Wacana

Selamat Pulang Kampung tanpa Politik Kekuasaan!

Pulang Kampung, Mudik, Politik, Sosial, Psikologi Sosial, Headline
Angkutan mudik (Foto: Kaskus.co.id)
Apapun mudah dijadikan komoditas politik, termasuk soal pulang kampungnya Presiden Jokowi ke Solo yang dinarasikan berbeda secara politik.

Telah menjadi hal lumrah, bahwa momen lebaran atau Idul Fitri selalu dimaknai oleh masyarakat sebagai waktu yang paling tepat untuk pulang kampung. Indonesia serasa membudayakan mudik atau pulang kampung selaras dengan makna “kembali” (‘id) yang ada dalam istilah “idul fitri”.

Secara lahiriah, makna “kembali ke fitrah” berarti setiap orang akan “dikembalikan” ke tempat asalnya dimana dirinya lahir atau hidup sebelum merantau sejauh ini. Setiap orang pasti akan kembali, mencari jalan pulang bagi dirinya dan hari raya idul fitri merupakan satu-satunya waktu yang tepat untuk “mengembalikan” setiap orang ke kampung halamannya.

Makna “kembali” (‘id) secara esoteris, tak lagi memanfaatkan dimensi fisik sebagaimana dilakukan kebanyakan orang melalui tradisi pulang kampung setiap lebaran, tetapi justru mengembalikan jiwa dan raganya secara keseluruhan kepada Tuhan sang Maha Pencipta.

Setiap orang pasti akan “kembali” menuju ke tempat asalnya yang paling abadi. Justru Idul Fitri memberikan pelajaran kepada manusia, bahwa hakikat kehidupan di dunia hanyalah sebatas tempat singgah, karena tempat asal manusia yang sesungguhnya tidaklah disini, tetapi “disana”.

Kemana pun engkau pergi, sejauh apapun anda melangkah, pasti suatu saat akan kembali, baik secara fisik—pulang kampung saat lebaran—atau non fisik—saat kematian menjemput.

Lalu apa hubungannya pulang kampung dengan politik?

Untuk di Indonesia, erat kaitannya karena setiap momen mudik ada saja unsur politik yang kemudian dibawa-bawa. Bukan suatu kebetulan saya kira, jika momen mudik menjadi incaran banyak kelompok kepentingan, baik ormas, parpol, bahkan pemerintah sendiri menancapkan nilai-nilai politik dalam benak masyarakat.

Berapa banyak ormas yang menyediakan transportasi mudik atau partai politik menyediakan puluhan armada bis yang mengangkut para pemudik dari Ibu Kota. Bahkan tanpa malu-malu, pesan politik diselipkan agar mereka yang telah difasilitasi agar mau memilih para kandidat yang berasal dari partainya. Inilah barangkali sekelumit politik pulang kampung yang sekian lama telah terjadi.

Bukan juga suatu kebetulan, bahwa mudik kali ini tak mungkin dilepaskan dari suasana tahun politik. Ada yang beranggapan bahwa kebijakan THR dari pemerintah juga termasuk dari komoditas politik jelang kontestasi.

Soal kemacetan yang kemungkinan terjadi disaat pulang kampung saja, termasuk bagian dari komoditas politik yang memunculkan narasi perdebatan antara pernyataan pemerintah dan kritikan parpol oposisi yang berseberangan. Bukankah kita membaca bagaimana pernyataan Moeldoko yang menganggap wajar kemacetan di saat mudik, lalu dibalas oleh pihak oposisi bahwa pemerintah justru gagal menyelesaikan masalah kemacetan ini?

Apapun mudah dijadikan komoditas politik, termasuk soal pulang kampungnya Jokowi ke Solo yang dinarasikan berbeda secara politik.

