Pilkada serentak usai sudah. Pilkada tahun ini digelar di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pada Pilkada tahun ini, saya mendapatkan pengalaman istimewa. Kalau biasanya saya menjadi pemilih biasa, tahun ini saya merasakan ribetnya jadi anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
Entah bagaimana di daerah lain. Di tempat saya tinggal, sungguh sulit mencari orang yang bersedia menjadi anggota KPPS. Mungkin karena banyak urusan. Bisa juga karena malas mengurus kelengkapan administrasi. Atau karena honor yang tak seberapa dibanding ribetnya tugas pekerjaan. Entahlah.
Hingga saat hari terakhir nama harus disetor, untuk TPS saya masih kurang tiga orang. Singkat cerita saya dan dua ibu PKK yang berhasil saya glembuk akhirnya "mbanjeli". Kami pun menyetor nama dan kelengkapan administrasi.
Terjerumusnya saya dalam kepanitiaan pemungutan suara ini tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sebulan sebelum Pilkada, kami dikumpulkan di kelurahan untuk acara pelantikan dilanjutkan bimbingan teknis (bintek). Dari keseluruhan anggota KPPS, hanya segelintir yang berjenis kelamin perempuan.
Beberapa hari sebelum pencoblosan, kami berkeliling di beberapa kompleks untuk menyerahkan undangan. Pilkada tahun ini agar berbeda. Undangan disertai tanda terima yang harus ditandatangani pemilih. Jadi kalau tidak ketemu penerima undangan, kami ulangi sampai tiga kali datang.
Berdasarkan pengalaman menjadi anggota KPPS ini saya simpulkan bahwa menjadi penyelenggara Pemilu itu tidak gampang.
Sehari sebelum pencoblosan, kami mendirikan TPS dan memastikan semua kelengkapan tersedia. Pukul 05.30 kami sudah berada di TPS untuk mempersiapkan semuanya. Setelah semua siap, bersama saksi dan pengawas kami mengdakan upacara kecil dan doa untuk kelancaran pemungutan suara.
Setiap anggota KPPS harus adil dan jujur serta mengesampingkan kepentingan pribadi. Selain itu kami juga mengurusi hal pating clekenik, dan semua itu harus dicatat. Misal berapa kartu suara yang diterima, berapa yang dipakai, berapa yang rusak dan tak layak pakai, berapa yang mencoblos A, berapa yang mencoblos B, berapa yang rusak, berapa sisa yang dikembalikan, semua harus dipisahkah dan klop, gak boleh ada selisih untuk kemudian dilaporkan.
Ini baru Pilgub yang hanya diikuti dua kontestan. Bagaimana kalau Pileg yang diikuti belasan partai nantinya? Pasti lebih jelimet lagi.
Kami juga harus paham dan mencatat setiap kategori pemilih. Ada pemilih yang terdaftar di DPT (biasanya membawa undangan). Ada pemilih yang berdasarkan KTP tinggaldi wilayah setempat namun tidak ada di DPT (masuk kategori pemilih tambahan) dan ada pemilih yang bukan warga di wilayah pencoblosan namun punya hak pilih karena membawa surat keterangan (pemilih pindahan).
Selain itu ada kategori pemilih dengan disabilitas. Persoalannya, ada pemilih yang sebenarnya masuk disabiitas namun tidak rela dimasukkan kategori tersebut. Ada pemilih yang masuk DPT, tapi tidak membawa undangan. Jadi kami harus mencari dan memastikan dia terdaftar dan mencatat nomor urut DPT-nya.
Ada juga yang marah-marah merasa berhak memilih, namun bukan warga setempat dan tidak membawa surat keterangan pindah TPS. Repot kan?
Setelah pemilihan selesai, waktunya menghitung suara. Alhamdulillah semua lancar, dan pukul 16.00 WIB kami bisa pulang ke rumah. Hari yang sangat melelahkan fisik dan pikiran. Esoknya saya mesti periksa ke dokter karena pusing dan pundak yang kaku-kaku akibat terlalu banyak menulis sepanjang hari.
Jadi ingatlah selalu. Di balik foto-foto selfie di TPS dan jari-jari bertinta yang indah bertebaran di Instagram dan Facebook itu, ada para anggota KPPS yang banjir keringat, pusing, leher kaku dan kumat asam lambungnya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
