Penumpang Dua Bus Blue Bird Sewaan Golkar Itu Menemui Jokowi

Sepertinya negara ini sekarang dihebohkan dengan kasus kekisruhan Partai Golkar. Setuju ga? Ya, gimana engga kisruh dan menyebabkan labilnya kodisi sosial politik negeri ini coba, partai dengan lambang pohon beringin ini punya kekuatan besar dalam menentukan peta politik di tahun 2019 mendatang.

Sejak Ketua Umumnya, Setya Novanto yang sekarang sudah non aktif, ditetapkan sebagai tersangka, banyak kader yang menginginkan pucuk kepemimpinan Golkar. Namun, posisi Setya tidak bisa dilengserkan tanpa adanya Munaslub. Sementara Setya sendiri tidak mau diganti, Ia meminta penangguhan waktu agar bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Tentu menunggu sidang praperadilan yang sedianya digelar pada 30 November 2017 lalu, tetapi ditunda.

Setya menunjuk Idrus Marham menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar sementara. Namun, suara-suara agar dilaksanakannya Munaslub terus didegungkan. Tetapi pada rapat pleno Golkar yang digelar 21 November 2017 lalu menyepakati tidak akan digelarnya munaslub sampai ada keputusan sidang praperadilan Novanto.

Baru-baru ini, Airlangga Hartanto meminta restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Menteri perindustrian itu menghadap presiden bersama Dedi Mulyadi dan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar lainnya pada Kamis, 30 November 2017.

[irp posts="4855" name="Ketum Golkar Harapan Istana Mengerucut ke Airlangga dan Idrus Marham"]

Setelah menemui Jokowi, rombongan dua bus Bluebird itu melanjutkan perjalanan ke kediaman Jusuf Kalla. Katanya pertemuan di rumah JK hampir sama juga dengan pertemuan bersama Jokowi. Artinya juga meminta restu. Udah sama-sama tahu dong, JK orang yang paling aktif dan mendesak agar disegerakan munaslub Golkar tanpa atau adanya hasil praperadilan.

Menurut JK elektabilitas Golkar terus merosot pasca penetapan dan penahanan Setya oleh KPK akibat kasus korupsi E-KTP. Selain itu, JK juga menyetujui Airlangga untuk memimpin partai Golkar menggantikan Setya.

Hasil pertemuan dengan Jokowi, kata Airlangga sih Presiden Jokowi ngasih izin kepada Airlangga untuk maju menjadi Ketua Umum Golkar. Lah, kenapa minta izinnya sama Pak Jokowi? Wong Pak Jokowi bukan orang Golkar. Oh, mungkin saja karena Airlangga sekarang menjabat sebagai menteri Perindustrian.

Kata Pak Jokowi kan menteri-menterinya gak boleh rangkap jabatan sebagai Ketua Umum partai. Bisa jadi. Tapi kalo Idrus Marham yang minta izin Pak Jokowi baru aneh bin lucu ya. Apa hubungannya coba? Dia kan engga menjabat instansi atau lembaga negara yang bertanggung jawab kepada presiden.

"Idrus itu siapa mesti minta restu dari Presiden Jokowi? Memangnya dia itu anak buahnya Presiden?" ujar Yorrys, Politikus Partai Golkar, di Sekretariat Formappi, Jakarta Timur, Kamis 30 November 2017 seperti dikutip Tribunnews.com.

Tapi, meski memberikan izin, Jokowi bukan berarti memberi dukungan kepada Airlangga. Alasannya sih karena Jokowi merasa tidak punya hak untuk itu, kader Golkar yang punya hak menyatakan dukungan. "Itu urusannya Partai Golkar. Urusannya internal Partai Golkar," kata Jokowi.

[irp posts="4980" name="Lucu Juga Idrus Minta Tolong Jokowi Bertanggung Jawab soal Golkar"]

Jokowi tentu memikir dan menimbang siapa yang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar pasca lengsernya Novanto nanti. Sebab itu akan sangat berpengaruh pada pemilihan presiden 2019. Diketahui sekarang Golkar di bawah Novanto masuk dalam poros pemerintah dan memberikan dukungan buat Jokowi untuk maju di Pilpres nanti. Lah, ganti Ketum, Jokowi takut dong ntar partai berputar haluan. Sebab dalam politik gak ada garansi teman tetap jadi teman, begitu juga sebaliknya.

Tapi, kenapa semua mesti minta izin Jokowi? Kalau Airlangga dalam posisinya sebagai menteri sih boleh. Tapi perlu diperhatikan, kenapa konflik internal partai, Presiden ikut 'diseret'?

Pengamat Politik Kedai Kopi Hendri Satrio, dalam laporan Tempo.co, mencoba mengingatkan agar Pak Jokowi tidak masuk dalam polemik partai Golkar itu. "Apabila salah langkah maka akan blunder," ujar Hendri Satrio.

Meski ada keuntungan yang akan didapat Jokowi nantinya terkait ambisinya di 2019, tapi harus berhati-hati. Bahkan ada isu yang beredar Jokowi akan dijadikan ketua umum atau ketua dewan pembina partai Golkar. Lah, piye iki?

Sejak menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Jokowi dinilai lihai dalam memainkan perannya sehingga bisa menguasai politik Indonesia. "Sejak Pak Jokowi berkuasa, setiap kisruh partai diselesaikan di istana. Menurut saya, ini keahlian Pak Jokowi, dia menguasai politik Indonesia," kata Hendri.

Hati-hati ya, Pak. Kebobolan akibat blunder itu lebih nyakitin, loh.

***