Fakta

Jenderal Gatot Nurmantyo di Mata Setara Institute

Hendardi, Setara Institute, Panglima TNI, Selebritis Politik, Gatot Nurmantyo, Gatot Nurmantyo, Headline,
Hendardi (Foto: Beritamoneter.com)
Setara Institute menyebut Gatot Nurmantyo "Selebiritis Politik", tapi ia punya modal untuk terjun ke politik praktis karena sudah dikesankan "terzolimi".

Ada-ada saja Setara Institute dalam menilai seseorang, khususnya sosok yang menjadi trending topic sejak kemarin, yaitu Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Saat ia mengantar calon Panglima TNI baru Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan menggantikannya untuk uji kepatutaan dan kelayakan, LSM itu mencap Gatot lebih sebagai “Selebriti Politik” tinimbang Panglima TNI.

Jika Gatot tidak mengantar Hadi Tjahjanto, bisa jadi cap yang akan diberikan bukan “Selebriti Politik”, melainkan “Panglima Sirik”. Jadi serba salah memang. Terlebih lagi, Setara Institute menilai ada paradoks dalam diri Gatot Nurmantyo. Apa hal yang saling bertentangan dalam diri Gatot itu?

Di satu sisi Gatot Nurmantyo seperti ngemong dengan menunjukkan sikap “kakak” mengantar adiknya ke DPR, tetapi di sisi lain ia melakukan rotasi besar-besaran kepada 85 perwira tinggi usai Presiden Joko Widodo mengirimkan nama Hadi ke DPR sebagai calon Panglima TNI.

Antara sikap ngemong (rendah hati) dan melakukan rotasi (keras hati) adalah dua hal yang saling bertentangan tetapi ada pada dirinya.

Benar bahwa beberapa waktu lalu saat beberapa bulan lagi sebelum memasuki masa pensiun, Gatot Nurmantyo kerap memperlihatkan dirinya sebagai selebriti politik yang lebih mengedapankan impresi, kesan, atau citra. Konfrontasinya dengan Kepolisian soal pengadaan senjata dan lebih dinilai menonjolkan sosok pro-aksi massa 212 salah satunya.

Atas tudingan itu, Gatot Nurmantyo tidak menampik dirinya disebut berpolitik, tetapi politik yang dilakukan menurutnya politik negara, bukan politik praktis.

Di mata Ketua Setara Institute Hendardi, Gatot Nurmantyo ingin tetap menampilkan impresi baiknya dengan mengantar Hadi Tjahjanto ke DPR. Sekalipun tindakan ini bisa diapresiasi, namun tindakan lainyaitu memutasi 85 perwira TNI di penghujung jabatannya menurut Hendardi adalah soal lain yang dalam pandangannya melanggar etika kepemimpinan yang juga dapat dikategori sebagai tindakan politik menguntungkan dirinya.

 Gatot Nurmantyo sendiri kepada media telah menegaskan bahwa alasan memutasikan 85 perwira tinggi karena dirinya tidak tahu ada pemberitahuan dari Presiden Jokowi yang menunjuk Hadi sebagai Panglima TNI baru. Hendardi tetap menilai tindakan Gatot tersebut sebagai manuver politik.
Baca Juga:  Nampak Adanya Komunikasi Yang Mampat antara Jokowi dan Gatot
Politik itu menurut Hendardi adalah impresi. Mengantar Hadi Tjahjanto menurutnya mengesankan impresi politik baik dan legawa, tetapi menyatakan tidak diberi tahu Presiden soal nama penggantinya juga hendak memberikan impresi baik untuk menutup kesan seolah-olah sengaja melakukan mutasi di ujung jabatannya.
“Jadi Jenderal Gatot Nurmantyo lebih tampak semacam politisi yang bermain di tataran impresi,” kata Hendardi sebagaimana diberitakan Detik.com, Rabu 6 Desember 2017.
Gatot Nurmantyo (Foto: Republika.co.id)
Gatot Nurmantyo (Foto: Republika.co.id)

Gatot meyakini dirinya tidak melanggar etika dengan melakukan rotasi terhadap 85 perwira tinggi karena proses rotasi telah melalui sejumlah tahapan dan tingkatan yang legalitasnya sudah sesuai prosedur..

Marsekal Hadi Tjahjanto yang masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara belum bersedia berkomentar mengenai mutasi atau rotasi besar-besaran 85 perwira TNI yang baru dilakukan oleh Gatot Nurmantyo.

Meskipun sudah disetujui Komisi I DPR untuk menjabat Panglima TNI berikutnya, Hadi tetap menolak berkomentar. “Saya masih kepala staf. Jadi belum bisa bicara soal itu,” kata Hadi usai menjamu sejumlah anggota Dewan Komisi I DPR-RI, di kediamnnya Kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 7 Desember 2017 sebagaimana dikutip Kompas.com.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/928/XII/2017 yang ditandatangani 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, ada 85 jabatan yang mengalami pergantian di tubuh TNI, yakni 46 jabatan di TNI AD, 28 jabatan di TNI AL, dan 11 jabatan di jajaran TNI AU.

Kesan terzolimi

Dari semua pernyataan dan tindakan yang menyudutkan Gatot Nurmantyo, kesan dirinya sebagai orang “terzolimi” tidak bisa dihindarkan. Kesan “terzolimi” ini sesungguhnya aset dan investasi politik jangka pendek maupun jangka panjang.

Masih ingat “terzolimi”-nya Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi Menko Polkam yang dipecat Presiden Megawati Soekarnoputri? Kesan SBY “terzolimi” ini berbuah manis dengan terjerambabnya Megawati sampai dua kali akibat dipecundangi SBY di dua kali Pilpres.

Apakah modal “terzolimi” bisa diolah dan menjadi bekal Gatot Nurmantyo setelah menjadi orang sipil dan kelak bebas berpolitik? Tentu saja bisa, sebab percepatan pensiun dari yang seharusnya bulan Maret tahun depan ke awal Desember ini sesungguhnya “pemecatan” secara tidak langsung meski dibungkus dengan hak prerogatif Presiden RI sekalipun.

Baca Juga:  Jokowi Keder, Prabowo Jadi "King Maker" Siapkan Duet Gatot dan Anies

Pemecatan yang kemudian memunculkan kesan “terzolimi” sering berbuah manis. Selain contoh SBY, Anies Baswdan yang dipecat Jokowi juga sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pun demikian Sudirman Said, menteri yang kena pecat Jokowi, sekarang sedang mengadu nasib untuk menjadi gubernur di Jawa Tengah, mengikuti jejak sukses Anies.

Prabowo Subianto juga kena pecat saat menjadi Pangkostrad, toh dia sukses menjajal dua kali kursi presiden dan sekali wakil presiden.

Dengan modal “Selebriti Politik” sebagaimana disinyalir Setara Institute, plus kesan “terzolimi” karena pensiunannya dipercepat oleh Jokowi, mudah bagi Gatot Nurmantyo masuk gelanggang politik praktis yang sebenarnya. Ia telah punya modal sekaligus investasi.

Dapatkah Gatot Nurmantyo mengolah dan mengelola keuntungan ini?

***