Khofifah Mainkan "Politik Cerdas", Mundur dari Tim Kampanye

Beberapa nama tokoh Jawa Timur yang sebelumnya disebut-sebut telah masuk dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) paslon Joko Widodo – Ma’ruf Amin akhirnya mengundurkan diri. Alasannya, banyak pihak yang dimasukkan dalam struktur tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

Nama-nama yang resmi mengundurkan diri diantaranya, Gubernur Jatim Terpilih, Khofifah Indar Parawansa beserta wakilnya Emil Elestianto Dardak dari Dewan Penasehat. Kemudian dari Dewan Pengarah KH Asep Saifuddin Chalim dan H. Masnuh.

“Ini ibu (Khofifah), Mas Emil, H. Masnuh, dan Kiai Asep. Mereka tidak dikonfirmasi masuk TKD. Mereka berempat mengundurkan diri, menyatakan tidak bersedia,” ujar mantan Ketua Tim Sukses Khofifah – Emil, M. Roziqi kepada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (21/9).

Menurut Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) itu, keempatnya bersepakat mendukung paslon Jokowi – Ma'ruf, tapi melalui jalur yang berbeda, JKSN. Tapi, masuknya nama-nama tersebut membuat langkah sosialisasi Jokowi – Ma'ruf di JKSN bisa tersendat.

Roziqi juga mengimbau agar TKD itu fokus pada program dan basis yang dimiliki. Sehingga tidak lagi mengganggu basis serta kerja politik yang dilakukan JKSN. “Mereka ingin fokus di JKSN, tidak mau direcoki di sana. Kita sudah meramu jaringan yang sudah ada,” ujarnya.

Melansir RMOL.com, Jum’at (21/9/2018), Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa menyebut namanya dicatut sebagai Dewan Penasihat TKD paslon Jokowi – Ma'ruf di Pilpres 2019, tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

“Tadi malam saya baru dapat info begitu (Dewan Penasihat TKD Jatim) dan ini tadi dengan Mas Emil, ibu sudah tahu nama kita masuk, aku juga baru tahunya dari sosmed, kemudian teman mengkonfirmasi. Kebetulan nama saya dimasukkan tanpa konfirmasi,” kata Khofifah seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (21/9/2019).

Sebelumnya, Khofifah mengaku sudah bertemu Jokowi dan Ma’ruf perihal dukungannya. Namun Khofifah meminta agar namanya tidak dimasukkan dalam TKD Jatim.

“Saya sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf setelah mendaftar ke KPU dan kepada tim, saya menyampaikan tolong saya tidak usah dimasukkan (TKD Jatim). Supaya saya bisa lebih fleksibel membangun komunikasi dengan banyak komunitas,” lanjut Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

Berdasarkan SK No 016-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018 banyak tokoh penting di Jatim yang berbondong-bondong masuk TKD Jatim, antara lain Dahlan Iskan, Imam Utomo, Martono, Khofifah, Emil Dardak, KH Asep Afifudin, Soenarjo, dan lain lain.

Ada juga jajaran kepala daerah dan wakil tingkat II seperti Tri Risma Harini (Kota Surabaya), Saiful Illah (Sidoarjo), Irsyad Yusuf (Kabupaten Pasuruan), Badrut Tamam (Pamekasan), Maryoto Birowo (Tulungagung), dan Abdullah Azwar Anas (Banyuwangi).

Juga, Rendra Kresna (Kabupaten Malang), Hj Faida (Jember), Ipong Muchlisoni (Ponorogo), Sambari (Gresik), Kartika Hidayati (Wabup Lamongan) dan sebagainya. Selain itu, hampir semua pengurus harian tingkat Provinsi dari Parpol PDI-P, PKB, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, PKPI, PSI, dan Perindo.

Bukan hanya tokoh pejabat, pialang media seperti Dahlan Iskan, pengasuh Ponpes Sidogiri KH Nawawi, dan politisi senior Golkar Mustahid Astari, yang merasa namanya dicatut juga meminta supaya dihapus dari TKD Jatim.

Tampaknya para tokoh terkemuka Jatim ini membaca aspirasi masyarakat Jatim yang menginginkan perubahan kepemimoinan nasional dan para tokoh tidak mau menentang arus. Sikap Gubernur Jatim Terpilih seperti Khofifah tentunya patut diacungi jempol.

Khofifah piawai bermain “politik cerdas”, kendati sebelumnya terus-terang menyatakan dukungannya kepada capres petahana Jokowi. Tapi, sebagai Gubernur Jatim Terpilih, Khofifah memang harus bisa berlaku adil dalam menentukan sikap politiknya pada Pilpres 2019.

Karena, tidak sedikit warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim, terutama di kalangan kiai-ulama yang mendukung paslon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang menjadi rival paslon Jokowi – Ma’ruf. “Jokowi sudah terlalu banyak bohong,” ujar seorang kiai di Malang.

Saat Kampanye PDIP di Lampung, 22 Maret 2014, pada Pilpres 2014, Jokowi berjanji, jika terpilih jadi Presiden: Indosat buy back, stop hutang luar negeri, tidak bagi-bagi kursi, stop impor pangan, dollar tembus Rp 10 ribu, ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak menaikkan harga BBM, ekonomi meroket, tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik, persulit pekerja asing (TKA).

Faktanya, Indosat tidak juga terbeli, hutang makin banyak (Rp 5.000 triliun), bagi-bagi kursi, makin banyak impor pangan, dollar kisaran Rp 15.000, lapangan kerja untuk TKA Cina ilegal, BBM naik 12 kali lebih (tengah malam), ekonomi nyungsep, menaikkan TDL, bikin Perpu permudah TKA, dll.

Selain itu, menurut pengasuh sebuah ponpes ternama tersebut, kebijakan-kebijakan Jokowi selama ini banyak merugikan masyarakat, terutama kalangan umat Islam. “Ulama dikejar-kejar dan dipersekusi tidak boleh ceramah melalui tangan-tangan ormas,” lanjutnya kepada Pepnews.com.

Apalagi, di kalangan Gusdurian sendiri sebagian juga lebih memilih mendukung Prabowo – Sandiaga daripada Jokowi – Ma’ruf. Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, KH Sholahuddin Wahid, sendiri yang mendukung Khofifah saat Pilkada Jatim 2018, masuk Tim Prabowo – Sandiaga.

Adik kandung KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, tercantum di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adik Makmur Prabowo – Sandiaga. Tentunya, meski mungkin secara pribadi Khofifah mendukung Jokowi, namun sebagai pejabat, ia harus netral dan mengayomi semuanya.

Surat Men PAN-RB Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017, tertanggal 27 Desember 2017, perihal: Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Surat Men PAN-RB yang saat itu dijabat Asman Abdur ditujukan pada: Para Menteri Kabinet Kerja; Panglima TNI; Kepala Polri; Jaksa Agung RI; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

Surat tersebut juga ditujukan pada Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; Para Gubernur; dan Para Bupati/ Walikota.

Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilu Legislatif Tahun 2019, dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2019, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”.

“Azas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tegas Men PAN-RB dalam surat tersebut.

Semoga saja TKN Jokowi – Ma’ruf benar-benar membaca Surat Men PAN-RB yang masih berlaku ini. Karena, sebagai capres petahana, sangat tidak elok dan etis jika TKN Jokowi – Ma’ruf melibatkan Kepala Daerah yang berafiliasi ke parpol pengusungnya.

Jangan sampai terkesan, Jokowi – Ma’ruf terpaksa melibatkan para Kepala Daerah karena khawatir mengalami kekalahan, sehingga perlu “melibatkan” para kepala daerah dalam TKD seluruh Indonesia.

Jika akhirnya memang melibatkan kepala daerah dalam TKD Jokowi – Ma’ruf se-Indonesia, jangan salahkan bila ada yang menilai, Pilpres 2019 sebagai “Pilpres Terjorok”!

***