Niat Minta Airlangga Mundur, Malah Banyak Menteri Yang Harus Mundur

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo mungkin ceroboh dan tidak mengkaji lebih dalam terkait pernyataannya tentang Airlangga Hartarto. Saat itu Eko meminta Airlangga jika terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, otomatis harus mundur dari kabinet.

Tidak ada larangan bagi pejabat setingkat Eko Sulistyo berbicara, sah-sah saja berkomentar. Apalagi itu dibumbui pendapat pribadi, bukan pendapat institusi. Juga tidak ada larangan menyampaikan pendapat di muka umum, apalagi komentar terkait perselisihan bakal kandidat Ketua Umum Partai Golkar yang memang sedang seksi.

Masalahnya adalah ketidakhati-hatian Eko Sulistyo sebagai Deupti IV Kantor Staf Presiden itu tadi. Suaranya mewakili Presiden RI. Dengan jabatan yang disandangnya tersebut, Eko malah menambah ruwet masalah perhelatan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Bukannya menyelesaikan masalah, Eko bisa dipersalahkan atasannya sendiri terkait pendapatnya.

[irp posts="4855" name="Ketum Golkar Harapan Istana Mengerucut ke Airlangga dan Idrus Marham"]

Loh kok bisa? Sebab, seusai rilis hasil survei dari Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) di Jakarta, Minggu, 3 Desember 2017, Eko mengatakan, "Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan agar para menterinya tidak merangkap jabatan di kepengurusan parpol."

Nah, bagaimana suasana kebatinan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla? Mari kita mentri dengan rangkap jabatan rangkap selain Airlangga Hertanto.

• Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jendral TNI (Purnawirawan) Wiranto juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura;

• Letjen Purn Luhut Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Selain itu LBP panggilan akrabnya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar periode 2016-2022;

• Puan Maharani menjabat sebagai Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategi bagi DPP PDI Perjuangan. Dalam kabint kerja, Puan Maharani menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

• Korbid Ekonomi DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sekarang lagi heboh karena posisinya sebagai Menteri Perindustrian berniat maju sebagai Calon ketua Umum Partai Golkar;

• Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan Indonesia ke-35 ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Lua Negeri DPP Partai Nasdem;

• Siti Nurbaya Bakar adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di struktur kepengurusan partai. Siti Nurbaya Bakar menjabat sebagai Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai Nasdem;

• Muhammad Hanif Dhakiri menjadi Ketua Umum DKN Garda Bangsa dan terpilih menjadi Sekjen DPP PKB pada tahun 2014. Saat ini, Hanif Dhakiri menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan;

• Eko Putro Sandjojo Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Marwan Jafar rekan satu partainya di PKB;

• Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 (Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan)

• Lukman Hakim Saifuddin adalah Menteri Agama Indonesia; prahara PPP belum bisa menjelaskan posisi Lukman;

• Asman Abnur adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada Kabinet Kerja yang dilantik sejak tanggal 27 Juli 2016. Asman Abdur adalah Wakil Ketua Harian DPP PAN;

Nah, apakah Eko Sulistyo akan terus mempersoalkan Airlangga Hertanto dengan membahas status rangkap jabatan yang disandangnya? Bukankah ini juga berlaku kepada menteri lainnya yang juga merangkap jabatan di partai politik? Jika tidak tebang pilih dan berlalu untuk semua anggota kabinet, sudah barang tentu akan banyak anggota kabinet Jokowi yang harus mundur.

Malah tambah ruwet kan?

***