Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Hanafi Rais menyayangkan penetapan tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap pembahasan RAPBD Provinsi Jambi 2018.
Menurut Hanafi, Zumi Zola merupakan kepala daerah yang sukses baik saat masih menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur Jambi periode 2011-2016 dan sebagai Gubernur Jambi sejak 2015.
Hanafi curiga ada yang salah dengan sistem pemerintahan dan sistem pencegahan korupsi sehingga dengan mudahnya menjerat banyak kepala daerah dalam lingkaran korupsi.
“Kasus Zumi Zola menjadi renungan bagi kita semua karena bicara korupsi sudah saatnya kita tidak lagi berbicara tentang oknum tapi sistemnya. Karena banyak kepala daerah yang terpilih dari proses pemilihan umum dengan mudahnya terjerat dalam praktik-prakik semacam itu,” ujar putra sulung Amien Rais saat ditemui di DPP PAN, Jalan Senopati Jakarta Selatan, Kamis 1 Februari 2018, demikian saya copas berita di Tribunnews.
[irp posts="9412" name="Kunjungan Bernyali Jokowi dan Kepahlawanan Hanafi"]
Saya tidak tahu, sistem mana yang dimaksud? Dia sendiri anggota DPR-RI (2014-2019), yang tentu tupoksinya di bidang legislasi. Jadi, selama ini ngapain? Yang saya lihat, cuma foto dia ikut bapaknya, ke Arab Saudi, rangkulan dengan Rizieq Shihab.
Komentarnya menyedihkan. Persis komentar Zulkifli, yang ngomong karena gaji gubernur kecil. Atau itu yang dimaksud sistem? Terus seperti Fahri, ingin menggarong APBN untuk membiayai partai politik?
Pertanyaan saya, sudah tiga tahun lebih duduk di Senayan, sebagai anggota DPR, wakil rakyat, tetapi kok ngomong begitu setelah kadernya kena kasus korupsi? Mirip bapaknya, ngamuk-ngamuk karena disebut-sebut nerima Rp600 juta dari Sutrisno Bachir, mau ngaduin semua orang. Padahal kasus transfer itu konon sudah 6 bulan lewat. Artinya, jika nggak kebuka ke publik, dia akan diem saja?
Semua yang dalam posisi minus, kalah, merugi, sering menyalahkan orang lain. Pilkada berbiaya mahal, itu semua terjadi juga karena partai tidak menjadi milik rakyat. Parpol milik elite partai itu sendiri. Lepas sama sekali dari kepentingan rakyat. Dengan kegagalan seperti itu, mereka kemudian mengeluh, tak mungkin berdemokrasi tanpa biaya. Terus, kasus La Nyalla vs Prabowo yang Rp40 milyar itu? Bawaslu bilang tidak ada bukti.
[irp posts="9313" name="Amien-Hanafi, Politikus Bapak dan Anak Yang Sama Kritisnya"]
Demokrasi tidak mahal, jika diusung bersama. Ada banyak fakta anggota legislatif, juga bupati dan gubernur, kepilih tanpa keluar banyak duit. Bahkan beberapa disokong rakyat pendukungnya, karena mereka percaya. Parpol, selama ini banyak yang lebih memilih jalan pintas, membeli kepercayaan rakyat dengan harga murah. Cuma nasbung dan sembako, tapi ngomongnya selangit.
Rumusnya sederhana, kepercayaan yang tulus, butuh proses panjang, juga kejujuran. Itu hal-hal yang tak dimiliki banyak parpol dan politikus kita. Gitu.
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
