Biasa saya untuk melihat validasi data, saya buat perbandingan bersilang, cross table. Jika perbandingannya selaras, maka valid. Tapi jika perbandingan dua variable bertolak belakang, kesimpulannya ada 3 kemungkinan.
1. Karena sampling diambil dengan mengabaikan kaedah akademis.
2. Rekayasa yang dipaksakan.
3. Bisa jadi ada anomali dilingkupan objek sampling.
Jokowi ketika berpasangan di manapun, elektabilitasnya kisaran 45%. Dari 45% tersebut, dipastikan dari 4 partai yang sudah menyatakan dukungannya ke Jokowi dan tentunya sebagian besar dari PDIP. Dari 5 partai tersebut harusnya didapat 52,21%. Ada jarak 7%, dan ini akan bertambah besar jarak tersebut ketika 9% yang tidak menjawab beralih ke lawan Jokowi.
Artinya, elektabilitas Jokowi hanya mentok dikisaran 45%, padahal saat ini Jokowi incumbent. Seorang incumbent atau petahana harusnya menguasai elektabilitas yang tinggi.
Di lain hal kandidat terkuat Prabowo, belum melakukan kampanye apapun, dan hanya 1 partai yang jelas mengusung. Jika 2 Partai yang potensial masuk ke dalam koalisi seperti PKS dan PAN, maka elektabilitas Prabowo berpeluang lebih baik.
Apalagi jika PKB ikut dalam koalisi ini. Lengkap sudah aliansi Nasionalis-Religius, maka potensi menggeser Jokowi terbuka lebar.
Catatan: Melihat data, biasakan menggunakan persepsi bersilangan, untuk memahami maksud dari sajian data tersebut.
Sumber data dari sajian Polltracking Indonesia.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
