Jokowi Belum Tunjuk Cawapres, Parpol Bingung Ke Mana Harus Berlabuh

Kemungkinan bursa calon presiden hanya ada dua, yaitu Joko Widodo (petahana) dan Prabowo Subianto (penantang). Ini sama saja mengulangi pertarungan jilid dua dalam perebutan jabatan presiden. Karena pada tahun 2014 hanya dua calon pasangan presiden dan wakil presiden. Yaitu Joko Widodo dan Prabowo.

Boleh dibilang, Pilpres 2019 adalah "Pilpres Jilid Dua", apalagi kalau Poros Ketiga yang digadang-gadang layu sebelum berkembang.

Yang terjadi di Partai Gerindra, 34 DPD sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari partai Gerindra dan keputusan resmi baru akan diambil awal April dalam Rapimnas partai Gerindra. Jumlah 34 itu menunjukkan seluruh provinsi yang ada di negeri ini. Maknanya, seluruh kader Gerindra siap mendorong Prabowo.

Tetapi realitas politik yang terjadi, sebagaimana yang telah sering diungkapkan, meski Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama sebagai calon presiden, justru yang ramai adalah bursa calon wakil presiden untuk mendampingi dari dua calon presiden tersebut.

Partai-partai politik menyodorkan ketua umumnya atau kedernya atau putra mahkotanya untuk menjadi calon wakil presiden. Yang ramai adalah bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden. Sejauh ini, bursa calon wakil presiden untik Prabowo masih sepi pemberitaan.

Padahal, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari PKB maupun Romahurmuziy dari PPP yang getol beriklan sebagai bakal calon wakil presiden, sudah barang tentu siap mendampingi Prabowo juga jika konstelasi politik berubah atau dengan kata lain Jokowi tidak melirik mereka berdua.

Partai PAN sudah menyatakan tidak akan mencalonkan lagi Joko Widodo sebagai calon presiden, begitu kata ketua DPP PAN Yandri Susanto. Tetapi partai ini juga mempunyai gagasan ingin membentuk poros baru selain dari dua calon presiden yang sudah ada,y aitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Akan tetapi, wacana atau gagasan poros baru ini juga dikomentari oleh ketua umum PAN Zulkifli Hasan dengan mengatakan "poros baru sulit terbentuk dan memerlukan keajaiban". Artinya peluang untuk membentuk poros baru kemungkinan kecil, sekalipun ada peluang.

Baru-baru ini Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan partainya siap mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan syarat calon wakil presidennya dari partai PAN, yaitu Zulkifli Hasan. Jadi PAN, mau berkoalisi atau mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, asal ketua umumnya,Zulkifli Hasan menjadi calon wakil presiden.

[irp posts="10330" name=" Positioning" Cak Imin Segaris dengan John Naro di Zaman Soeharto"]

Kalau ini terjadi, maka akan mengulangi duet antara Probowo Subaianto-Hatta Rajasa sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014. Yaitu calon wakil presiden dari ketua umum PAN. Sekedar informasi pada tahun 2014 Hatta Rajasa sebagai ketua umum PAN menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Tentu sahabat setia partai Gerindra, yaitu partai PKS, juga ingin juga kadernya menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo sebagai calon presiden. Soal kesetiaan PKS kepada Gerindra tidak perlu diragukan, tetapi kalau partai PAN, sering berubah haluan ditengah jalan dan mendapat jatah satu kursi untuk posisi menteri di pemerintahan Joko Widodo. Pada pilpres 2019 PAN menyatakan tidak ingin lagi mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden.

Itulah kenapa ada yang memelesetkan PAN sebagai "Plin PAN".

Semua partai politik ingin kadernya dan sebagian ketua umumnya ingin jadi calon wakil presiden, sebut saja Partai Demokrat yang baru saja Rapimnas, juga belum memutuskan kepada calon presiden mana Demokrat berlabuh dari kedua calon presiden tersebut. Sekalipun dalam Rapimnas Partai Demokrat akan memberikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai presiden dengan syarat tertentu. Mana ada makan siang gratis dalam politik!

Dan, partai Demokrat punya kader sebagai putra mahkota, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Makanya sampai sekarang belum ada keputusan resmi atau sikap Partai Demokrat akan dukungan Joko Widodo sebagai calon presiden atau mengalihkan dukungan ke yang lain. Kenapa belum diputuskan, karena belum ada deal-deal tertentu.

Kalau semua partai ingin kadernya atau ketua umumnya menjadi calon wakil presiden dan tetap ngotot pada pendirian masing-masing, hampir pasti akan ada partai yang terkatung-katung lalu mutung. Atau ada partai yang tersesat di posisi dipersimpangan jalan, tidak jelas ke mana mereka akan melangkah dan berlabuh. Sedangkan posisi wakil presiden hanya ada satu, tidak seperti jabatan ketua DPR yang di dampingi oleh empat wakil DPR.

Politik memang bicara "aku mendukung kamu, tetapi aku dapat apa", politik soal kekuasaan dan berbagi peran dan harus ada kompromi-kompromi di antara mereka, hanya kepentingan rakyat harus tetap nomer satu.

***

Editor: Pepih Nugraha