Figur Aa Gym Bisa Jadi Alternatif "Pengganti" Kang Emil buat PDIP

Tampaknya Ridwan Kamil masih belum yakin benar dengan Surat Keputusan DPP Partai Golkar yang isinya mencabut dukungannya pada Walikota Bandung ini untuk maju dalam gelaran Pilkada Jabar 2018 sebagai bakal calon gubernur Jabar.

Pasalnya, walikota yang akrab dipanggil Kang Emil itu mengaku belum mendapat surat resmi dari Golkar terkait pencabutan dukungan untuk Pilkada Jabar tersebut. Ia diberitahu ada utusan DPD Partai Golkar yang memberikan surat ke rumah dinasnya.

Tapi, surat yang disampaikan hanya berupa salinan. “(Surat resmi) belum. Saya baru datang dari Jakarta. Tetapi kan saya dengar fotokopian ya,” ujar Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa 19 Desember 2017, seperti dilansir media.

Menurutnya, dalam pengambilan keputusan politik yang bersifat krusial, idealnya persoalan administrasi harus disampaikan secara resmi dengan membawa surat resmi. “Begini ya, kalau dalam proses administrasi itu kan harus aslinya,” ujar Emil.

Dulu rekomendasi yang diberikan ke Emil asli. Jadi, “Kalau pencabutan juga harus asli, maka sedang proses komunikasi,” katanya. Ia pun mengaku hingga saat ini sedang menunggu surat resmi dari DPP Golkar. Emil mengaku tak mempersalahkan.

“Jika memang surat tersebut sudah menjadi keputusan final,” lanjutnya. Makanya, ia masih menunggu secara resmi komunikasi dari DPP. “Dulu waktu dideklarasikan, saya ini tidak berkomentar sebelum ada surat,” ungkap Emil lagi.

Berlanjut atau tidaknya alumni Arsitektur ITB untuk bertarung dalam Pilkada Jabar 2018 itu sangat tergantung pada beberapa partai pendukungnya. Bukan hanya Golkar yang mencabut dukungannya. Beberapa parpol lainnya juga akan bersikap sama.

PKB dan PPP juga bakal melakukan hal yang sama: menarik dukungan terhadap Kang Emil. Setelah Golkar, kini giliran PKB yang mengancam akan mencabut dukungan politik kepada Kang Emil. Ini disampaikan Sekjen DPW PKB Jabar Sidkon Djampi.

Dalam rilis resmi, seperti dikutip media online, DPW PKB Jabar mendesak Ridwan Kamil kembali ke rencana awal dalam menentukan calon wakil gubernur pada Pilgub Jabar 2018. Penentuan wakilnya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antarpartai pendukung.

Jika Ridwan Kamil bandel enggan mengikuti sarannya, kata Sidkon, PKB mengancam akan mencabut dukungan politik kepada Emil. “Salah satu komitmen bersama itu dalam penetapan cawagub yang akan mendampingi Kang Emil,” ujar Sidkon.

Kesepakatan awal itu, tambahnya, penetapan calon wakil gubernur akan ditetapkan bersama partai pengusung melalui mekanisme musyawarah. Tujuannya, agar tidak ada dominasi salah satu pihak dalam penetapan calon pendamping Emil.

Sebelum mencabut dukungan, Emil sudah dipasangkan dengan Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai bacawagubnya dari Golkar. Muncul nama lainnya, seperti Uu Ruzhanul Ulum dari PPP, Saan Mustopa (Nasdem), dan Syaiful Huda (PKB).

Rupanya, masing-masing parpol ingin agar kadernya yang diambil sebagai bacawagubnya Emil. Entah apa latar belakangnya, Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi meminta DPP Golkar agar mencabut dukungannya kepada Ridwan Kamil.

[irp posts="6307" name="Sadar Dirilah, Kang Emil, Anda Bukan Kader Parpol!"]

Seperti halnya Golkar dan PKB, PPP kini juga sedang mengevaluasi dukungan kepada Emil yang didukungnya. Menurut Sekjen PPP Arsul Sani, Emil belum menetapkan bacawagub dari  partainya.

“Saat dukung Ridwan Kamil ada kesepahaman bahwa Cawagubnya dari PPP,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu, sepert dilansir media online. Emil bukannya segera mengumumkan, ia malah membuat konvensi mencari pendamping diriya sebagai bacawagub.

Padahal ide konvensi tidak pernah dibahas dan disepakati oleh PPP maupun Emil. “Ridwan Kamil tidak kunjung menetapkannya malah come up dengan ide konvensi segala macam yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya,” tegas Asrul Sani.

Jika PPP akan bersikap sama dengan Golkar dan PKB, jelas posisi Emil akan sangat rawan. Ia bisa gagal maju dalam gelaran Pilkada Jabar 2018. Sekarang ini PPP masih melakukan evaluasi, bisa dibatalkan atau akan tetap didukung PPP.

Sani mengaku PPP berlum merapatkan sikap atas evaluasi yang sedang berlangsung terhadap Emil dalam Pilkada Jabar 2018. Pada 24 Oktober 2017, PPP resmi telah mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

Berharap Melalui PDIP

Sosok Ridwan Kamil sejak menjabat Walikota Bandung 2013, sangat terkenal di kalangan warga sebagai pemimpin yang membawa perubahan bagi Kota Bandung. Sebelum menjadi pejabat publik, ia dikenal sebagai seorang arsitek dan dosen tidak tetap di ITB.

