Polemik dalam Partai Golongan Karya (Golkar) belum berakhir. Setelah desakan pergantian Ketua Umum Setya Novanto yang terjerat dugaan kasus korupsi KTP Elektronik, kini Golkar memasuki tahap selanjutnya yakni desakan perombakan kepengurusan partai beringin itu dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah DPD tingkat Provinsi.
Tentu, desakan ini harus direspon pula. Sebab, pasti ada kegelisahan dalam tubuh Golkar sehingga desakan itu disuarakan mulai dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten.
Dalam sejumlah media, Ketua Steering Committe (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar mengatakan, memang ada usulan perombakan kepengurusan partai. Namun, kata dia, belum semua pimpinan DPD yang satu suara. "Ada beberapa yang menyampaikan. Tapi belum semua," kata Ibnu seperti dikutip Kompas.com di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Desember 2017.
[irp posts="5913" name="Airlangga Hartarto Ketua Umum, Sekjen Idrus Marham Terancam"]
Pun demikian, tambahnya, usulan tersebut tentu saja akan jadi pertimbangan pihaknya dan akan segera dibawa dalam rapat paripurna Munaslub setelah pengukuhan ketua umum baru dengan tidak mengenyampingkan semua pihak guna menjaga soliditas partai Golkar.
"Bahwa nanti apabila formatur misalnya, diberikan kepercayaan pada ketua umum terpilih, lalu ketua umum terpilih menyusun kepengurusannya, maka itulah yang menjadi kesepakatan Munas. Maka semua orang tentu taat pada itu," lanjut dia.
Sementara, Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, kepemimpinan baru Partai Golkar harus mampu mengedepankan penyelamatan terhadap partai yang selama ini mendapatkam citra buruk dan mengakibatkan anjloknya elektabilitas partai itu.
"Bagi orang-orang yang selama ini dikesankan punya masalah terhadap hukum saya kira dengan legowo hati demi kemajuan partai tidak bisa lagi ditonjolkan. Apalagi kemudian sosok-sosok kontroversial selama ini yang membuat partai ini dikuatkan citra buruknya oleh tokoh-tokoh itu," ujar Doli pada media yang sama.
Oleh karena itu, kata dia, jika Partai Golkar benar-benar menginginkan perubahan, maka ada dua indikator yang diperlukan Golkar yakni, pertama, produk konseptual dari Munaslub yang berupa rekomendasi. Kedua, ada perubahan terhadap anggaran dasar partai.
"Tapi konkretnya wujud perubahan itu di kepengurusan. Jadi Pak Airlangga kalau hanya sendiri saja bukan perubahan," tuturnya.
[irp posts="6186" name="Makna Kehadiran Presiden Jokowi di Munaslub Partai Golkar"]
Hal senada juga diungkap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Dia mengatakan, meskipun Munaslub Golkar bertujuan untuk memilih ketua umum baru dengan masa bakti hingga tahun 2019, namun ia menilai pada saat bersamaan tersebut pun sebenarnya ada peluang untuk merombak kepengurusan hingga 2022. Sebab, kata dia, Munaslub Golkar kali ini juga bertujuan untuk melanjutkan kepengurusan periode 2014-2019.
"Hal itu nantinya akan diserahkan kepada pemilik suara di munaslub. Bergantung pada pemilik suara apakah menghendaki kepengurusan hingga 2019 atau 2022," kata Ace.
Apalagi, lanjutnya, permintaan perombakan kepengurusan tersebut juga tercantum dalam Pasal 32 AD/ART Partai Golkar yang menyatakan bahwa, kewenangan munaslub sama seperti munas yang membolehkan untuk membentuk kepengurusan baru dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Keputusan Rapimnas dan Munaslub Partai Golkar seyogyanya dilaksanakan untuk melaporkan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang memilih Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setya Novanto. Selain memilih ketua umum baru, ada pula agenda lainnya yakni perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews