Terpilihnya Sandiaga Uno sebagai cawapres mendampingi Prabowo dalam pilpres 2019 seakan membenarkan rumor atau isu adanya mahar Rp500 milyar.
Rumor uang Rp500 milyar beredar lewat ocehan petinggi partai Demokrat, yaitu Andi Arief.
Nama Sandiaga Uno yang sebelumnya tidak masuk dalam nominasi sebagai cawapres mendampingi Prabowo mulai muncul dan menguat di menit-menit akhir batas pendaftaran.
Dan akhirnya pada hari Jumat kemarin pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi mendaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres 2019.
Atas terpilihnya Sandiaga Uno ini seakan menguatkan atau menjawab isu uang Rp500 milyar untuk partai PKS dan PAN.
Uang Rp500 milyar disebut-sebut sebagai kompensasi kepada partai PKS dan PAN karena menerima Sandiaga Uno sebagai cawapres dan kedua partai tersebut tidak memaksakan kadernya sebagai cawapres. Ini adalah jalan tengah.
Tentu tuduhan Rp500 milyar ini dibantah oleh kedua partai tersebut yaitu PKS dan PAN.
Bahkan setelah partai Demokrat yang akhirnya mengusung pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres, PAN meminta kepada Andi Arief untuk meminta maaf atas tuduhan Rp500 milyar yang dituduhkan kepada partainya.
Alih-alih Andi Arief meminta maaf kepada kedua partai tersebut, malah Andi Arief membeberkan darimana data atau informasi itu diperoleh. Menurut Andi Arief apa yang ia sampaikan adalah berdasarkan sumber yang shahih atau valid, bukan kabar dari angin atau kabar burung "kedasih".
Menurut oecehan Andi Arief informasi soal uang Rp500 milyar untuk PKS dan PAN berdasarkan informasi dari elit partai Gerindra, yaitu Fadli Zon, Fuad Bawazier, Prasetyo dan Sufmi Dasco, saat pertemuan tanggal 7 Agustus sore.
Kenapa sampai Andi Arief tahu soal uang Rp500 milyar sebagai kompensasi diterimanya Sandiaga Uno ditunjuk sebagai cawapres oleh PKS dan PAN? Karena petinggi partai Demokrat yatitu Hinca Pandjaitan, Syarif Hasan dan Amir Syamsuddin menemui tim kecil Garindra untuk meminta penjelasan terkait nama Sandiaga Uno sebagai cawapres, padahal namanya sebelumnya tidak pernah muncul sebagai cawapres.
Tim kecil Gerindra menjelaskan bahwa pertimbangan memilih atau menunjuk Sandiaga Uno sebagai cawapres karena ia mampu membayar mahar sebagai kompensasi atas mengalahnya partai PKS dan PAN yang tidak mengajukan kadernya sebagai cawapres. Ini menurut keterangan Andi Arief.
Bahkan kompensasi lainnya atas mengalahnya PKS yang tidak ada satu pun dari 9 kadernya sebagai cawapres adalah PKS akan mendapat jatah untuk mengisi jabatan wakil gubernur yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno karena maju sebagai cawapres. Nikmat mana lagi yang kau dustakan.
Politik memang membagi jabatan dan kekuasaan, bukan mengurangi, kalau sampai mengurangi akan timbul masalah baru. Kalau perlu diijon, kira-kira akan mendapatkan apa bentuk kompensasi itu.
Tagar ganti presiden yang di gembar-gemborkan oleh kader-kader PKS ternyata membawa berkah tersendiri bagi PKS, yaitu menjadi tagar ganti wakil gubernur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan.
"Nikmat mana lagi yang kau dustakan, nikmat mana lagi yang kau dustakan".
Akhirnya mingkem alias tutup mulut rapat-rapat kalau segala sesuatunya dipenuhi.
Begitulah politik, berbicara keras hanya diawal-awal, setelah diberi kompensasi atau ganti rugi mereka akan terdiam karena sudah kenyang.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
