Fakta

Pemerintah Dapat Menjaga Perekonomian Hadapi Guncangan Global

Saya dan Presiden RI (Foto: Facebook Sri Mulyani Indrawati)
Saya dan Presiden RI (Foto: Facebook Sri Mulyani Indrawati)

Hari Senin 9 Juli 2018 Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan topik Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut, sebagai Menteri Keuangan saya melaporkan bahwa bila dibandingkan dengan semester I 2017, maka capaian Semester I APBN tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan:

1. Defisit yang lebih rendah (turun 36,8 persen)

2. Keseimbangan primer yang menjadi positif surplus 10 triliun. Membaik bila dibandingkan sampai 3 tahun sebelumnya yang masih negatif.

3. Pembiayaan anggaran (termasuk penerbitan utang/surat berharga negara) yang semakin menurun 2 tahun terakhir.

4. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang lebih besar.

5. Pendapatan Negara tumbuh 16,0 persen, didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen. Penerimaan Bea cukai bahkan mencapai yang tertinggi sejak 3 tahun terakhir.

6. Adanya kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh tumbuh 21 persen sebagai dampak adanya kenaikan harga komoditas dunia (minyak dan batubara).

7. Belanja negara meningkat 5,7 persen dibanding tahun 2017 yang tumbuh 3,2 persen. Peningkatan ini dalam rangka percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian ini semua menandakan pengelolaan APBN oleh pemerintah tetap hati-hati, prudent, sehat dan kredibel.

Sedangkan Outlook penerimaan negara diprediksi akan mencapai target meski dengan komposisi yang sedikit berbeda, belanja negara akan mencapai 95-96 persen; defisit juga diperkirakan akan lebih kecil.

Pemerintah akan terus menjaga pelaksanaan APBN yang baik dan kredibel. Dengan APBN 2018 yang sehat dan lebih kuat – pemerintah dapat menjaga perekonomian menghadapi guncangan global yang sangat berat.

APBN sebagai instrumen fiskal dapat digunakan untuk mendukung dan memberikan insentif ekspor, menjaga dan ikut membangun industri penggantian impor.

Baca Juga:  UIN Sunan Kalijaga Punya Otoritas Larang Cadar, Di Luar Kampus Boleh!

Dan yang paling penting dari itu semua, APBN dijadikan instrumen untuk melindungi masyarakat miskin dan meningkatkan kegiatan pembangunan untuk terus menciptakan kesempatan kerja dan kualitas sumber manusia yang makin baik.

Untuk Indonesia yang lebih baik.

***