Demokrasi Memusat di Jakarta, "Macdonaldisasi" Cara Instan Berburu Kader

Ternyata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid masih malu mengakui akhirnya bergabung dengan PDIP dan PKB yang mendukung Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarnoputri pada Pilkada Jatim 2018.

Ia tidak mau bila partainya disebut berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Gus Ipul – Puti Guntur. Menurut Hidayat Nur Wahid, dukungan yang dilakukan pihaknya lebih kepada sosok Gus Ipul, bukan ke partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Sekali lagi saya tegaskan, kita koalisi dengan Gus Ipul. Karena kan tidak ada koalisi antar partai. Yang ada koalisi dengan kandidat,” ujar Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 11 Januari 2018, seperti dilansir Okezone.com.

Sementara mengenai dipilihnya Puti Guntur sebagai pendamping Gus Ipul, ia melihat hal itu  merupakan arahan dari para ulama agar PKB dengan PDIP tidak terpisah dalam mendukung calon pada Pilkada Jatim 2018.

Menurut Hidayat Nur Wahid, PKS sebetulnya lebih tertarik dengan Bupati Bojonegoro Suyoto untuk mendampingi Gus Ipul. “Tapi dilihat Gus Ipul lebih prospektif dengan arahan para ulama tadi. Kami hormati arahan para ulama dan pilihan Gus Ipul,” lanjut Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai pengusung utama bagi pasangan bacagub dan bacawagub Jatim 2018, Gus Ipul – Puti Guntur adalah PDIP dan PKB. Menyusul kemudian setelah PKS, Partai Gerindra juga ikut bergabung di sini.

[irp posts="7963" name="Untuk Kampanye Calon Gubernur Harus Rogoh Kocek Rp100 Miliar"]

Itulah fakta politik terkait Pilkada Jatim 2018. Fakta bahwa aroma Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak bisa begitu saja diadopsi dan dibawa ke gelaran Pilkada Jatim 2018 dengan koalisi Gerindra-PAN-PKS alias Trio Kwek-Kwek (karena selalu bersuara kompak). Politik itu abu-abu, bukan hitam-putih!

Dan semua itu selalu diputuskan oleh elit dan petinggi parpol di Pusat, Jakarta! Bukan atas “rekomendasi” dari bawah seperti DPD Provinsi/DPC Kabupaten-Kota. Karena, keputusan siapa bakal calon yang diusung itu sangat ditentukan oleh DPP Partai!

Itulah wajah demokrasi Indonesia yang sebenarnya hingga kini. DPD dan DPC hanya jadi stempel oleh DPP sebatas administrasi persyaratan saja. “Maunya sih kita ke sana, bukan ke sini. Tapi, gimana lagi?” ucapan seperti itulah yang terjadi di bawah.

Lihat saja peristiwa yang terjadi pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2018. Seperti ditulis Liputan6.com, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy atau Romi menyebut, perlu waktu tiga malam untuk sepakat menggandeng PDIP maju pada Pilkada Sumut 2018 dan mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus.

“Butuh 3 malam untuk berdiskusi dengan PDIP. Termasuk tadi malam, saya hadir di rumah Bu Mega di Teuku Umar untuk menyampaikan pemikiran itu,” ucap Romi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.

“Akhirnya kita berbicara elektabilitas menang. Kita melihat suara di Sumut, mau enggak mau kita harus menerima itu (melihat sisi elektabilitas) sebagai basis mendapatkan kemenangan. Yang kedua 35 persen orang Jawa, sehingga Djarot ditempatkan di situ,” ungkap Romi.

Romi membeberkan, ada kontrak politik untuk hal ini, intinya ada kepentingan untuk umat muslim. “Kita mintakan kontrak politik di Sumut. Yaitu menaungi kepentingan-kepentingan umat Islam,” ungkapnya.

Romi mengungkap alasan partainya mendukung pasangan Djarot – Sihar pada Pilkada Sumut 2018. Ia menjelaskan, peta pemeluk agama menjadi nilai kemenangan tersendiri di wilayah tersebut.

“Kita berbicara tentang kemungkinan elektabilitas menang di Sumut, daerah di mana 32 persen terdiri atas saudara kita nonmuslim, dan 68 persen saudara kita muslim, itu sebagai basis analisa untuk kemenangan,” terang Romi lagi.

