Selain mempertahankan Agus Martowardojo juga beredar nama Bambang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri disebut sebagai calon kuat Gubernur Bank Indonesia berikutnya
---ooOoo---
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei 2018. Sejumlah nama pun mulai dikait-kaitkan bakal duduk sebagai Gubernur BI menggantikan Agus, di antaranya Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Bambang Brodjonegoro yang saat ini masih menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri.
Dari beberapa nama yang beredar, dua nama terakhir dianggap sebagai calon terkuat.
Sebenarnya Gubernur BI saat ini masih memiliki peluang untuk menjabat satu periode lagi. Apalagi selama lima tahun di bawah kepemimpinannya Agus Marto dinilai mampu menjaga stabilitas dan indepedensi dan disenangi kalangan industri, keuangan dan investor yang ditandai dengan kondisi dan kegiatan ekonomi dan keuangan tetap stabil.
Hal ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran angka 5,1% tahun 2017 (lima besar tertinggi di duni), stabilitas rupiah yang terjaga, cadangan devisa yang tinggi, dan dana masuk ke Indonesia yang meningkat (mencapai Rp 138 triliun pada 2017 / 2016 yang mencapai Rp 126 triliun). Tapi situasi politik kadang tidak simetris dengan ‘keberhasilan’ dan bisa jadi memiliki pendapat lain.
[caption id="attachment_9566" align="alignleft" width="472"] Chatib Basri (Foto: Merdeka.com)[/caption]
Sejak menggantikan posisi Darmin Nasution pada bulai Mei 2013, Agus Martowardojo banyak melakukan Transformulasi di BI. Keberaniannya melakukan tranformasi tersebut selain efektif mengendalikan moneter dan inflasi di Indonesia juga mengantarkannya menjadi Gubernur Bank Sentral Terbaik se-Asia Pasifik Timur.
Pemilik nama lengkap Agus Dermawan Wintarto Martowardojo itu dinobatkan sebagai Governor of the Year se-Asia Pasifik Timur pada tanggal 14 Oktober 2017 dari Lembaga Keuangan Euromoneyr, dengan Seremonial penyerahan penghargaan dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat, pada sore hanya pukul 18.00 waktu setempat.
Prestasi yang dimiliki Agus Martowardojo, ketegasannya dalam memegang amanah yang seolah membuat ‘pakem’ atau ‘fatsun’ tersendiri terhadap setiap posisi yang (pernah) didudukinya, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit kerepotan untuk mencari pengganti yang tepat. Bukan saja karena raihan prestasi penggantinya harus memiliki kualitas yang setara atau lebih tapi juga karena faktor politik ikut menentukan. Karena pemilihan Gubernur BI harus melalui Fit & Profer di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meski termasuk dekat dengan Jokowi, bahkan sempat diisukan akan menjadi Cawapres Jokowi tahun 2014 lalu, namun yang mengangkat dan mengusulkan Agus Martowadojo menjadi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2013 adalah Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Presiden kala itu. Termasuk ketika mengangkatnya menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2010. SBY adalah Pendiri dan Ketua Umum partai Demokrat, yang sepertinya sangat berharap kadernya, yang juga putera kandungnya Agus Harimurti Yudhoyono muncul kembali ke permukaan secara Nasional.
Sebagai Petahana, Jokowi masih memiliki satu kesempatan untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kesempatan tersebut tentu tidak ingin di sia–siakan. Semua potensi dan segala kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik. Terlebih peta daerah pemenangan yang diharapkan seperti Peilgub DKI Jakarta dan Banten jatuh ke tangan ‘oposisi’.
Jadi mau tidak mau, semua yang menjadi hak prerogatifnya harus dioptimalkan, termasuk posisi Gubernur Bank Indonesia.
Secara kelembagaan, memang banyak anggapan bahwa posisi Gubernur BI tidak sementereng Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN maupun pimpinan kementerian lainnya. Namun, keberhasilan dalam menjaga moneter, meningkatkan kepercayaan public investor, membangun hubungan baik dengan lembaga keuangan luar negeri, dan lainnya dapat menjadi modal ‘jualan’ dalam pilpres mendatang. Dan itu harus dari orang ‘dalam’ Presiden.
Situasi seperti ini tidak terlalu menguntungkan bagi Jokowi, baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi politik. Terlebih tahun 2018 adalah tahun politik. Tahun pesta demokrasi besar, bukan saja karena akan dilangsungkannya perhelatan ‘akbar’ Pemilihan Kepala Daerah serentak di 171 daerah di Indonesia (17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten) yang dianggarkan akan menghabiskan dana sebanyak Rp 15,2 triliun (berpotensi tembus Rp. 20 triliun) tapi juga karena sangat dekatnya dengan tahun penentuan, yaitu tahun Pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2019. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pilkada serentak 2017 dan 2018 dapat menjadi amunisi pada Pilpres 2019 mendatang.
[caption id="attachment_9567" align="alignright" width="454"]
Bambang Brodjonegoro (Foto: Profilbos.com)[/caption]Naah, Posisi Gubernur Bank Indonesia yang akan berakhir pada Mei 2018 bisa jadi akan masuk dalam perhitungan politik juga.
Jadi, siapa calon Gubernur BI pada 2018 tetap mempertahankan Agus Martowardojo atau akan ada suksesi? Presiden Jokowi sudah pasti menghitung dengan pertimbangan sangat matang dari berbagai sisi, moneter, stabilitas ekonomi dan politik. Sosok terbaiklah yang akan menjadi calon.
Tampaknya masyarakat perlu sabar menunggu, karena menurut keterangan DPR, Presiden masih memiliki waktu dua – tiga pekan kedepan untuk mengajukan nama. Karena DPR baru akan membahas Fit & Profer Test pada bulan April sementara pengajuan namanya dilakukan minggu ke2-3 Februari 2018.
"Itu kan hak prerogatif Presiden, apalagi BI kan adalah institusi yang independen dan tidak boleh ada intervensi politik. Jadi tunggu saja siapa yang akan dicalonkan," tandas Johnny G. Plate, Anggota Komisi XI DPR,
"Apakah nanti dari internal BI, perpanjangan Gubernur BI (Agus Martowardojo), atau yang lain pilihan Pak Jokowi, kami menekankan berbasis kebutuhan institusi, kepentingan negara, dan perekonomian nasional," imbuhnya lagi
Salam ukhuwah
elha, pengamat ekonomi pinggiran
***
Editor: Pepih Nugraha
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews