Hari Sabtu, 23 Juni 2018 lalu rumah wakil gubernur patahana Jawa Barat Deddy Mizwar digeladah aparat. Atas penggeledahan terhadap kandidat gubernur dari Demokrat itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi keras. Bahkan, SBY menduga penggeladahan kediaman Deddy Mizwar itu dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat M. Iriawan.
Meski tidak memerinci lebih jauh kapan dan tujuan M, Iriawan menggeledah rumah dinas Deddy Mizwar, SBY, sebagaimana diberitakan Tempo mengatakan hal itu sebagai bukti Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI tidak netral dalam pemilihan kepala daerah, khususnya di Jawa Barat.
Meskipun sinyalemen SBY tersebut sudah dibantah oleh Pemprov Jawa Barat, bahwa tidak ada penggeleledahan di rumah Demiz. TNI, BIN dan Polri sebagai aparatur pengamanan, yang secara institusi seharusnya merespon secara serius pernyataan SBY tersebut, karena sinyalemen SBY itu tidak saja menyinggung TNI, BIN dan Polri, tapi juga berdampak serius terhadap Pemerintahan Jokowi.
Kabar terakhir yang berkembang di media, bahwa pemeriksaan rumah Demiz tersebut dilakukan Setelah Demiz mengembalikan asset Pemda Jawa Barat yang ditempatkan, setelah dia menyatakan ikut Pilkada Jabar. Demiz meninggalkan rumah dinas sekitar bulan Februari lalu. Artinya pemeriksaan rumah tersebut bisa dikatakan tidak terkait Demiz.
Masyarakat harus tahu kebenaran pernyataan SBY tersebut. Apa yang melatari SBY sampai mensinyalir bahwa pemeriksaan rumah Demiz itu sebagai bentuk pelanggaran oleh oknum aparat negara.
Dan Pemerintah harus meresponnya secara positif. Karena atas pernyataan tersebut SBY siap berhadapan dengan hukum jika pernyataannya itu dianggap sudah mengganggu kenyamanan. Itu artinya SBY menanantang TNI, BIN dan Polri untuk membuktikan kebenarannya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa semua hal tersebut di atas disebabkan soal legalitas pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat. Semoga saja dugaan ini tidak benar. Karena memang pengangkatan Iriawan tersebut sangat kontroversial, dan dianggap melanggar Undang-undang.
Siapapun yang menemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan negara seharusnya melaporkan ke aparat yang berwenang, sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengumbar sesuatu isu yang belum bisa dibuktikan kebenaran adalah perbuatan yang memancing keonaran dan kegaduhan.
Mungkin sebagian besar politisi mengumbar isu yang tidak dibarengi dengan ontentisitas data yang valid sudah dianggap biasa, tapi bagi masyarakat umum yang merespon setiap isu yang berkembang, sangat berdampak buruk bagi tingkat kepercayaannya.
Kalau is seperti ini terus diniatkan, maka cepat atau lambat Akan menjadi bom waktu yang siap meledak.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