Namun, ternyata dukungan DPP PPP kepada pasangan tersebut diolak oleh para kader PPP Sumut. Penolakan dilakukan dengan membakar gambar Ketua DPP PPP Romahurmuziy. Aksi pembakaran itu dilakukan para kader PPP di Kantor DPW PPP Sumut di Jalan Raden Saleh Kota Medan. Mereka juga merobek spanduk bergambar Romahurmuziy.

“Di beberapa daerah, pengurus DPC juga melakukan hal yang sama. Ini bentuk penolakan bersama akibat kekecewaan para kader terhadap keputusan DPP terkait Pilgub Sumut,” kata Ketua DPC PPP Langkat Rahmat Rinaldi.

Pernyataan Rahmat Rinaldi tersebut mewakili pengurus seluruh DPC PPP se-Sumut, Rabu 10 Januari 2018. Disebutkan, kader PPP Sumut kesal dengan keputusan pimpinan partai. Mereka menegaskan tidak akan membantu pemenangan Djarot – Sihar.

“Yang kami inginkan, cabut dukungan, kita akan pilih pemimpin bukan pasangan pelangi,” sebutnya, seperti dikutip Liputan6.com. Sebelumnya, penolakan telah disampaikan oleh Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis.

Yulizar tetap menginginkan Djarot berpasangan dengan figur muslim. Namun penolakan Yulizar berbuntut pada pencopotan dirinya, yang akhirnya jabatan Ketua DPW Sumut dipegang Ihsan Nahrowi, yang juga menjabat Ketua DPP PPP Korwil Sumatera.

Ihsan bahkan hadir mendampingi Djarot – Sihar mendaftar ke KPU Sumut. Ia membawa SK No 1559/KPTS/DPP/1/2018. Di dalam dokumen yang ditandatangani Romahurmuziy itu, disebutkan bahwa Ihsan menggantikan Yulizar. Ia juga diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dan menandatangani berkas-berkas dalam pencalonan Djarot – Sihar.

Kasus DPW PPP Sumut itu merupakan fakta politik bahwa “daerah” tidak bisa berbuat untuk mengusung “maunya” daerah. Keputusan politik pilkada tetap ada di tangan elit politik PPP di Jakarta. Itulah Indonesia! Politik kepentingan para elit parpol!

Politik Pragmatis

Melihat fakta politik yang terjadi sekarang ini, DR. Sugeng Harianto mengatakan, demokrasi di Indonesia semakin pragmatis dan hanya prosedural. “Kita ini belum siap menjadi negara demokrasi,” kata alumni FISIP Universitas Airlangga (UA) Surabaya itu.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya itu, coba lihat  paslon Gus Ipul – Puti Guntur ini. “Apakah karena program atau basis massa yang diikat oleh kesamaan ideologi, yaitu NU dan Soekarnois,” tegasnya kepada PepNews.com.

Kita tidak pernah dengan apa gagasan Gus Ipul untuk membangun Jatim. Apalagi Puti Guruh yang lebih bukan berasal dari Jatim, tapi Dapil Jabar. Terlepas dicurangi atau tidak, Khofifah sudah dua kali gagal dalam Pilkada Jatim sebelumnya.

“Sekarang mencalonkan lagi. Itu memang hak konstitusional, tapi dari asas kepatutan dan kepantasan  seperti apa?” ungkap Sugeng Harianto.⁠⁠⁠⁠ Faktanya, semua keputusan paslon itu yang menentukan DPP dan Ketua Partainya, bukan dari bawah.

Contohnya, Sumut, PDIP kirim Djarot yang sudah tumbang saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Di Jabar, Gerindra kirimm jenderal, PDIP juga kirim 2 jenderal, jelas keduanya bukan dari usulan bawah.

Jateng, Gerindra kirim orang luar partai. Jatim, sami mawon. Calon Golkar bukanlah orang Golkar sendiri, Demokrat malah bajak kader PDIP. Mereka ternyata miskin kader yang siap jadi pemimpin. Fakta politik ini jelas sangat memalukan!

Pertama, kata Sugeng Harianto, ia setuju parpol gagal melakukan kaderisasi pemimpin. Ini bisa dilihat dalam rekruitmen pemimpin ini terjadi macdonaldisasi. Menggunakan cara instan dengan merekrut tokoh-tokoh atau pemimpin yang sedang berkuasa dengan kinerja baik atau tokoh-tokoh yang memiliki popularitas, artis misalnya.

Menurutnya, banyak partai yang mimiliki jumlah kursi di lembaga legislatif tidak percaya diri untuk mencalonkan kader partai, karena lebih memilih calon dari luar partai dan harus berkoalisi. Agak unik koalisi antar partai pada kasus Pilkada.

Koalisi ditandai oleh perbedaan ideologi partai, misalnya PKS yang sebenarnya berideoligi Islam berkoalisi denga PDIP yang nasionalis dan PKB yang semi nasionalis. Berangkat dari pengalaman pemilu 1955 koalisi semacam itu menghasilkan koalisi yang rapuh.

“Mudah terjadi apa yg disebut political black mailing. Karena terdapat perbedaan yang tajam, sangat mudah salah satu atau beberapa parpol anggota koalisi untuk menarik diri dari koalisi. Hal ini juga terjadi pada pemerintahan era SBY,” ungkap Sugeng Harianto.

Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, PKS seolah-olah menjadi duri dalam daging. Kedua, parpol di Indonesia ini rata-rata belum menjadi parpol modern. Bahkan, beberapa parpol tidak ubahnya seperti perusahaan keluarga.

“Pemilik parpol seperti ini adalah pendiri partai, bukan milik publik,” tutur Sugeng Harianto. Karena, perusahaan keluarga maka pemilik melakukan dominasi dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah penentuan calon gubernur dan wakil gubernur, juga calon bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.

“Meskipun bunyinya adalah rekomendasi pimpinan pusat partai, namun sebenarnya lebih dominan ditentukan oleh ketua umum yang tidak lain adalah pemilik partai,” lanjut Sugeng Harianto.

Kedua, demokrasi kita masih belum dewasa dan belum modern. Hanya demokrasi prosedural dan pragmatis. “Demokrasi hanya dipakai sebagai instrumen untuk memperoleh kukuasaan dan blm menjadi instrumen untuk membangun kesejahteraan,” tegasnya.

Akibatnya adalah kesejahteraan masyarakat stagnan, yang meningkat adalah angka korupsi dan koruptor yang masuk penjara. Sebagian besar koruptor adalah anggota legislatif dan pemimpin pemerintahan di tingkat lokal.

Ketiga, isu SARA masih menjadi komoditas yang menarik untuk dijadikan instrumen memperoleh kekuasaan. Isu SARA mengalami kapitalisasi. Banyak contoh. Salah satunya adalah Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

[caption id="attachment_3473" align="alignleft" width="300"]

Menurut Sugeng Harianto, keecuali Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sulit menemukan pemimpin daerah yang terpilih karena program-program yang ditawarkan ketika kampanye.

“Sebagian karena menggunakan mobilisasi dengan instrumen primordialisme. Misalnya, di  Kalbar lebih dominan politik identitas. Jateng dominan Soekarnois. Jatim dominan NU dan Mataraman,” ungkapnya.

Terkait politik transaksional, meski sulit dibuktikan, seperti isu yang dilontarkan La Nyalla Mahmud Matalitti terhadap Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto saat mencalonkan dirinya melalui Gerindra, bagaimana?

“Kalau saya punya kendaraan ya tidak mungkin saya berikan atau saya pinjamkan secara cuma-cuma. Tapi politik transaksional sulit dibuktikan. Analag ada bau tapi tidak ada rupa. Tapi sebenarnya kan juga bukan rahasia umum. Siapa yang menjadi pemimpin di nasional dan lokal ya orang yang memiliki sumber daya,” ungkapnya.

Dari fakta politik seperti di atas, jelas kader-kader terbaik di Jabar maupun Jatim dari unsur birokrat sampai tidak bisa berangkat dan dilirik oleh petinggi-petinggi parpol hanya karena cost-nya terlalu besar dan hubungan kekerabatan atau dropping dari Pusat.

Pilkada seolah-olah hanya jadi sarana untuk orang partai mendapatkan double job. Terutama bagi mereka yang berasal dari lingkar kekuasaan partai atau Istana. Kalau begini buat apa ada Pilkada Provinsi?

Begitu pula dengan Pilkada tingkat kabupaten/kota yang juga dibajak oleh orang-orang partai di lingkar kekuasaan provinsi atau partai di tingkat kabupaten/kota. Ironisnya, mereka juga membuat dinasti politik. Coba saja cek berapa banyak paslon yang masih punya hubungan kekerabatan dengan bupati/wali kota yang sudah menjabat dua periode!

***