Fakta

Dulu Ada Rumah Polonia, Sekarang Ada Rumah Jokowi

Joko Widodo (Foto: Tirto.id)
Joko Widodo (Foto: Tirto.id)
Sebagaimana Rumah Polonia yang dijadikan markas pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, kini ada Rumah Jokowi. Apakah akan dijadikan markas juga?

Jika tidak ada aral melintang, Rumah Jokowi bakal diluncurkan, Rabu 7 Februari 2018 hari ini. Ini bukan rumah biasa, bukan pula rumah tempat tinggal Presiden Joko Widodo, ‘kan sudah ada Istana. Ini rumah yang didirikan para relawan pendukung Jokowi yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berbuat baik. Nama paling tepat mungkin “Rumah Kebaikan”.

Soal rumah-rumahan dalam konteks politik kekinian mau tidak mau ingatan kembali ke masa Pilpres 2014 lalu, di mana di masa lalu juga ada satu markas pemenangan Prabowo Subianto yang dikenal dengan Rumah Polonia.

Tidak disebutkan apakah Rumah Polonia juga disebut “Rumah Kebaikan”, tetapi yang jelas setiap harinya Rumah Polonia itu tidak pernah sepi oleh para simpatisan Prabowo. Sesiapa yang masuk rumah itu, apalagi selfie-selfie-an di sana, sudah pasti ia pendukung Prabowo. Jadi, rumah itu semacam peneguhan identitas yang jelas, “Gue dukung die mangkenye ada di mari, nah elo dukung siape…?”

Cukup mengejutkan bahwa Rumah Jokowi yang mungkin tidak dimaksudkan sebagai markas pemenangan Jokowi untuk Pilpres 2019 (tidak mungkinlah markas pemenangan Prabowo, bukan?), sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelum Pilpres itu sendiri dilakukan.

Sebagaimana yang dikemukakan pengelola Rumah Jokowi tingkat pusat, Yongki Jonacta Yani, Rumah Jokowi adalah tempat berkumpulnya para pendukung Jokowi untuk melakukan koordinasi, konsolidasi, serta melaksanakan ‘Gerakan Kebaikan Bagi Bangsa’. Nah, kata-kata ‘Gerakan Kebaikan Bagi Bangsa’ ini tidak serta merta merujuk pada markas pemenangan.

Baca Juga:  Menceriwisi Jokowi

Jika ada Rumah Jokowi tingkat pusat, tentu saja ada Rumah Jokowi tingkat daerah atau yang lebih rendah dari pusat. Artinya, Jokowi bakal punya rumah di mana-mana, di seluruh daerah bila perlu dengan tujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang saling membantu dan berbagi, khususnya di lingkungan sekitarnya.

“Kebaikan harus dapat menjadi pemicu terbangunnya semangat saling membantu dan sebagai solusi dari berbagai masalah sosial yang dihadapi bangsa ini,” kata Yongki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 6 Februari 2018. Ia menjelaskan, bentuk konkret gerakan ini antara lain bakti sosial, mengadvokasi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Setiap komunitas Rumah Jokowi, katanya, diberi keleluasaan untuk membangun inisiatif kebaikan sosialnya yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Ia mencontohkan, bila komunitas Rumah Jokowi anggotanya para dokter atau tenaga medis, maka kebaikan sosial yang dilakukan yaitu pendampingan dan pelayanan medis.

“Bagaimana jika komunitas yang anggotanya terdiri dari berbagai macam profesi? Pilihan gerakan sosialnya sesuai kapasitas dan kompetensinya,” kata Yongki dengan nada retorika.

Satu penjelasan lagi yang lebih terang dikemukakan Omar Aram, pengelola Rumah Jokowi lainnya. Menurut dia, Rumah Jokowi menyiapkan program ‘Gerakan Daya Saing’ untuk menciptakan calon-calon tenaga kerja yang andal, juga menjembatani dengan pelaku industri. Dengan begitu diharapkan tercipta industri berbasis rakyat yang dapat bersaing hingga tingkat global.

Jelasnya, kata Omar, Rumah Jokowi dibentuk sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Jokowi yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Membaca keterangan Omar maupun Yongki, jelas Rumah Jokowi tidak dimaksudkan sebagai markas pemenangan, melainkan sebuah gerakan yang kebetulan bernama Rumah Jokowi.

Namun dalam dunia politik yang bebas nilai, tidak mudah menjelaskan apakah benar gerakan itu tidak ada sangkut paut dengan Pilpres 2019. Gerakan itu pasti atas restu Jokowi setidak-tidaknya restu Istana, tidak mungkin nama “Jokowi” diambil begitu saja untuk ditempelkan di belakan “Rumah”.

Apakah Jokowi dikatakan menyalahi aturan karena mencuri start kampanye?

Bisa saja ada yang berpikir ke arah sana, tetapi berhubung yang lain calon lawan-lawannya belum ada yang menyatakan diri maju sebagai kandidat Presiden –yang ada maju menjadi bakal calon wakil presiden seperti Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan– tidak bisa dikatakan hal itu sebagai curi start kampanye.

Calon independen

Sebagai birokrat sekaligus politikus yang terlatih dan ditempa selama kurang lebih 15 tahun jika terhitung sejak ia menjadi walikota Solo, Jokowi menghitung segala kemungkinan dengan cermat. Memang benar Pilpres tidak mengakomodir calon independen, harus disokong oleh partai atau gabungan sejumlah partai politik. Jokowi pun harus diusung oleh gabungan beberapa partai, sebab merujuk pada hasil Pemilu 2014, tidak ada partai yang bisa mengusung calonnya sendiri.

Sampai saat ini PDI Perjuangan belum bersuara, khususnya melalui sinyal Megawati Soekarnoputri, bakal mengusung kembali Jokowi di Pilpres 2019. Tentu saja bagi Megawati lebih nyaman mengusung trah keluarganya sendiri. Puan Maharani, misalnya. Tetapi baik “kecebong” maupun “kampret” juga sama-sama tahu, nama ini tidak mungkin bisa dijual, bahkan sebagai calon wakil presiden sekalipun. Kasarnya, kartu matilah.

Baca Juga:  Membayangkan Fahri Hamzah Berkampanye untuk Jokowi

Partai Golkar bersama Nasdem, Hanura, PKB, PPP, sudah dipastikan mengusung Jokowi lagi, ditambah partai-partai baru seperti Perindo dan PSI yang meski belum punya kursi, tetapi massa pendukungnya bisa diarahkan memilih Jokowi. PKS, PAN, dan Gerindra bisa jadi mengusung kembali Prabowo Subianto meski Prabowo sendiri belum memberi sinyal untuk maju lagi.

Realitas politik yang terjadi, berbagai lembaga survei masih menunjukkan elektabilitas keduanya masih sangat tinggi, jomplang dengan calon lain di luar Jokowi dan Prabowo. Sehingga yang mungkin terjadi, Prabowo masih akan menjajal Jokowi sekali lagi.

Karena keberadaan Rumah Jokowi tidak mungkin dipersiapkan sebagai pengusung calon independen sebagaimana yang dilakukan Ahok pada masa Pilkada DKI Jakarta lalu, maka keberadaannya sebagai sebatas “komunikasi politik” atau “pesan” kepada Megawati atau para big boss parpol, “Ini loh gerakan massa juga dahsyat, emangnya cuma parpol saja yang punya massa!”

Bagaimanapun, keberadaan Rumah Jokowi tidak lepas dari unsur politik yang menyertainya, khususnya menjelang kontestasi Pilpres 2019.

Ayo, rumah apalagi yang mau kalian bangun!

***