asing dan di Amerika. Data berupa retina, sidik jari dan data domisili.

Apa konsekwensinya dari situasi ini? dari sisi keuangan, maka sangat rentan terjadi chaos perbankan. Seandainya data tersebut digunakan untuk menduplikasi kartu kredit, 110 juta kartu bisa tersaji dan siap digunakan.

Seandainya data tersebut digunakan untuk tipu menipu untuk membuka rekening bank, maka satu bank bisa melonjak jumlah nasabahnya hingga 110 juta dalam sekejab, dan bank tersebut bisa saja beralasan nasabahnya besar sehingga harus dibantu oleh pemerintah dengan kucuran dana yang melebihi kasus BLBI. Dan masih banyak konsekwensi perbankan lainnya.

Bagi seorang analyst data, jumlah 110 juta data yang berisi domisili dan biometric data, lalu diolah untuk memetakan data maka bisa dihasilkan kesimpulan-kesimpulan yang akurat. Contoh seandainya data tersebut di cluster berdasarkan jenis kelamin dan dibandingkan dengan data retina atau sidik jari. Dalam dunia psikologi, penerapan teknologi sidik jari sudah mampu memprediksi karakter seseorang dan potensi penyakit yang akan timbul.

Jadi jika data tersebut digunakan oleh pihak yang berniat merusak negeri ini, tinggal gunakan pemetaan data tersebut, dikomparasi dengan karakter lalu treatment apa yang harus dilakukan. Jadi tidak perlu menurunkan pasukan, cukup embuskan issue yang sensitif ke satu cluster data, maka gejolak sosial bisa timbul.

Dari sisi bisnis farmasi, tentu dengan data biometric tersebut mampu memproduksi kebutuhan obat dan potensi penyakit yang timbul.

Belum lagi dari sisi ekonomi, sosial & budaya. Sebanyak 110 juta data bagi korporasi yang memiliki seperti memilki tambang yang melimpah yang gak akan habis di ekplorasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi atau lebih dari itu. Dan bagi saya jika diberikan 110 juta data tersebut, mungkin bisa kita kembangkan SIMULASI INDONESIA.

Terserah, apakah tulisan ini bikin khawatir atau dikatakan hate speech, namun tugas pemerintah siapa saja yang berkuasa, kewajibannya adalah mengambil alih data tersebut apapun caranya karena ini menyangkut keamanan dan pertahanan negeri ini.

Di lain hal, segitu bodohkah mengenai IT anak bangsa ini hingga untuk membangun database harus diberikan ke pihak asing.

***

Editor: Pepih Nugraha