Pada 2013 Emil yang dari kalangan profesional dicalonkan oleh PKS dan Gerindra sebagai Walikota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai cawali. Dan, pada 28 Juni 2013, KPU Kota Bandung menetapkan sebagai pemenangnya.

Selama hampir lima tahun memimpin Bandung, banyak perubahan yang telah dilakukannya. Emil punya cara sendiri dalam merangkul warganya. Dalam berkomunikasi dengan warga dan sosialisasi program-programnya, ia memanfaatkan medsos, Twitter dan Facebook.

Sukses memimpin Bandung, membuat namanya semakin terkenal dan dilirik banyak partai. Termasuk ketika namanya masuk dalam bursa bacagub DKI Jakarta 2017 lalu. Ia digadang-gadang untuk maju melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Karena saat itu, sepertinya sudah tidak ada lagi tokoh yang “mampu” melawan Ahok untuk bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Makanya, konon, Emil diminta warga Jakarta supaya maju bertarung menghadapi Ahok yang namanya semakin menguat.

Namun, rencana tersebut “dibatalkan” setelah Emil dipanggil Presiden Joko Widodo untuk “dinasehati” supaya fokus dulu sebagai Walikota Bandung yang saat itu baru dijalaninya selama tiga tahun (hingga 2016). Kabarnya, Emil dipersiapkan untuk Jabar-1.

[irp posts="2698" name="Ridwan Kamil Terancam Nunggeulis" Alias Ditinggal Sendirian"]

Rupanya, partai penguasa (baca: PDIP) sudah menyiapkan Emil untuk bertarung di Pilkada Jabar 2018 sebagai bacagub dari PDIP. Namun, PDIP “kalah cepat” oleh manuver Partai Nasdem yang mendahuluinya untuk mencalonkan Emil sebagai bacagubnya.

Konon, Emil enggan melamar melalui PDIP karena jujuran yang harus dikeluarkan terlalu “mahal”. Sehingga, ia lebih memilih ke Nasdem yang mungkin saja malah “gratis”, seperti halnya ketika Tri Rismaharini “diminta” PDIP menjadi bacawali Surabaya.

Boleh jadi, itulah yang membuat PDIP “tersinggung” atas sikap Emil , sehingga ada upaya untuk menjegalnya melalui parpol lainnya pendukung Emil, seperti Golkar yang akhirnya mencabut dukungannya atas Emil. Itulah politik, bisa berubah setiap waktu!

Apalagi, hingga kini PDIP belum juga menentukan siapa bacagub Jabar 2018, meski sudah ada Dedi Mulyadi, Ketua DPD Golkar Jabar, yang melamar melalui PDIP. Pengalaman dua kali Pilkada Jabar sebelumnya yang mengalami kekalahan mesti jadi pelajaran.

Jika yang diburu hanya kekuasaan semata, sebaiknya PDIP mempertimbangkan alternatif calon dari ulama seperti Abdullah Gymnastiar alias A’a Gym, pengasuh Ponpes Da’arut Tauhid, Bandung. Dibandingkan figur lainnya, A’a Gym lebih bisa diterima masyarakat.

A’a Gym yang berlatar “anak kolong” pasti bisa mengimbangi Dedy Mizwar yang diusung Partai Demokrat atau Mayjen TNI (Purn) Sudrajat yang dicalonkan Partai Gerindra. Apalagi, calon yang sedianya akan dipasangakan dengan Sudrajat “dibajak” Demokrat.

Demiz yang diusung Demokrat mengklain sudah menggandeng Ahmad Syaikhu, kader PKS yang sedianya dipasangkan dengan Sudrajat akan deklarasi pada 7 Januari 2018. Rupanya, Demokrat masih “merasa” sebagai penguasa, sehingga suka main fait accompli.

[irp posts="4729" name="Mungkinkah Ridwan Kamil Berjodoh dengan Puti Guntur Soekarno?"]

Jika PDIP mengusung A’a Gym, secara politis, PDIP akan sangat diuntungkan. Hal ini bisa menampik tudingan kalau PDIP adalah parpol anti Islam atau “sarang” PKI. Karena, figur A’a Gym bisa diterima semua kalangan masyarakat Jabar. Inilah kelebihannya.

Ingat, Gubernur Jabar Ahmad Heriawan alias Aher adalah seorang ulama. Aher itu pengajar dan mubaligh. Ia dosen di perguruan tinggi Ma’had Al Hikmah, Dirosah Islamiyyah Al Hikmah, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, dan Pusat Studi Islam Al Manar. Aher juga aktif di Persatuan Umat Islam sejak 1991 dan dipercaya untuk menjabat Ketua Umum sejak 2004 sampai saat ini.

Jadi, tidak ada salahnya jika PDIP mengusung A’a Gym. Sekarang, tinggal bagaimana upaya PDIP untuk “merayu” A’a Gym agar bersedia dicalonkan sebagai bacagubnya. PDIP harus bisa meyakinkan A’a Gym untuk bersama-sama memakmurkan rakyat Jabar.

***