Fakta

Pilkada Jatim Aroma Pilpres, Berebut Dukungan Jokowi

Ahmad Basarah, PDIP, Joko Widodo, Khofifah Indar Parawansa, Pilgun Jatim 2018, Headline
Ahmad Basarah (Foto: Timesindonesia.co.id)
PDIP harus menepis anggapan yang telanjur mengemuka bahwa Jokowi mendukung Khofifah Indar Parawansa, padahal Presiden harus bersikap netral dalam Pilkada.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah secara tiba-tiba saja berupaya meluruskan anggapan publik bahwa Cagub Jatim yang pernah menjabat Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, didukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pernyataan Basarah tentu memicu polemik. Karena, sebagai seorang Presiden, baik secara pribadi, apalagi institusi, sudah jelas, Jokowi tidak akan menyatakan dukungan kepada siapapun dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 ini.

Apalagi, selama ini, belum ditemukan jejak digital pernyataan Jokowi mendukung Khofifah maupun rivalnya, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Yang ditemukan hanyalah klaim-klaiman dari pihak PDIP. Jokowi tidak bersuara, dukung mendukung.

Seperti diketahui, pada Pilkada Jatim 2018, paslon Khofifah – Emil Elestianto berhadapan dengan Gus Ipul – Puti Guntur Soekarno. Menurut Basarah, sejak Khofifah tak lagi menjabat menteri, hubungan politik Jokowi dengan Khofifah sudah putus.

“Jadi saya tegaskan, Jokowi dan Khofifah sudah putus,” kata Basarah di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 4 Februari 2018 seperti dilansir Kompas.com. Pada Pilkada Jatim 2018, PDIP sudah meramu paket kampanye, termasuk untuk Pilpres 2019.

Adapun pada Pilkada Jatim, PDIP mendukung pasangan Gus Ipul – Puti Guntur. Sementara pada Pilpres 2019, sesuai hasil Rakernas III PDIP di Denpasar bulan lalu, PDIP mengusung Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019.

“Jadi pasangan Gus Ipul – Puti Guntur  pada Pilkada Jatim 2018 dan Pak Jokowi pada Pilpres 2019 itu satu paket. Tidak mungkin beda dukungan,” ujarnya. Pernyataan ini sejalan dengan penegasan Gus Ipul yang mendukung Jokowi sebagai capres 2019.

Sebelumnya, Gus Ipul sendiri mengatakan, dirinya akan mendukung Jokowi sebagai capres 2019. “Sebagai cagub yang diusung PDIP pada Pilkada Jatim, saya dan Puti Soekarno tentu  juga akan mendukung Pak Jokowi pada Pilpres 2019,” ucap Gus Ipul.

Selain diusung PDIP, pasangan Gus Ipul – Puti Guntur  juga diusung PKB, Gerindra, dan PKS. Sementara pasangan Khofifah – Emil diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura.

Mengutip Kompas.com, Gus Ipul menghormati sepenuhnya keputusan PDIP mengusung kembali Jokowi pada Pilpres 2019. Meski belum ada Surat Keputusan Resmi, namun PDIP telah memastikan mendukung Jokowi sebagai capres.

“Ya iyalah, memang begitu. Memang yang seharusnya mencalonkan itu adalah partai, Pak Jokowi. Memang ada calon lain,” lanjut Gus Ipul ketika blusukan di Kampung Nelayan Kenjeran, Surabaya, Rabu 28 Februari 2018.

“Kami tidak mungkin berbeda dukungan,” ujar Gus Ipul. PDIP resmi mengusung Jokowi untuk kedua kalinya sebagai capres pada Pilpres 2019. Deklarasi Jokowi sebagai capres berlangsung dalam Rakernas PDIP di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat 23 Februari 2018.

Rupanya, itulah yang membuat Basarah dengan yakinnya menyatakan Khofifah sudah putus dengan Jokowi setelah tidak menjabat sebagai Mensos lagi. “Jadi saya tegaskan, Jokowi dan Khofifah sudah putus,” kata Basarah di Surabaya, Minggu 4 Februari 2018.

Mungkin Basarah lupa, justru Khofifah-lah yang pada Pilpres 2014 mati-matian menangkan Jokowi di Jatim bersama Dahlan Iskan. Saat itu Gus Ipul ikut mendukung Prabowo Subianto dan mengajaknya keliling ponpes dan bertemu Kiai NU di Jatim.

Bahkan, sampai Prabowo diangkat sebagai anggota kehormatan Banser Jatim. Bisa jadi hal ini mungkin karena saat Pilkada Jatim 2013, Gerindra ikut mendukung Gus Ipul yang maju sebagai cawagub Jatim mendampingi Soekarwo sebagai cagubnya.

Juru Bicara Paslon Khofifah – Emil, KH Zahrul Azhar alias Gus Hans menyayangkan sikap PDIP yang menyeret-nyeret nama besar Presiden Jokowi untuk kepentingan parsial dalam Pilkada Jatim 2018.

Baca Juga:  Antara Janji Kampanye Khofifah dan Realita Janji Manis Gus Ipul

Menurut Gus Hans, saat memasuki masa kampanye Pilkada Serentak 2018, isu yang paling tepat adalah mengedepankan prestasi, rekam jejak, ide, gagasan, kapasitas, program, rencana-rencana ke depan untuk Jatim dari masing-masing paslon.

“Bukan lagi tentang siapa mendukung siapa, maupun kendaraan apa yang dipakai untuk melaju dalam putaran Pilkada,” kata Gus Hans di Posko Pemenangan Paslon Khofifah – Emil di Jalan Diponegoro, SurabayaSelasa 6 Maret 2018, kutip Merdeka.com.

