Sempat menemui polemik pada akhirnya Monumen Nasional (Monas) dibuka kembali kawasan Monas untuk kegiataan agama dan budaya oleh Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.
Walau demikian sebelum Pergub baru itu terbit kawasan Monas tetap terbuka untuk event-event akbar, salah satunya Mandiri Jakarta Marathon 2017. Dibukanya Monas untuk kegiatan agama dan budaya tentunya memberikan atmosfer gamang akan petanda ganti kepemimpinan maka ganti pula kebijakan. Sebagai awal mulanya kebijakan baru, kawasan Monas dilaksanakan pagelaran kirab kebudayaan di kawasan tersebut pada hari Minggu 26 November 2017 turut bersamaan memperingati Hari Pahlawan.
Kawasan Monas yang kini sejatinya sudah dapat digunakan untuk kegiataan agama dan budaya bagai gayung bersambut turut pula menghadirkan acara keagamaan dalam memperingati Hari Maulid Nabi dan sebagai tempat penyelenggaraan Reuni Alumni 212.
Dari ketiga perhelatan tersebut, Anies Baswedan tampil bak seorang pahlawan di mana ia mampu mengubah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya (Ahok-Djarot). Ketiga perhelatan seolah menjadi panggung utama bagi Anies Baswedan tampil kepada publik bahwa ia figur dari sosok pemimpin yang didamba-dambakan tidak hanya warga DKI Jakarta tetapi seluruh rakyat Indonesia.
Perlu digarisbawahi di sini bahwa keluarnya Pergub No. 186 Tahun 2017 cukup tendesius dan mencurigakan. Tidak menjadi masalah apabila kawasan Monas dipergunakan kembali untuk kegiatan budaya dan agama, namun 3 (tiga) perhelatan besar dalam waktu berdekatan tentu memungkinkan ketiganya sudah jauh-jauh hari direncanakan. Tidak mengherankan apabila Anies Baswedan tetap keukeuh untuk mengubah Pergub walaupun mengundang polemik bagi publik dan tidak masuk dari bagian janji-janji manisnya saat Pilgub.
[irp posts="2452" name="Adakah Kekhawatiran Setelah Anies Baswedan Memenangi Pilkada DKI Jakarta?"]
Tak lama berselang maksud dari Pergub baru tersebut mulai menunjukkan wujud aslinya bahwa ada agenda politik terkandung di dalamnya. Minggu 3 Desember 2017 bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Lembaga Survei Indo Barometer merilis hasil survei calon Presiden jelang Pilpres 2019 pada bulan November 2017 kepada 1.200 responden berusia 17 tahun dan sudah menikah, dihimpun dari 34 provinsi di Indonesia. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam survei tersebut menunjukkan Presiden Joko Widodo kembali unggul dengan 34,9 persen di atas Prabowo Subianto yang mendapatkan 12,1 persen suara, sebanyak 61,8 persen responden menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden.
Akan tetapi bukan Presiden Jokowi maupun sosok Prabowo-lah yang menarik perhatian di sini, melainkan hadirnya nama Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat calon Wakil Presiden potensial pada ajang Piplres 2019.
Dalam hasil survei di mana dibatasi kepada 12 cawapres, Anies Baswedan berada pada posisi pertama dengan 11,8 persen, kemudian disusul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 10,3 persen, Gatot Nurmantyo (Panglima TNI) 9,3 persen, Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) 7,3 persen, Sohibul Iman (Ketum PKS) 5,4 persen, Moeldoko (mantan Panglima TNI) 3 persen, dan Puan Maharani 2,8 persen.
Nama Anies Baswedan digadang-gadang sebagai calon potensial mendampingi Prabowo dalam Pipres 2019. Hal ini secara tidak langsung turut menyertakan Prabowo sebagai calon Presiden, dikutip dari portal berita Merdeka.com bahwa Partai Gerindra berencana akan segera mendeklarasikan Ketua Umum mereka pada hari ulang tahun Partai Gerindra 6 Februari 2018 mendatang.
[irp posts="5005" name="Reuni Akbar Aksi 212 Panggung Besar untuk Anies Baswedan"]
Hadirnya Anies Baswedan sebagai kandidat cawapres memang bukan sesuatu hal yang spesial karena semenjak perhelatan Pilgub DKI Jakarta 2017 namanya kerap dihubung-hubungkan dalam Pilpres 2019. Turut sertanya Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta dan kemudian ia menang (menjadi Gubernur), merupakan strategi politik partai pengusungnya untuk mendokrak popularitas ke hadapan publik melalui program dan kebijakan Anies-Sandiaga lakukan.
Tujuan akhir kiranya dibenak masing-masing pembaca sudah terbayangkan seperti apa. Namun di balik ingar bingar nama Anies Baswedan sebagai cawapres, menjadikan pertanyaan apakah ia akan menjilat ludahnya sendiri jika saja maju dalam Pilpres 2019, di mana dalam debat kandidat pada masa kampanye Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan berujar ia akan berkomitmen untuk Jakarta.
Media menyimpan bukti penelusuran dan publik juga masih mengingatnya, menarik untuk disimak akankah Anies Baswedan akan ingkar pada janjinya
demi ambisi terpendam demi Pilpres 2019 dan apakah partai politik pengusungnya akan menutup mata dengan segala ucapan janji-janji politik Anies-Sandiaga bagi Jakarta demi kekuasaan?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
