Pancasila adalah instrumen kebangsaan dan kenegaraan, bukan instrumen politik praktis. Ini adalah komitmen yang seharusnya kita pegang.
Pernah hilangnya Pancasila dari ruang publik pada masa awal Reformasi adalah efek buruk dari politisasi rezim sebelumnya, sehingga kemudian muncul persepsi yang keliru jika Pancasila adalah instrumen politik Orde Baru -sehingga kemudian harus ditinggalkan- dan bukannya dasar negara yang harus terus dipelihara.
Jadi, bisa kita lihat, cara rezim mengelola isu Pancasila sangat berpengaruh terhadap penerimaan, pendalaman, dan pengakaran Pancasila di sanubari publik warga negara.
Belajar dari pengalaman itu, wacana mengenai Pancasila sebisa mungkin harus bisa membebaskan dirinya dari kooptasi rezim yang berkuasa, agar instrumentalisasi Pancasila sebagai alat kekuasaan bisa terhindarkan. Itu sebabnya saya terus terang termasuk orang yang tidak "happy" dengan munculnya lembaga seperti UKP-PIP yang kini bermetamorfosis menjadi BPIP.
Tanpa mengurangi hormat kepada teman-teman yang telah bekerja dengan tulus di sana, model pelembagaan semacam itu telah mengurangi independensi pengembangan dan pembudayaan wacana mengenai Pancasila.
Secara kelembagaan UKP-PIP jelas merupakan bagian dari dapur Istana (Setneg), dan BPIP kini berada di wilayah koordinasi Menkopolhukam. Dengan kata lain, lembaga ini merupakan bagian kekuasaan. Pancasila kembali rawan dipersepsikan menjadi instrumen kekuasaan.
Posisi itu dikonfirmasi oleh susunan personalia yang spektrum politiknya juga terbatas, yaitu hanya berisi bekas tim sukses serta mantan pendukung saat kampanye dari rezim yang sedang berkuasa.
Hal-hal semacam ini telah dicatat oleh publik dan akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap wacana Pancasila yang telah dan akan diproduksi oleh lembaga tadi.
Itu sebabnya, jika kita sepakat bahwa Pancasila adalah instrumen kebangsaan dan kenegaraan, dan upaya pengembangan, pengakaran, serta pendalamannya adalah ikhtiar yang perlu dilakukan, untuk memperkokoh kebangsaan kita, maka lembaga yang harus melakukannya adalah sebuah lembaga yang harus berjarak dengan rezim berkuasa.
Lembaga semacam itu haruslah dibentuk melalui undang-undang, artinya melibatkan pembahasan bersama antara Presiden dengan DPR.
Kita tidak ingin, misalnya, antipati publik terhadap pemerintah berimplikasi pada sikap antipati yang sama terhadap Pancasila. Kondisi itu bisa dihindari jika kita mengelola dengan benar isu dan model pelembagaan Pancasila, sehingga tidak merepetisi kesalahan masa lalu.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
