Wacana

“Positioning” Cak Imin Segaris dengan John Naro di Zaman Soeharto

Muhaimin Iskandar, Cak Imin, Cawapres, Pilpres 2019, John Naro, Sejarah, Soeharto, Headline
Muhaimin Iskandar (Foto: Tirto.id)
Benarkah Muhaimin Iskandar bertindak seperti John Naro pada masa Soeharto untuk memancing siapa calon wakil presiden sesungguhnya dari Joko Widodo?

Dalam teori marketing, positioning adalah hal paling utama untuk menentukan diferensiasi dan keunikan atas produk. Banyak yang mengira apa yang dilakukan Cak Imin ini soal baru dalam menentukan positioningnya, padahal tahukah anda apa yang dilakukan Cak Imin ini semacam Deja Vu atas apa yang terjadi dalam politik Indonesia di jaman Pak Harto tahun 1988.

Saat itu Pak Harto sedemikian kuatnya, dan nggak mungkinlah ada calon lain di luar Pak Harto yang mampu menantang Pak Harto, lalu seluruh kekuatan politik diarahkan ke posisi Wakil Presiden.

Saat itu beredar luas bahwa LB Moerdani atau yang dikenal Benny Moerdani, seorang Jenderal dan ahli intelijen paling jago di masa-nya ingin menduduki Jabatan Wapres, dan di saat yang sama Jenderal Benny juga mulai merapat ke Gus Dur.

Banyak beredar isu saat itu, Jenderal Benny-lah yang akan menggantikan posisi Pak Harto, maka menaikkan Jenderal Benny ke posisi Wapres adalah sebuah langkah politik taktis. Ketika ada angin bahwa Benny akan mengejar posisi Cawapres, maka kelompok militer pro Suharto mulai pasang jarak, dan masih menghitung-hitung posisi, siapakah yang tepat.

John Naro (Foto: Wikipedia.corg)
John Naro (Foto: Wikipedia.corg)

Melihat keadaan menjadi ‘saling menunggu’ maka muncullah politisi PPP dari unsur Parmusi, Djaelani atau dipanggil di kalangan anak nongkrong Menteng tahun 1960-an sebagai “John” Naro. Boss PPP John Naro ini adalah seorang ahli intelijen juga, dia reserse di Kejaksaan yang tau peta politik saat itu. John Naro tiba-tiba masuk menjadi kandidat Cawapres, untuk memancing kekuatan politik lain serta branding politik John Naro, maka Surya Paloh-lah yang jadi penggerak media mendukung John Naro.

Akhirnya masyarakat terkejut saat Naro bisa berani menyatakan terang terangan pengin posisi RI-2, Pak Harto juga mulai tidak suka, karena dikabarkan ia tidak nyaman bila bersanding dengan Naro, walaupun John Naro ini anak Menteng dan menjadi mesin buldoser kelompok Moh Roem, Djarnawi dan Lukman Harun yang dipandang masih bagian dari Masyumi tulen, tapi ia tidak pernah berada dalam garis perjuangan militer Orde Baru.

Baca Juga:  Iman Seharusnya seperti "Blue Chip" dalam Saham

Sementara publik saat itu melihat Naro menjadi sebuah bentuk penyegaran politik, angin kencang itu tidak boleh dibiarkan lama-lama, lalu dengan cepat ring satu yang dipercaya Pak Harto menyodorkan nama Sudharmono sebagai Cawapres. Jelas Pak Harto nyaman dengan Sudharmono yang dikenal di kalangan tentara sebagai “tukang ketik”. Memang Dharmono bukan sekedar tukang ketik, dia adalah ahli administrasi ulung, di jaman Bung Karno berkuasa Dharmono-lah yang menghidupkan “War Room Strategy” pada KOTI (Komando Operasi Tertinggi) di masa persiapan perang dengan Malaysia.

Sudharmono selalui di samping Bung Karno dalam rapat rapat dengan para Jenderal-Jenderal dan politisi papan atas di masa ketegangan politik Ganjang Malaysia. Saat hari hari genting setelah Gestok 1965, Nasution menyerahkan pimpinan KOTI dan pimpinan segala operasi perang kepada Mayjen Suharto.

Di situlah Sudharmono dan Suharto bekerja sangat dekat, dan kemunculan Sudharmono di tahun 1988 menjadi Cawapres Suharto membuat Suharto nyaman, walaupun serangan kepada Dharmono begitu kuat, seperti ungkapan ungkapan “Jenderal tak pernah pegang pasukan”, serta tuduhan serius lainnya. Tapi apa boleh buat Suharto sangat nyaman dengan Sudharmono karena mulai munculnya John Naro ketika posisi kandidat Cawapres tidak secara eksplisit diucapkan oleh Suharto.

Foto: Twitter
Foto: Twitter

Terlepas dari permainan politik John Naro apakah masih ada kaitannya dengan operasi politik Benny Moerdani, karena dua orang ini sama sama punya basis intelijen, maka kemunculan Naro justru merupakan katalisator munculnya tokoh baru yang tidak terduga yaitu: Sudharmono, dan ini bikin kelabakan kelompok Benny Moerdani, ketika nama Sudharmono naik, tiba-tiba muncullah interupsi dari Brigjen Ibrahim Saleh dari Fraksi ABRI, interupsi ini bikin heboh karena jaman Orde Baru bisa terjadi interupsi di luar skenario pemerintah.

Baca Juga:  Amnesti Pajak dan Regulasi Agraria Harusnya Menguntungkan Petani

Ibrahim Saleh menyatakan dengan keras “apakah layak Sudharmono bisa jadi Cawapres, karena terindikasi masa lalunya ke kiri dan ikut ikutan Pesindo”, interupsi Ibrahim Saleh inilah yang kemudian dibaca publik bahwa Orde Baru sudah pecah ke beberapa kubu. Tapi jelas Suharto yang di tahun 1988 sudah menyatakan ingin mundur kembali, tetap menjadi Presiden RI dan ia paham pertarungan adalah Putera Mahkota di posisi Cawapres.

Walaupun 10 tahun kemudian Orde Baru jatuh, dan Cawapres BJ Habibie yang naik jadi Presiden RI, seraya BJ Habibie mengakhiri episode Orde Baru lalu dialektika politik saat itu menaikkan Gus Dur yang dimasa Benny Moerdani digadang-gadang menjadi Presiden RI bukan lewat Pemilu tapi lewat dengkulnya Amien Rais.

Kembali ke Cak Imin dan positioningnya ini, Cak Imin sudah membaca bahwa Presiden adalah Jokowi, Cak Imin juga memberi sinyal pertarungan 2019 bukanlah Jokowi lawan siapa, tapi siapa Wakil Jokowi karena ini adalah persoalan pertarungan 2024. Jadi semua menyorot ke arah posisi Cawapres.

Cak Imin mulai melakukan insepsi bawah sadar publik bahwa dirinyalah yang pas jadi Cawapres dengan politik baliho-nya dan ini jelas akan membuka posisi penawaran kelompok NU, terhadap Jokowi soal dukungan secara politis. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika NU justru secara solid mendukung Jokowi tanpa syarat politik apapun. Kedua apakah Cak Imin bertindak seperti John Naro untuk memancing siapa Cawapres sesungguhnya dari Jokowi?

Kalau ini pancingan untuk membuka konstelasi politik di rahasia kantong Jokowi, betapa jeniusnya Cak Imin…

***