Fakta

Nampak Adanya Komunikasi Yang Mampat antara Jokowi dan Gatot

Joko Widodo, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, Hadi Tjahjanto, Militer,
Joko Widodo dan Gatot Nurmantyo (Foto: Waspada.co.id)
Pengakuan Gatot Nurmantyo bahwa dirinya tidak diberi tahu Joko Widodo soal pergantian Panglima TNI menunjukkan adanya ketidakharmonisan di antara keduanya.

Pengakuan mengejutkan datang dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kepada media, ia mengaku tidak diberi tahu oleh Presiden Joko Widodo soal dipilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai penggantinya. Dengan alasan itulah Gatot Nurmantyo selaku Panglima mengeluarkan surat keputusan mutasi 85 perwira tinggi.

“Ya, belum tahu karena ditanyakan tadi, bahwa saya tidak diberi tahu Presiden. Kalau saya diberi tahu nanti (ada proses pergantian Panglima TNI), sejak itu saya tidak boleh (melakukan mutasi),” Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Desember 2017. Media bertanya mengapa ia melakukan mutasi jelang pergantian dirinya sebagai Panglima TNI.

Akan tetapi fakta menunjukkan, pengumuman rotasi terhadap 85 jenderal di jajaran internal TNI oleh Jenderal Gatot Nurmantyo dilakukan setelah Presiden Joko Widodo memberi surat kepada DPR soal pemberhentian Gatot sebagai Panglima TNI untuk digantikan oleh Marsekal Hadi.

Dari pengakuan Gatot Nurmantyo bahwa dirinya tidak diberi tahu perihal pergantian posisi penting di lingkungan TNI, hal itu menunjukkan adanya “komunikasi yang mampat” di antara kedua petinggi negeri ini. Komunikasi sepenting ini mestinya disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tanpa harus melalui perantara. Bahkan, komunikasi melalui perantara pun tidak dilakukannya.

Baca Juga:  Perjalanan Hidup Hadi Tjahjanto, Anak Serma Yang Jadi Panglima

Yang terbaca oleh publik di luar, selain adanya lomunikasi yang mampat di antara Presiden dan Panglima TNI, juga ada ketidakharmonisan yang selama ini bisa saja dipendam, akan tetapi menemukan momentumnya saat pergantian Panglima dari Jenderal Gatot Nurnantyo ke Marsekal Hadi Tjahjanto. Puncaknya adalah pengakuan Gatot yang cukup mengejutkan itu.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo berkali-kali meminta pejabat di bawahnya tidak membuat kegaduhan yang mengesankan tidak sinkronnya komunikasi di antara pejabat negara. Meski tidak ditujukan langsung kepada Gatot Nurmantyo yang kala itu sedang “berkonfrontasi” dengan pejabat di kepolisian terkait pengadaan senjata, namun permintaan Presiden itu jelas arahnya.  Bahkan, Presiden kemudian mengeluarkan instruksi yang melarang pejabat negara berbuat kegaduhan.

Jauh sebelumnya, sementara pihak, baik media maupun pengamanat melihat adanya agenda “tersembunyi” dari manuver Gatot Nurmantyo selaku Panglima yang seharusnya imun dari urusan politik. Namun Gatot pernah menjawab tudingan dia berpolitik dengan mengatakan bahwa dirinya memang berpolitik, tetapi berpolitik negara, bukan berpolitik praktis.

Dengan akan memasuki usia pensiun dan kembali menjadi orang sipil, berpolitik praktis baginya terbuka lebar-lebar dan konstitusi tidak melarangnya.

Artinya, Gatot Nurmantyo akan semakin leluasa bermanuver dalam tataran politik praktis, bukan lagi politik negara sebagaimana yang pernah disebutkannya. Partai politik pun sudah boleh melirik dan menggadang-gadangnya untuk konstelasi Pilpres 2019.

Dengan pengakuan yang menunjukkan tidak adanya komunikasi antara dirinya dengan Presiden, maka ini semacam sinyal pertama konfrontasi dengan atasannya sendiri untuk dipertajam saat Pilpres 2019, apalagi Gatot bisa menggoreng isi lama “terzolimi” sebagaimana yang dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri terhadap Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak langgar etika

Mengurai sejarah proses pengeluaran keputusan perwira tinggi, menurut Gatot hal itu dilakukan melalui proses bertahap, bertingkat, legalitas sesuai dengan prosedur. Surat keputusan mutasi 85 pati itu menurutnya dikeluarkan pada Senin, 4 Desember 2017 dan sebelum SK itu ke luar telah ada sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi pada 30 November 2017 yang diwakili Wakil KSAU, Wakil KSAD, dan Wakil KSAL.

Kemudian tanggal 4 Desember 2017 Gatot beserta  Wanjakti mengadakan  rapat dan pada saat itu pihaknya belum tahu kalau Presiden mengajukan pergantian Panglima TNI dengan kandidat Marsekal Hadi. Gatot mengaku mengetahui soal rencana pergantiannya itu dari Mensesneg Pratikno melalui sambungan telepon. Pratikno mengantar surat Jokowi ke DPR soal pemberhentian Gatot dan usul nama Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI pada Senin 4 Desember pagi.

Baca Juga:  Rotasi 85 Jenderal oleh Panglima TNI Itu Bukan Rotasi Biasa

“Saya tahunya sama Pak Hadi, rapat selesai, semua paraf, kemudian saya ditelepon oleh Pak Pratikno. Menyampaikan, ‘Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Pak Presiden kepada DPR, mencalonkan Pak Hadi’,” ungkap Gatot sebagaimana dikutip Detik.com. Gatot menambahkan, saat proses pemberitahuan pihak istana soal pergantian Panglima TNI, surat keputusan mutasi sudah keluar dan sudah paraf semuanya.

Gatot merasa dia tidak melanggar etika dengan melakukan mutasi jelang pergantiannya dengan alasan sampai hari ini dirinya masih menjabat Panglima TNI dan secara legal masih boleh mengeluarkan keputusan yang berujung pada rotasi 85 jenderal. Selain itu, tanggal 4 Desember 2017 keputusan pun sudah diparaf.

“Kalau itu (keputusan) ujug-ujug saya keluarkan tanggal 5 (Desember), itu tidak tepat,” kata Gatot di lobi gedung Nusantara II, kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 6 Desember 2017.

Mutasi 85 perwira tinggi di lingkungan TNI itu tertuang dalam surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Mutasi jabatan 85 pati TNI terdiri atas 46 pati jajaran TNI AD, 28 pati jajaran TNI AL, dan 11 pati jajaran TNI AU. Salah satu jenderal yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang mengajukan pensiun dini karena akan maju di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

***