Baca Juga:  "The Great Migrations" Mudik Lebaran dan Klaim Jalan Tol

Ramainya kepolitikan jelang pilpres, seringkali dimanfaatkan banyak pihak sebagai ajang komoditas politik. Baru-baru ini dengan gaya satire-nya, Andre Rosiade salah satu politisi Partai Gerindra mengungkapkan bahwa Jokowi akan “dipulangkan” ke kampung halamannya di Solo, karena meyakini bahwa sang ketumnya Prabowo Subianto akan memenangi Pilpres 2019 mendatang.

Pernyataan ini sontak membuat gaduh dan walhasil narasi-narasi tandingan bermunculan dan bersahutan sebagai bentuk pembelaan soal pulang kampung ini. Inilah bukti bahwa pulang kampung ternyata bisa juga terseret dalam lingkaran politik praktis, disadari maupun tidak oleh kita.

Bagi saya, tak ada yang perlu dilebih-lebihkan dari tradisi pulang kampung, terkait dengan urusan politik maupun tidak. Bangsa ini sudah menjadi sangat luar biasa konsumtifnya, jangan lagi dibebani dengan urusan-urusan politik picisan tetapi dianggap penting oleh para kaum elit-nya.

Untuk urusan pulang kampung saja, berapa banyak uang yang sudah dihabiskan pemudik yang bahkan telah dibayarkan jauh-jauh hari hanya sekadar ingin mewujudkan berlebaran di kampung halaman.

Lebaran atau Idul Fitri justru tak hanya miliki umat Islam yang merayakannya, tetapi milik seluruh umat beragama bahkan di seluruh dunia. Itulah kenapa misalnya Duterte meliburkan warganya disaat hari Idul Fitri nanti, padahal Filipina adalah negara dengan mayoritas agama Katolik. Memaknai pulang kampung seharusnya tak lagi disandingkan dengan berbagai intrik politik yang membosankan, karena bagaimanapun pada akhirnya merusak makna “kembali” itu sendiri.

Jika Idul Fitri berarti “kembali suci” berarti momen pulang kampung semata-mata adalah proses pembersihan setiap orang agar nanti jika “kembali” menjadi bersih dan suci, tanpa kesalahan dan dosa. Bagaimana proses “kembali” ini menjadi bermakna jika belum apa-apa sudah dipolitisasi.

Sulit rasanya mensterilisasi pulang kampung dari segala macam aktivitas politik. Tidak hanya ketika hendak pulang kampungnya, setelah kembali lagi ke Ibu Kota juga ramai dengan komoditas politik.

Jika dulu ketika masa gubernur Jakarta periode sebelumnya melarang orang-orang kampung memasuki Jakarta, maka gubernur sekarang justru mempersilahkan warga lain untuk mencari kehidupan di Jakarta dan Ibu Kota tak terlarang bagi para pencari kerja baru.

Menarik bukan? Anda dapat mengartikan ini sebagai komoditas politik atau tidak, tergantung dalam hal ini kecenderungan politik anda mengarah kemana. Ternyata momen religius yang sedemikian dihormati sekalipun, sulit terhindari dari konteks politik yang rendah dan merugikan.

Bagi saya, politik pulang kampung berarti bersiasat bagaimana caranya agar terhindar dari titik-titik kemacetan dan tak ikut menjadi korban kegilaan jalan yang sumpek dijubeli jutaan kendaraan.

Saya pun harus berpolitik mengatur dana yang ada agar tak dihabiskan untuk sekadar ongkos pulang kampung, tetapi bagaimana dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kebutuhan lainnya yang lebih penting.

Tanpa berpolitik dalam mengatur aktivitas pulang kampung, dana yang kita punya sebagai bekal malah habis memuai di jalanan tanpa kepastian yang jelas. Tak perlu dijadikan komoditas politik yang lekat dengan kekuasaan, biarlah pulang kampung menjadi aktivitas “politik” sendiri yang dijalankan oleh setiap orang yang merindukannya.

Selamat pulang kampung tanpa politik kekuasaan!

***

9 Juni 2018