Mengenang Pertemuan Prabowo-SBY di Puri Cikeas, Apa Maknanya?

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah membuat terobosan saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Kamis malam, tanggal 27 Juli 2017 lalu.

Pertemuan itu diselenggarakan secara tertutup, tetapi di dalam perpolitikan bangsa jelang pemilihan Presiden RI, kita sudah dapat menebaknya. Apalagi saat itu dilakukan setelah Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo menyatakan keluar dari Pansus Angket KPK.

Prabowo atau setiap warga negara berpeluang menjadi Presiden RI, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Prabowo Subianto, namanya mencuat ke permukaan setelah partai yang didirikan dan dipumpinnya sekarang, Partai Gerindra berhasil memenangkan calon Gubernur DKI yang diusungnya untuk menjadi gubernur lima tahun ke depan. Sudah tentu bukan hanya Gerindra yang dianggap berhasil, tetapi PKS dan sejumlah tokoh penting berperan dalam memenangkan Anies-Uno memimpin Jakarta.

Jakarta adalah barometer. Demikian sebahagian masyarakat  memprediksinya. Oleh karena itu kemenangan ini dianggap kesuksesan Partai Gerindra dan partai pendukungnya untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilpres mendatang.

[irp posts="5215" name="Jokowi Keder, Prabowo Jadi King Maker" Siapkan Duet Gatot dan Anies"]

Buat Prabowo, kemenangan ini lebih meyakinkan dirinya untuk tetap memposisikan diri sebagai pemenang, meski banyak pula mengungkap luka-luka masa lalunya sebagai seorang perwira Tentara Nasional Republik Indonesia.

Di bulan Mei 2017 lalu, kita melihat ke belakang, 19 tahun yang lalu, tepatnya 22 Mei 1998, ia dipecat sebagai Pangkostrad. Itu terjadi sehari setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan BJ Habibie.

Mengapa secepat itu, Prabowo dipecat? Karena, ia dianggap bersalah mengirim pasukan Kostrad ke Jakarta. Ia dianggap menyalahi prosedur, karena yang bisa menggerakkan pasukan Kostrad itu hanya Panglima ABRI saat itu yang dipegang oleh Jenderal Wiranto.

Itu sebabnya, Jenderal Wiranto langsung mencopot Prabowo. Jadi boleh dikatakan, baru saja terjadi penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharo ke BJ Habibie, pada 21 Mei 1998, maka besoknya tanggal 22 Mei 1998, Prabowo dipecat.

Kemenangan calon yang diusung Gerindra dan PKS dalam Pilkada DKI menurut saya merupakan angin segar, khususnya untuk Prabowo di bidang politik. Kita belum tahu, apakah Prabowo akan maju sebagai Calon Presiden dalam Pilpres mendatang atau tidak, sekurang-kurangnya ia bernafas lega sebagai seekor burung Rajawali yang selalu terbang sendirian di udara. Sudah tentu, mencoba memperbaiki kekalahannya ketika berpasangan dengan Hatta Rajasa ketika menjadi Calon Presiden ke-7 dalam Pemilu Presiden 2014.

Berbicara tentang Prabowo tidak dapat dilepaskan dari sejarah keluarga Cendana, yaitu keluarga Presiden Soeharto. Prabowo menikah dengan putri Soeharto yaitu Titik Soeharto. Tidak banyak yang tahu sejarah bertemunnya dua insan ini, tetapi yang pasti hubungan antara Soeharo, ayahnya Titik dan Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo begitu akrab. Ketika Soemitro Djojohadikusumo berada di Singapura, ia dipanggil pulang ke Indonesia. Mengapa Soemitro berada di Singapura?

Soemitro Djojohadikusumo adalah tokoh penting dalam Pemerintahan Revolusioner RI yang pernah dibentuk di Padang, Sumatera Barat. Di masa Soeharto, nama Soemitro direhabilitir dan diangkat menjadi Menteri. Begitu pula nama Ketua PRRI Ahmad Husein.

Ketika saya berkunjung ke Sumatera Barat baru-baru ini, saya singgah di Taman Makam Pahlawan Kuranji. Saya menyaksikan makamnya dan berarti nama beliau pun sudah direhabilitir. Memang sejarah PRRI ini perlu dikaji ulang. Menurut data primier dari Ahmad Husein, ketika beliau masih hidup, dan saya berkunjung ke rumahnya di Jakarta, ia mengatakan PRRI itu bukanlah pemberontak.

[caption id="attachment_5268" align="alignleft" width="235"] Sumitro Djojohadikusumo[/caption]

PRRI memang menyatakan diri berpisah dari NKRI tanggal 15 Februari 1958. Amerika Serikat membantu PRRI dengan persenjataan. Menurut informasi yang saya terima di Sumatera Barat, seluruh penduduk membantu PRRI. Pada saat ini AS mengerahkan Armada Ketujuh Pasifik dengan membentuk Satgas 75 yang ditempatkan di Singapura.

Dalam hal ini Menlu PRRI Kolonel Maludin Simbolon pernah disarankan pihak AS untuk meledakkan instalasi tambang minyak Caltex di Riau agar ada alasan Armada VII AS mendaratkan pasukan marinirnya. Tetapi ditolak Maludin Simbolon karena dia tidak menghendaki Indonesia mengalami seperti yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan atau "balkanisasi" negara dan bangsanya.

Pemisahan PRRI ini tidak terlepas dari mundurnya Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 1 Desember 1956. Sejak saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin leluasa mempengaruhi Bung Karno. Buktinya, ketika pada 21 Februari 1957, pukul 20.05, Bung Karno berpidato di Istana Merdeka dan secara terus terang mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar kaum komunis ikut serta di dalam menyelenggarakan pemerintahan.

PRRI yang seluruh pimpinannya TNI, hal ini yang dicemaskan  mereka. PKI berkuasa di Indonesia.

***