MUI Kejeblos ke dalam Pusaran Politik Praktis Pilpres 2019

Sejak dilahirkan 1975, Majelis Ulama Indonesia atau MUI berkhidmat sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi muslimin di seluruh Indonesia. Lembaga ini tidak pernah diniatkan sebagai lembaga yang mengurusi politik praktis.

Tetapi belakangan, seiring dengan dinamika Pilpres 2019 yang semakin memanas, padahal "kompor" belum dinyalakan, MUI ikut terlibat dalam pusaran politik praktis. Setidak-tidaknya dengan mengomentari peristiwa-peristiwa politik yang sedikit banyak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, misalnya, meminta Prabowo Subianto menunjuk langsung siapa elite yang dimaksudkannya sebagai "elite yang bodoh dan bermental maling". Sebelumnya, ketua umum Gerindra ini melontarkan pernyataan yang membuat suhu politik menghadapi Pilpres 2019 meruap naik.

Memang tidak jelas benar siapa "elite yang bodoh dan bermental maling" yang disebut Prabowo itu, sebab Prabowo sendiri termasuk elit politik, bukan, meski tentu saja ia tidak bodoh dan bukan maling.

"Elitnya mana? Orangnya mana? Tunjuk saja. Yang bohongi publik mana? Gitu loh," kata Ma'ruf Amin dengan nada tanya saat ditemui usai dirinya bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 April 2018, sebagaimana ramai diberitakan.

Ma'ruf menambahkan, permintaannya untuk ungkap ke publik tersebut agar apa yang disampaikan Prabowo tidak menjadi bias. Sebab apa yang disampaikan Prabowo itu, kata Ma'ruf, juga berpotensi saling menuding.

"Jangan lempar begitu, yang kena siapa nanti. Ini saling tunjuk kita, oh kamu, kamu, nanti begitu," katanya.

Ma'ruf bahkan menegaskan, Prabowo harus menunjuk langsung 'hidung' elit yang dia maksud. "Jangan lempar tidak jelas. Tunjuk nama, tunjuk hidung. Tunjuk hidung saja," kata Ma'ruf sebagaimana diberitakan Detik.com.

Toh usai melontarkan pernyataan keras yang langsung ditujukan kepada Prabowo, Ma'ruf selaku ketua MUI mengimbau, sebaiknya para elit harus bisa menjaga ucapan dan lebih banyak menunjukkan kinerja kepada masyarakat. Ma'ruf tidak ingin apa yang disampaikan elit politik -siapapun dia- ke publik berujung pada kegaduhan.

"Makanya, saya suka beliau, Pak Jokowi itu, karena yang penting kerja, tidak usah mengucapkan. Politik itu kan sebaiknya tidak diucapkan, tapi dilaksanakan, dikerjakan. Jadi kerja, kerja, kerja gitu. Jadi jangan bikin statement yang bikin gaduh saja," katanya.

Sebelumnya, MUI juga terlibat dalam pernyataan berbau politik praktis saat Sekretaris MUI Anwar Abas meminta Arteria Dahlan, politikus PDIP, segera meminta maaf usai melontarkan umpatan “bangsat" yang ditujukan kepada Kementerian Agama. Tindakan permohonan maaf itu merupakan cara terhormat Arteria sebagai pejabat publik. "Akan sangat terhormat apabila Arteria  menyampaikan permohonan maaf," katanya sebagaimana diberitakan Okezone.com.

Peristiwa paling mutakhir, MUI melalui Ketua Komisi Dakwah Cholil Nafis menyarankan agar Sukmawati Soekarnoputri segera minta maaf dan tak berlindung di balik seni karena puisi berjudul 'Ibu Indonesia' itu diduga mengandung unsur penistaan agama.

Meskipun proses hukum belum silakukan, kata Cholil, puisi yang ditulis dan dibacakan putri Proklamator itu dinilai sudah melukai umat Islam.

"Majelis Ulama Indonesia menilai sudah ada rasa penistaan. Secara rasa, perasaan subjektivitas pemeluk agama Islam itu merasa dinistakan, merasa dilukai, atau minimal tersinggung oleh puisi ini, buktinya dia dilaporkan masyarakat," kata Cholil saat diwawancara CNNIndonesia.

[irp posts="1345" name="Melihat Kemungkinan Adanya Sertifikasi Halal" MUI di Pilkada DKI"]

Kasus puisi "Ibu Indonesia" karya Sukmawati itu dengan mudah diseret ke ranah politik yang ujung-ujungnya bermuara ke Pilpres 2019 juga, mengingat sosok ini lekat dengan PDIP di mana kakaknya, Megawati Soekarnoputri, adalah nakhoda utama partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Sedang PDIP mengusng Joko Widodo sebagai capres petahana di Pilpres 2019.

Dari tiga peristiwa politik paling mutakhir ini di mana di dalamnya terdapat keterlibatan MUI secara organisasi -meski disampaikan oleh perseorangan- tetap saja MUI terlalu jauh mencampuri urusan politik yang sudah ke luar dari urusan membimbing, membina dan menyayomi muslimin negeri ini.

Tanggapan Ma'ruf atas pernyataan yang dilontarkan Prabowo, sekasar dan sekeras apapun pernyataan itu, tetaplah Ma'ruf diposisikan sebagai pembela pemerintah.

Kebetulan pula tanggapan itu dilontarkan selepas ia bertemu Joko Widodo di Istana. Jadi terang benderang, MUI bukan berdiri di pihak yang netral. Pun dalam konteks "bangsat"-nya Arteria Dahlan, MUI berada di kubu pemerintah karena Arteria adalah anggota DPR yang sudah pada tempatnya bicara keras, meski tidak harus kasar.

Selaku pembimbing, pembina dan pengayom muslimin Indonesia, MUI sebaiknya mengerem pernyataan berbau politisnya agar tidak terjebak terlalu jauh ke dalam politik praktis, apalagi sampai kecebur di dalamnya.

Sebagai lembaga di mana di dalamnya terdapat para ulama dan cendekiawan, sudah selayaknya MUI dijadikan sebagai tempat di mana umat Islam mendengar dan meneladani apa yang dilakukan MUI sebagai payung tempat berlindung umat Islam.

Harus diingat pula, preferensi umat Islam Indonesia terhadap politik, elit politik dan calon presiden berbeda-beda. Menunjukkan keberpihakan berlebihan terhadap satu kandidat akan mendelegitimasi kepercayaan publik, dalam hal ini muslimin, terhadap MUI itu sendiri.

Jadi, silakan kembali ke jalan yang lurus dan benar!

***