“Saya rasa statement tersebut tidak perlu ditanggapi berlebih. Lagi pula tidak ada hubungan presiden dengan proses politik yang lagi bergulir. Tidak hanya di Jatim, tapi seluruh wilayah Indonesia yang tahun ini menyelenggarakan Pilkada serentak,” ujar pengasuh Ponpes Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang ini.

Satu-satunya kepentingan Presiden Jokowi pada gelaran Pilkada Serentak ini tak lain adalah proses pilkada bisa berjalan sesuai jadwal, aman, dan lancar. Sedangkan soal hasil, presiden menyerahkan seluruhnya kepada rakyat agar kualitas demokrasi terus meningkat.

“Ada baiknya kita semua tetap menjaga wibawa presiden. Jangan sebaliknya, merongrong dengan kepentingan parsial Pilkada. Saya sendiri sangat yakin Presiden Jokowi ada di posisi netral dan sangat menghormati proses demokrasi yang tengah berjalan dan tidak berniat untuk cawe-cawe,” tuturnya.

Ia juga menilai, ketergantungan kandidat terhadap dukungan presiden, justru memperlihatkan lemahnya rasa percaya diri calon yang akan bertarung di Pilkada Serentak terhadap kekuatan konsepsi dan kapasitas. “Baik dari pasangan maupun tim untuk mandiri dalam merebut hati dan pikiran konstituen,” sambungnya.

Gus Hans berharap, persaingan Pilkada Jatim 2018 ini bisa berlangsung secara sehat dengan menonjolkan prestasi dan gagasan maupun program saat kepemimpinannya nanti, tanpa harus menyeret-nyeret nama presiden yang bisa menurunkan kewibawaan presiden di mata rakyat.

“Mari berkompetisi dengan tidak perlu mencatut nama-nama besar yang justru akan mendegradasi value seseorang, baik yang sudah almarhum maupun yang sedang aktif mengabdi untuk negeri ini. Rakyat sudah cerdas memilah mana yang berkualitas dan mana yang modal ‘garis keatas’,” tandasnya, seperti dikutip Merdeka.com.

Baca Juga:  Golkar All Out untuk Khofifah, 2 Anggota Pemenangan Gus Ipul Mundur

Pernyataan keras datang dari Khofifah. Menurutnya, sebaiknya jangan men-downgrade kewibawaan Presiden. Selain itu juga tetap menjaga wibawa presiden adalah tugas dari seluruh warga negara.

“Pilkada bukan hanya di Jatim saja, menarik-narik Presiden menurut saya kurang elegan,” jelas Khofifah usai blusukan di Pasar Kapasan, Surabaya. Ia juga mengatakan, jika men-downgrade kewibawaan Presiden yang ditarik pada urusan Pilkada, tentu tidak elegan.

Padahal, dukungan dari Bara JP (Barisan Relawan Jokowi for Presiden) dan relawan Projo (Pro Jokowi) secara eksplisit sudah memberikan dukungannya kepada Khofifah. “What do you think? Tapi kan tidak harus menarik-narik wibawa Presiden,” ungkapnya.

Mengutip TribunJatim.com, karena hal-hal seperti itu, katanya, membuat kenegarawanan kita sangat menentukan untuk menempatkan secara proporsional. Sementara Basarah menyebut, PDIP mempunyai strategi khusus memenangkan Pilkada Jatim 2018.

Sebagai kader, Jokowi sangat setia dengan PDIP. Karena partai ini menjadi tempat kelahiran dan tumbuhnya Jokowi. PDIP juga setia menjaga Jokowi. “Pak Jokowi tipe pemimpin yang setia pada partai. Secara pribadi, beliau pasti mendukung Mbak Puti.” ujar Basarah.

Di pihak lain, Gus Ipul telah menepati komitmennya, yakni akan mendukung Capres 2019 yang diusung PDIP. “Tempo hari, Gus Ipul telah menyatakan dukungan pada Pak Jokowi sebagai Capres 2019,” kata Basarah.

Ia juga menegaskan, Jokowi hanya mendukung Gus Ipul – Puti Guntur. “Tidak ada pasangan lain yang didukung Jokowi dalam Pilkada Jatim selain Gus Ipul dan Puti. Sebelumnya sudah ada informasi beredar, yang mengaitkan Pak Jokowi dengan Ibu Khofifah,” ujarnya.

Menurut Pengamat politik Universitas Airlangga (UA) Surabaya Airlangga Pribadi Kusman. Langkah presiden tak berpihak pada pasangan mana pun pada Pilkada Jatim 2018 juga sudah sesuai dengan regulasi. Dimana sikap netralitas sebuah lembaga negara sangat diperlukan.

Presiden sudah benar tidak menyatakan diri berpihak pada salah satu paslon secara langsung. “Namun masuknya Bara JP ke kubu Khofifah adalah sinyal kuat bagi dukungan kekuatan sosial presiden ke kubu Khofifah,” kata Airlangga di Surabaya, Senin 5 Maret 2018.

Pernyataan Ketua Tim Pemenangan paslon Gus Ipul – Puti Guntur, Ahmad Basarah, bahwa Presiden Jokowi mendukung salah satu calon, dinilai Airlangga sebagai pernyataan yang mencoreng citra lembaga tertinggi negara di mata masyarakat.

Sudah sepatutnya Presiden RI tidak memihak paslon mana pun dalam Pilkada mana pun. Sebab, sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Jokowi adalah milik rakyat. Bukan milik kubu Khofifah atau Gus Ipul.

***

Editor: Pepih Nugraha